Reformasi Sistem Daftar Tunggu Calon Haji

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu akan mereformasi menejemen penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya sistem daftar tunggu (waiting list) jamaah calon haji (JCH) secara nasional.

Anggito mengatakan reformasi sistem waiting list yang akan dijalankan ini akan diberlakukan mulai tahun 2013. “Saya akan menjalankan reformasi model saya sendiri dan tidak akan mengintervensi terhadap sisa quota nasional. Saya tidak mau mengutak-atik yang dulu,” kata Anggito kepada wartawan usai meninjau gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama, Jumat (6/7).

Menurutnya, penyelenggaraan haji nasional harus melalui tahapan-tahapan yang akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan melalui sistem. “Semuanya harus melalui sistem, termasuk pembagian dan penyaluran sisa quota haji nasional,” ujarnya.

Anggito, yang baru 10 hari dilantik menjadi Dirjen PHU menilai waiting list JCH yang saat ini mencapai sekitar 1,9 juta dengan masa tunggu mencapai 12 tahun rawan akan penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan itu bisa berupa permintaan dalam kemudahan agar JCH bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, nilainya.

Diakuinya, penyimpangan untuk mempercepat masa tunggu tersebut telah terjadi di masa-masa lalu. “Saya tidak akan melayani permintaan-permintaan khusus itu dan saya akan menjalankan proses reformasi itu dengan model yang telah saya rancang,” tegasnya.

Namun demikian, dikatakannya, untuk Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang menata sistem waiting list JCH di Kementerian Agama tidak bermasalah, namun sistem ini pun masih akan membuka peluang akan terjadinya intervensi sisa quota nasional. "Saya tidak akan membuka peluang dengan memberi intervensi dan akan menutup pintu semua peluang intervensi itu," katanya.

Anggito menambahkan, untuk musim ibadah haji tahun 2012, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 211 ribu orang dengan rincian 194 ribu untuk jamaah haji reguler dan 17 ribu untuk jamaah khusus. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapat kuota tambahan sebanyak 10 ribu orang dan saat ini juga telah mengajukan lagi tambahan quota sebayak 30 ribu orang.

Mengenai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2012, Anggito berharap dalam waktu dekat sudah diputuskan dengan Komisi VIII DPR. “Insya Allah minggu depan sudah bisa disahkan,” katanya.(kominfo/A-26)***

Baca Juga

Petani Madu Asal Pandeglang Kini Mampu Membayar Zakat

PANDEGLANG, (PR).- Dulu diberi sekarang bisa berbagi. Inilah kisah kemanfaatan zakat yang dirasakan para petani madu asal Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sempat menjadi penerima manfaat zakat, kini mereka menjadi muzaki, yakni orang yang wajib berzakat.

Wakatobi Ingin Percepatan Badan Otorita Pariwisata

WAKATOBI, (PR).- Semua stakeholder, dari Bupati Wakatobi, DPRD, tokoh masyarakat, pemuka adat, LSM/NGO, dinas-dinas, dan pemerhati pariwisata sepakat bulat, mempercepat Wakatobi sebagai Badan Otorita Pariwisata (BOP).

PRESIDEN RI Joko Widodo saat diwawancarai usai meresmikan Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Iz

Jokowi-DPR Segera Bahas APBN Perubahan

JAKARTA, (PR).- Kamis, 7 April 2016 mendatang, Presiden RI Joko Widodo dan para menteri-menterinya akan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN).

DPD RI: Pemadaman Listrik Pulau Nias Bukti Ketidakseriusan PLN

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menuntut Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyelesaikan permasalahan padamnya listrik di Pulau Nias. Padamnya listrik di Pulau Nias terjadi berulangkali, dan terakhir terjadi 1 sampai 3 April 2016.