CIAMIS,(PRLM).- Bupati Ciamis Engkon Komara mengaku kinerja pemerintahannya belum optimal, sehingga masih ditemukan sejumlah persoalan yang terus berulang beberapa tahun ini.

Kondisi tersebut ikut memberi andil penilaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI yang memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

"Kami mengakui masih ada sejumlah persoalan yang kembali berulang, sehingga LHP Ciamis mendapat opini atau predikat WDP," ujar Bupati Ciamis Engkon Komara, Jumat (6/7).

Dia mengungkapkan hal itu usai Rapat Paripurna Jawaban Bupati Ciamis Atas Pandangan Umum Fraksi mengenai APBD 2011. Beberapa persoalan yang masih menjadi temuan BPK RI,

Engkon menambahkan, di antaranya menyangkut persoalan administratif, pengelolaan aset pemerintah daerah, beras untuk rakyat miskin, Dana Dakabalarea dan lainnya.

"Untuk memerbaiki predikat, kami mengutus sejumlah pejabat terkait untuk studi banding dan belajar ke Palembang, yang sebelumnya mendapat predikat WDP menjadi WTP," katanya.

Menurut Engkon, temuan yang menyangkut persoalan adminsitratif, salah satunya disebabkan karena seringnya pergantian aturan. Di lain pihak pejabat yang bersangkutan belum menguasai sepenuhnya aturan baru tersebut.

"Belum tuntas sistem adminsitrasi diterapkan, ternyata kembali berubah. Padahal untuk menerapkan aturan baru harus membutuhkan waktu. Sedangkan soal Dana Dakabalarea juga sulit dituntaskan karena sejumlah pengurus sudah meninggal dunia, alamat tidak jelas," tutur Bupati Ciamis Engkon Komara.

Pada bagian lain, ia juga membenarkan pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi DPRD Ciamis. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah segera melakukan pembenahan internal.

Selain itu, ia mengakui akibat ada sejumlah kendala pengelolaan, menjadikan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercapai. Termasuk belum optimalnya pengelolaan objek pajak penyumbang PAD.

"Hal lainnya masih perlu ada peningkatan kesadaran wajip pajak. Kami terus berupaya keras ke depan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya kebocoran. Termasuk saya juga sedang mengevaluasi pejabat," katanya.

Semenara itu dalam sidang paripurna yang dipimpian Ketua DPRD Ciamis Asep Roni, secara umum seluruh fraksi menyoroti masih lemahnya kinerja pemerintah. Akibatnya sejumlah persoalan lama, masih menjadi termuan BPK RI. Di antaranya menyangkut raskin, penanganan aset daerah dan lainnya.

Pandangan tersebut masih belum optimalnya kinerja pemerintah tersbeut disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP Plus, Fraksi PKB dan Fraksi PAN. (A-101/A-89)***