KPK Terima Pengaduan Korupsi Lewat SMS

JAKARTA, (PRLM).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng 10 perusahaan operator seluler membuka jalur pengaduan korupsi melalui pesan singkat (SMS). Melalui cara ini diharapkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, 10 perusahaan operator seluler menandatangani kerja sama dengan KPK untuk membuka saluran pengaduan korupsi 1575. Mereka adalah PT Telkomsel Tbk, PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison Telecomunications Indonesia, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT XL Aciata Tbk.

"Sepuluh operator seluler ini menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi. Mereka adalah pihak swasta yang memiliki keberanian bersama KPK melakukan investasi bersama untuk membangun pemberantasan korupsi," kata Bambang kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung KPK, Senin (16/7).

Ia mengatakan, dalam kesepakatan itu perusahaan seluler sepakat memberikan nomor akses 1575 untuk menyampaikan semua bentuk informasi tentang korupsi yang diketahui masyarakat. Dengan demikian akan terbangun sistem pemberantasan korupsi bersama masyarakat. Tidak hanya dengan cara menangkap pelakunya, tetapi juga membangun sistem pencegahan.

"Daya jangkau seluler yang mencapai 220 juta menjadi informasi pemberantasan korupsi yang masif. Daya jangkau 220 juta itu artinya hampir rata-rata satu orang penduduk Indonesia punya satu seluler," kata Bambang.

Agus Simorangkir mewakili XL Axiata mengatakan, jaringan operator seluler yang menyebar sampai ke pelosok tanah air dan daerah perbatasan akan mampu menjaring informasi tentang korupsi dari seluruh wilayah Indonesia. "Sampai ke perbatasan-perbatasan antar negara. Titik-titik rawan seperti itu, masyarakat akan mudah menginformasikan demi pencegahan tindak pidana korupsi," katanya. (A-170/A-147)***

Baca Juga

Voting Solusi Kebuntuan RUU Pemilu

JAKARTA, (PR).- Bersikukuhnya pemerintah mempertahankan aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% menjadi perdebatan yang cukup alot dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Setelah 47 Tahun, Akhirnya Bisa Salaman dengan Sri Sultan

YOGYAKARTA, (PR).- Ribuan warga dari berbagai empat kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) berbaur dengan para pejabat dan pegawai negeri sipil bersalaman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta

Anggaran Penanganan Banjir Jabar Ditambah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah pusat memutuskan untuk menambah anggaran rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanganan banjir Jabar. Program Rehabilitasi lahan tersebut akan dilaksanakan Juli 2017.

Dua Hal yang Bisa Lemahkan KPK Menurut Istana

JAKARTA, (PR).- Forum Guru Besar Antikorupsi sempat mendatangi Kantor Staf Presiden untuk menyatakan kekhawatiran bila ada pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).