BANDUNG, (PRLM).- Tujuh bulan menjelang Pemilukada Jabar 2013, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, masih belum mengeluarkan nama yang bakal digadang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Pasalnya, proses penjaringan internal masih belum selesai. Selain itu, nama yang akan diusung harus atas rekomendasi Majelis Tinggi Partai.

Ketua DPD PD Jabar Iwan Ridwan Sulandjana menuturkan, sampai saat ini proses penjaringan masih terus berlangsung.

"Jadi kapan-kapannya dan siapa nama yang bakal diusung, menunggu dari MTP. Itu wewenang penuh MTP," katanya kepada wartawan, Rabu (11/7) di Hotel Karang Setra, Jln. Karang Tineung, Kota Bandung.

Iwan menuturkan, bisa saja nama itu muncul di injury time menjelang penutupan pendaftaran. Namun hal itu ada positif negatifnya.

"Positifnya, bisa membuat pihak-pihak lain yang maju dalam pilgub nanti kelimpungan dalam menerapkan langkahnya. Ya karena jujur saja, kemungkinan besar saat ini semua partai menunggu nama yang bakal diusung demokrat," ujarnya.

Namun dari sisi negatifnya, bisa membuat langkah politik PD gagal dalam perjalanannya sehingga tidak bisa menggolkan jagoannya sebagai kepala daerah.

"Itu terjadi dalam beberapa kali pilkada di Jabar. Contohnya di Kota Tasikmalaya, kita terlambat mengeluarkan nama sehingga hanya bisa mendukung sosok lain saja. Di beberapa daerah lain juga ada kejadian yang serupa," katanya.

Iwan memang berharap, nama itu segera muncul di awal sehingga mesin partai bisa segera bekerja untuk memenangkan calon yang diusung.

"Tapi tetap saja harus menunggu rekomendasi dari MTP. Rekomendasi dari MTP tidak hanya soal nama calon tapi juga keputusan apakah berkoalisi atau maju sendiri. Yang pasti, siapapun calonnya nanti, semua kader wajib mendukung calon itu untuk memenangkan pemilukada," katanya.

Dalam kesempatan itu, Iwan yang juga ikut dalam penjaringan internal, meluncurkan sejumlah layanan short message service atau pesan singkat.

Layanan itu ialah layanan tanya jawab semua ilmu pengetahuan ke nomor 083821888999, layanan bantuan hukum melalui LBH Sulandjana ke nomor 085721911911, layanan informasi dan publikasi usaha rakyat (LIPUR Sulandjana) ke nomor 085315911911, dan layanan pengaduan pelestarian lingkungan (LPPL Sulandjana) ke nomor 083823777888.

"Jika saya gagal atau tidak diusung dalam pilgub nanti, program ini bisa dipakai oleh kader lainnya, termasuk kader yang ingin maju dalam pilkada di kabupaten atau kota. Kalau saya jadi gubernur, tentunya akan tetap dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada warga. Kalau saya gagal pun, akan tetap dipakai dalam rangka pemenangan pilpres atau pileg 2014. Tinggal namanya diganti. Tidak lagi pakai Sulandjana, tapi Demokrat," katanya. (A-128/A-89)***