KPK Terima Pengaduan Korupsi Lewat SMS

JAKARTA, (PRLM).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 10 perusahaan operator seluler membuka jalur pengaduan korupsi melalui pesan singkat (SMS). Melalui cara ini diharapkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, 10 perusahaan operator seluler menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membuka saluran pengaduan korupsi 1575. Mereka adalah PT Telkomsel Tbk, PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison Telecomunications Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT XL Aciata Tbk.

"Sepuluh operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk membangun pemberantasan korupsi," kata Bambang kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung KPK, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dalam kesepakatan itu perusahaan seluler sepakat memberikan nomor akses 1575 untuk menyampaikan semua bentuk informasi tentang korupsi yang diketahui masyarakat. Dengan demikian akan terbangun sistem pemberantasan korupsi bersama masyarakat. Tidak hanya dengan cara menangkap pelakunya, tetapi juga membangun sistem pencegahan.

"Daya jangkau seluler yang mencapai 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Daya jangkau 220 juta itu artinya hampir rata-rata satu orang penduduk Indonesia punya satu seluler," kata Bambang.

Agus Simorangkir mewakili XL Axiata mengatakan, jaringan operator seluler yang menyebar sampai ke pelosok tanah air dan daerah perbatasan akan mampu menjaring informasi tentang korupsi dari seluruh wilayah Indonesia. "Sampai ke perbatasan-perbatasan antar negara. Titik-titik rawan seperti itu, masyarakat akan mudah menginformasikan demi pencegahan tindak pidana korupsi," katanya. (A-170/A-147)***

Baca Juga

Jokowi: APBN 2017 Harus Mulai Januari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta pralelang untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 segera dilakukan agar Januari mendatang langsung dijalankan.

Pengunjuk Rasa Mulai Kumpul Berkelompok, Istana Dikawal Ketat

JAKARTA,(PR).- Para pengunjuk rasa aksi damai 4 November 2016 sudah mulai kumpul berkelompok-kelompok. Berdasarkan pantauan "PR", mereka berkumpul sebagian besar di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir, Jalan Veteran, kawasan Tugu Tani, dll.

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Hindari Pengunjuk Rasa

JAKARTA, (PR).- Seusai mengikuti aksi unjuk rasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ada di Istana Negara. Dia menilai Jokowi menghindari para demonstran yang datang ke Istana Negara.

Rumusan Pelanggaran TSM Belum Jelas

JAKARTA, (PR).- Penegakkan hukum dalam hal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih problematis. Salah satunya tentang rumusan sanksi administrasi politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).