SUMEDANG, (PRLM).- Seluruh masyarakat, secara bertahap akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014 nanti. Jaminan tersebut, atas dasar pelayanan kesehatan menjadi hak seluruh masyarakat.

“Namun, ketika bicara hak tentunya ada kewajiban. Kewajiban masyarakat mendukung dana bagi BPJS dengan membayar premi asuransi kesehatannya. Kecuali untuk masyarakat miskin, preminya ditanggung negara,” kata Kepala Divisi Regional V Jabar PT Askes, Moch. Yani disela “Sosialisasi Sistem Rujukan dan Rujuk Balik Dalam Rangka Menyongsong BPJS 2014” di RSUD Sumedang, Jumat (6/7).

Menurut dia, guna menyongsong BPJS tahun 2014, PT Askes selaku pelaksana sudah melakukan berbagai persiapan. Berbagai persiapan itu, diantaranya memberikan masukan kepada pemerintah terkait legalisasi BPJS.

Begitu pula meningkatkan sarana internal PT Askes sendiri. Seperti halnya meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia), kualitas dan kuantitas pelayanan, menyiapkan sistem pelayanan serta sistem informasi dan manajemen. “Termasuk sarana kantornya harus ditambah,” kata Moch. Yani.

Menyinggung hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumedang, Retno Ernawati, S.Sos. M.M., mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan sehingga semua masyarakat Sumedang mendapatkan layanan BPJS. Jaminan kesehatan melalui BPJS tersebut, akan dilakukan secara bertahap mulai 2014 nanti.

“Untuk tahap awal, masyarakat yang akan mendapatkan layanan BPJS diprioritaskan bagi masyarakat yang belum terlayani Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) maupun Jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Nah tahun 2019, jaminan kesehatan seluruh masyarakat harus sudah terlayani oleh BPJS,” tutur Retno.

Direktur RSUD Sumedang, Dr. H. Hilman Taufik Wijayasomantri, M.Kes., menambahkan, masyarakat yang akan mendapatkan jaminan kesehatan BPJS itu dibagi tiga kelompok, yakni masyarakat miskin, kurang mampu dan mandiri.

Bagi masyarakat miskin, biaya premi asuransinya semuanya ditanggung pemerintah. Sedangkan warga kurang mampu, dibantu sebagian. Untuk masyarakat mandiri atau masyarakat mampu, harus membayar premi sendiri.

“Menurut aturan, masyarakat mampu wajib membayar premi tersebut, sesuai kemampuan. Misalnya, kalau mau dirawat di ruang VIP, berarti preminya lebih besar dibanding premi kelas I atau kelas II. Sebab nanti, semua masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS. Ketika semua masyarakat sudah terlayani BPJS, secara otomatis program Jamkesmas dan Jamkesda dilebur, termasuk Jamsostek, askes PNS dan asuransi kesehatan lainnya,” ujar Hilman. (A-67/A-89)***