BANDUNG, (PRLM).- Keterbukaan informasi dari para peserta pemilihan umum (pemilu), penyelanggara pemilu, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus dilakukan untuk menghasilkan pemilu kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Kajian dan Penguatan Kapasitas Komisi Informasi Daerah (KID) Jabar Mahi M Hikmat dalam Sawala Politik "Mengawal Pemilihan Gubernur Jabar Berkualitas" di Aula Redaksi Pikiran Rakyat Jalan Soekarno-Hatta No.147, Kota Bandung, Sabtu (14/7/12).

Menurut Mahi, para calon peserta yang akan dipilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), pemerintah daerah (pemda) dan semua badan publik lainnya harus terbuka. Bila perlu, anggaran yang diterima dan alokasinya menurut Mahi perlu disampaikan dalam situs resmi yang dimiliki. Berdasarkan data KID, 90 persen kasus yang ditangani lembaga ini merupakan persoalan anggaran.

“Masalah sering terjadi karena informasinya tidak terbuka. Kalau disampaikan masyarakat tidak akan suudzon terhadap anggaran sebesar apa pun. Calon yang mendapat sumbangan atau iuran dari masyarakat juga harus terbuka. Jangan sampai calon merasa itu uang miliknya. Masyarakat juga harus mengawasi calon incumbent jangan sampai memakai fasilitas negara untuk keperluan kampanye,” kata Mahi dalam acara yang diadakan Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar bekerja sama dengan Pikiran Rakyat, dan Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Jabar.

Sementara itu, Ketua Mappilu Jabar Noe Firman mengatakan pers akan tetap konsisten terhadap aturan main pemilu yang ada. Dia mengatakan pers akan berkontribusi secara aktif melalui karya jurnalistik dengan pemberitaan yang netral dan independen.

“Akan ada pertemuan 11 anggota Mappilu pada pertengahan ramadan. Kami akan merumuskan program jangka pendek dan panjang yang akan disampaikan pada KPU dan panwaslu,” kata Noe yang juga menjabat sebagai Redaktur Pelaksana “PR”. (CA-01/A-88)***