KPK Terima Pengaduan Korupsi Lewat SMS

JAKARTA, (PRLM).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 10 perusahaan operator seluler membuka jalur pengaduan korupsi melalui pesan singkat (SMS). Melalui cara ini diharapkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, 10 perusahaan operator seluler menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membuka saluran pengaduan korupsi 1575. Mereka adalah PT Telkomsel Tbk, PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison Telecomunications Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT XL Aciata Tbk.

"Sepuluh operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk membangun pemberantasan korupsi," kata Bambang kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung KPK, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dalam kesepakatan itu perusahaan seluler sepakat memberikan nomor akses 1575 untuk menyampaikan semua bentuk informasi tentang korupsi yang diketahui masyarakat. Dengan demikian akan terbangun sistem pemberantasan korupsi bersama masyarakat. Tidak hanya dengan cara menangkap pelakunya, tetapi juga membangun sistem pencegahan.

"Daya jangkau seluler yang mencapai 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Daya jangkau 220 juta itu artinya hampir rata-rata satu orang penduduk Indonesia punya satu seluler," kata Bambang.

Agus Simorangkir mewakili XL Axiata mengatakan, jaringan operator seluler yang menyebar sampai ke pelosok tanah air dan daerah perbatasan akan mampu menjaring informasi tentang korupsi dari seluruh wilayah Indonesia. "Sampai ke perbatasan-perbatasan antar negara. Titik-titik rawan seperti itu, masyarakat akan mudah menginformasikan demi pencegahan tindak pidana korupsi," katanya. (A-170/A-147)***

Baca Juga

Ongkos Haji 2017 Rp 34,89 Juta

JAKARTA, (PR).- Panitia Kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M sebesar Rp 34.890.312.

Miryam Sakit, Hakim Tunda Sidang E-KTP

JAKARTA, (PR).- Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP).

Habib Rizieq Serahkan Tambahan Bukti Baru

JAKARTA, (PR).- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyerahkan tambahan bukti baru pada sidang lanjutan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa 28 Februari 2017. Bukti yang diserahkan tersebut adalah rekaman Ahok yang diwawancara televisi Al Jazeera.