KPK Terima Pengaduan Korupsi Lewat SMS

JAKARTA, (PRLM).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 10 perusahaan operator seluler membuka jalur pengaduan korupsi melalui pesan singkat (SMS). Melalui cara ini diharapkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, 10 perusahaan operator seluler menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membuka saluran pengaduan korupsi 1575. Mereka adalah PT Telkomsel Tbk, PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison Telecomunications Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT XL Aciata Tbk.

"Sepuluh operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk membangun pemberantasan korupsi," kata Bambang kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung KPK, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dalam kesepakatan itu perusahaan seluler sepakat memberikan nomor akses 1575 untuk menyampaikan semua bentuk informasi tentang korupsi yang diketahui masyarakat. Dengan demikian akan terbangun sistem pemberantasan korupsi bersama masyarakat. Tidak hanya dengan cara menangkap pelakunya, tetapi juga membangun sistem pencegahan.

"Daya jangkau seluler yang mencapai 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Daya jangkau 220 juta itu artinya hampir rata-rata satu orang penduduk Indonesia punya satu seluler," kata Bambang.

Agus Simorangkir mewakili XL Axiata mengatakan, jaringan operator seluler yang menyebar sampai ke pelosok tanah air dan daerah perbatasan akan mampu menjaring informasi tentang korupsi dari seluruh wilayah Indonesia. "Sampai ke perbatasan-perbatasan antar negara. Titik-titik rawan seperti itu, masyarakat akan mudah menginformasikan demi pencegahan tindak pidana korupsi," katanya. (A-170/A-147)***

Baca Juga

KPK tak Akan Terpengaruh Hak Angket

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan terpengaruh oleh usulan hak angket yang disahkan DPR, Jumat 28 April 2017.

Pembubaran HTI Akan Dilakukan Lewat Jalur Hukum

JAKARTA, (PR).- Pemerintah setuju membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembubaran itu akan dilakukan lewat jalur hukum.