Reformasi Sistem Daftar Tunggu Calon Haji

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan mereformasi menejemen penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya sistem daftar tunggu (waiting list) jamaah calon haji (JCH) secara nasional.

Anggito mengatakan reformasi sistem waiting list yang akan dijalankan ini akan diberlakukan mulai tahun 2013. “Saya akan menjalankan reformasi model saya sendiri dan tidak akan mengintervensi terhadap sisa quota nasional. Saya tidak mau mengutak-atik yang dulu,” kata Anggito kepada wartawan usai meninjau gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama, Jumat (6/7).

Menurutnya, penyelenggaraan haji nasional harus melalui tahapan-tahapan yang akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan melalui sistem. “Semuanya harus melalui sistem, termasuk pembagian dan penyaluran sisa quota haji nasional,” ujarnya.

Anggito, yang baru 10 hari dilantik menjadi Dirjen PHU menilai waiting list JCH yang saat ini mencapai sekitar 1,9 juta dengan masa tunggu mencapai 12 tahun rawan akan penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan itu bisa berupa permintaan dalam kemudahan agar JCH bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, nilainya.

Diakuinya, penyimpangan untuk mempercepat masa tunggu tersebut telah terjadi di masa-masa lalu. “Saya tidak akan melayani permintaan-permintaan khusus itu dan saya akan menjalankan proses reformasi itu dengan model yang telah saya rancang,” tegasnya.

Namun demikian, dikatakannya, untuk Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang menata sistem waiting list JCH di Kementerian Agama tidak bermasalah, namun sistem ini pun masih akan membuka peluang akan terjadinya intervensi sisa quota nasional. "Saya tidak akan membuka peluang dengan memberi intervensi dan akan menutup pintu semua peluang intervensi itu," katanya.

Anggito menambahkan, untuk musim ibadah haji tahun 2012, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 211 ribu orang dengan rincian 194 ribu untuk jamaah haji reguler dan 17 ribu untuk jamaah khusus. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapat kuota tambahan sebanyak 10 ribu orang dan saat ini juga telah mengajukan lagi tambahan quota sebayak 30 ribu orang.

Mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012, Anggito berharap dalam waktu dekat sudah diputuskan dengan Komisi VIII DPR. “Insya Allah minggu depan sudah bisa disahkan,” katanya.(kominfo/A-26)***

Baca Juga

Pemerintah Rehabilitasi 12 WNI dari Turki

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kepolisian telah memindahkan 12 orang WNI yang dideportasi dari Turki ke Panti sosial, Bambu Apus di Cipayung Jakarta Timur pada akhir pekan lalu untuk direhabilitasi.

Kementrian ATR/BPN Harus Bisa Mengubah Sikap Priyayi Jadi Melayani

NASIONAL
MIRADIN SYAHBANA RIZKY/PRLM

JAKARTA, (PRLM).-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus bisa mengubah paradigma dari yang selama ini cenderung bersikap priyayi menjadi melayani.

Mendagri Kritik Pemblokiran Situs Religius

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik pemblokiran sejumlah situs/website religius karena diduga turut serta menyebarkan ideologi radikal, bahkan mendukung kelompok Islamic State (IS) atau Negara Islam yang nama populernya adalah Islamic State of Iraq and al-Sh

Presiden Jokowi Minta Pesantren Cegah Gerakan Radikal

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Presiden Joko Widodo bersama rombongan pasukan pengamanan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Solo, Sabtu (4/4/2015). Kedatangan Presiden disambut ratusan santri yang sudah menunggu di lokasi pondok pesantren (ponpes) Al-Qur'aniyy Az-Zayadiyy.