Reformasi Sistem Daftar Tunggu Calon Haji

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan mereformasi menejemen penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya sistem daftar tunggu (waiting list) jamaah calon haji (JCH) secara nasional.

Anggito mengatakan reformasi sistem waiting list yang akan dijalankan ini akan diberlakukan mulai tahun 2013. “Saya akan menjalankan reformasi model saya sendiri dan tidak akan mengintervensi terhadap sisa quota nasional. Saya tidak mau mengutak-atik yang dulu,” kata Anggito kepada wartawan usai meninjau gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama, Jumat (6/7).

Menurutnya, penyelenggaraan haji nasional harus melalui tahapan-tahapan yang akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan melalui sistem. “Semuanya harus melalui sistem, termasuk pembagian dan penyaluran sisa quota haji nasional,” ujarnya.

Anggito, yang baru 10 hari dilantik menjadi Dirjen PHU menilai waiting list JCH yang saat ini mencapai sekitar 1,9 juta dengan masa tunggu mencapai 12 tahun rawan akan penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan itu bisa berupa permintaan dalam kemudahan agar JCH bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, nilainya.

Diakuinya, penyimpangan untuk mempercepat masa tunggu tersebut telah terjadi di masa-masa lalu. “Saya tidak akan melayani permintaan-permintaan khusus itu dan saya akan menjalankan proses reformasi itu dengan model yang telah saya rancang,” tegasnya.

Namun demikian, dikatakannya, untuk Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang menata sistem waiting list JCH di Kementerian Agama tidak bermasalah, namun sistem ini pun masih akan membuka peluang akan terjadinya intervensi sisa quota nasional. "Saya tidak akan membuka peluang dengan memberi intervensi dan akan menutup pintu semua peluang intervensi itu," katanya.

Anggito menambahkan, untuk musim ibadah haji tahun 2012, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 211 ribu orang dengan rincian 194 ribu untuk jamaah haji reguler dan 17 ribu untuk jamaah khusus. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapat kuota tambahan sebanyak 10 ribu orang dan saat ini juga telah mengajukan lagi tambahan quota sebayak 30 ribu orang.

Mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012, Anggito berharap dalam waktu dekat sudah diputuskan dengan Komisi VIII DPR. “Insya Allah minggu depan sudah bisa disahkan,” katanya.(kominfo/A-26)***

Baca Juga

Tim Ahli Cagar Budaya akan Lanjutkan Pelabelan Benda Cagar di Solo

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Keanggotaan tim ahli cagar budaya (TACB) Kota Solo yang dua tahun vakum akan segera terisi, menyusul lolosnya tujuh orang pakar heritage dari berbagai unsur dalam uji kompetensi dengan sertifikat ahli cagar budaya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Tokoh Jabar “Pimpin” Muhammadiyah

NASIONAL

MAKASSAR, (PRLM).- Dr Haedar Nashir, kelahiran Bandung 14 Juli 1963 meraih suara terbanyak dalam pemilihan calon pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah periode 2015-2020. Doktor sosiologi politik dari Universitas Gadjah Mada meraih dukungan tertingi dari muktamirin, 1.947 suara.

DPR Berharap TNI Masuk Lima Besar Kekuatan Militer Dunia di 2024

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk peringkat lima besar kekuatan militer dunia pada 2024 mendatang.

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Ketua PP Muhamamdiyah Terima Perwakilan Muhamadiyah Luar Negeri

NASIONAL
Ketua PP Muhamamdiyah Terima Perwakilan Muhamadiyah Luar Negeri

MAKASSAR, (PRLM).- Sebanyak 13 dari 16 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dari 13 negara bersilaturahim dengan Ketua PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, di Makassar, Sabtu (8/8/2015).