Reformasi Sistem Daftar Tunggu Calon Haji

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan mereformasi menejemen penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya sistem daftar tunggu (waiting list) jamaah calon haji (JCH) secara nasional.

Anggito mengatakan reformasi sistem waiting list yang akan dijalankan ini akan diberlakukan mulai tahun 2013. “Saya akan menjalankan reformasi model saya sendiri dan tidak akan mengintervensi terhadap sisa quota nasional. Saya tidak mau mengutak-atik yang dulu,” kata Anggito kepada wartawan usai meninjau gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama, Jumat (6/7).

Menurutnya, penyelenggaraan haji nasional harus melalui tahapan-tahapan yang akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan melalui sistem. “Semuanya harus melalui sistem, termasuk pembagian dan penyaluran sisa quota haji nasional,” ujarnya.

Anggito, yang baru 10 hari dilantik menjadi Dirjen PHU menilai waiting list JCH yang saat ini mencapai sekitar 1,9 juta dengan masa tunggu mencapai 12 tahun rawan akan penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan itu bisa berupa permintaan dalam kemudahan agar JCH bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, nilainya.

Diakuinya, penyimpangan untuk mempercepat masa tunggu tersebut telah terjadi di masa-masa lalu. “Saya tidak akan melayani permintaan-permintaan khusus itu dan saya akan menjalankan proses reformasi itu dengan model yang telah saya rancang,” tegasnya.

Namun demikian, dikatakannya, untuk Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang menata sistem waiting list JCH di Kementerian Agama tidak bermasalah, namun sistem ini pun masih akan membuka peluang akan terjadinya intervensi sisa quota nasional. "Saya tidak akan membuka peluang dengan memberi intervensi dan akan menutup pintu semua peluang intervensi itu," katanya.

Anggito menambahkan, untuk musim ibadah haji tahun 2012, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 211 ribu orang dengan rincian 194 ribu untuk jamaah haji reguler dan 17 ribu untuk jamaah khusus. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapat kuota tambahan sebanyak 10 ribu orang dan saat ini juga telah mengajukan lagi tambahan quota sebayak 30 ribu orang.

Mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012, Anggito berharap dalam waktu dekat sudah diputuskan dengan Komisi VIII DPR. “Insya Allah minggu depan sudah bisa disahkan,” katanya.(kominfo/A-26)***

Baca Juga

Proses Pembuatan Masa Depan RI Belum Usai

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Dalam Orasinya pada Kongres Pancasila VII di Balai Senat UGM, Senin (1/6/2015), tokoh bangsa Prof. Dr. Syafii Maarif menyebut proses pembuatan masa depan Indonesia belum usai.

Jam Kerja Bulan Ramadhan 32,5 Jam Seminggu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menyambut bulan suci Ramadhan 1436, pemerintah kembali melakukan pengaturan jam kerja bagi ASN, anggota TNI, dan POLRI. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 04/2015 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan Polri pada Bulan Ramadhan.

Otonomi Daerah Harus Diletakkan pada Tingkat Provinsi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sebagai alternatif ideal, otonomi daerah harus diletakkan pada tingkat provinsi. Dengan demikian, otonomi model ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara dan tujuan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sidak Pasar

NASIONAL

BELU, (PRLM).- Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Belu, pemerintah bersama unsur Forkopimda melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang juga dihadiri oleh Dansatgas Pamtas RI-RDTL Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P.