KPK Terima Pengaduan Korupsi Lewat SMS

JAKARTA, (PRLM).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 10 perusahaan operator seluler membuka jalur pengaduan korupsi melalui pesan singkat (SMS). Melalui cara ini diharapkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, 10 perusahaan operator seluler menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membuka saluran pengaduan korupsi 1575. Mereka adalah PT Telkomsel Tbk, PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison Telecomunications Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT XL Aciata Tbk.

"Sepuluh operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk membangun pemberantasan korupsi," kata Bambang kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung KPK, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dalam kesepakatan itu perusahaan seluler sepakat memberikan nomor akses 1575 untuk menyampaikan semua bentuk informasi tentang korupsi yang diketahui masyarakat. Dengan demikian akan terbangun sistem pemberantasan korupsi bersama masyarakat. Tidak hanya dengan cara menangkap pelakunya, tetapi juga membangun sistem pencegahan.

"Daya jangkau seluler yang mencapai 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Daya jangkau 220 juta itu artinya hampir rata-rata satu orang penduduk Indonesia punya satu seluler," kata Bambang.

Agus Simorangkir mewakili XL Axiata mengatakan, jaringan operator seluler yang menyebar sampai ke pelosok tanah air dan daerah perbatasan akan mampu menjaring informasi tentang korupsi dari seluruh wilayah Indonesia. "Sampai ke perbatasan-perbatasan antar negara. Titik-titik rawan seperti itu, masyarakat akan mudah menginformasikan demi pencegahan tindak pidana korupsi," katanya. (A-170/A-147)***

Baca Juga

natuna, nelayan,

Relokasi Kapal Nelayan ke Natuna Harus Diimbangi Perbaikan Sistem Perizinan

INDRAMAYU, (PR).- Pemerintah berencana merelokasi 6.000 kapal nelayan ke perairan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana itu, menurut Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Ono Surono, perlu diimbangi perbaikan sistem perizinan melaut bagi nelayan yang direlokasi.

15.265 Penumpang Ikut Mudik Gratis Kemenhub

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 15.265 penumpang terdaftar pada program mudik gratis Kementerian Perhubungan 2016 dengan moda bus hingga penutupan pendaftaran pada 26 Juni 2016. Sementara, jumlah sepeda motor telah terdaftar sebanyak 6.428 buah.

Dompet Dhuafa Berbagi 143.700 Parsel Lebaran

JAKARTA, (PR).- Lembaga zakat Dompet Dhuafa menargetkan berbagi 143.700 parsel Lebaran kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang kurang beruntung selama Ramadan 1437 H.

BJ Habibie: Konsep Plasma Inti Rakyat Masih Relevan

SOLO, (PR).- Presiden RI ke-3, BJ Habibie, berpendapat, konsep Plasma Inti Rakyat (PTR) semasa pemerintah Orde Baru yang menyinergikan antara perusahaan besar dengan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) masih relevan.