YOGYAKARTA, (PRLM).- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak gagasan pemerintah mengonversi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jika alasan gagasan tersebut peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar) penyerapan peserta kuliah lebih banyak, pemberdayaan kapasitas PTS lebih logis dan diterima semua pihak dengan lapang dada.

Menurut Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Edy Suandi Hamid dan Sekretaris Jenderal APTI Prof. Dr. Suyatno, M.Pd dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/7/12), logika pemberdayaan kapasitas PTS justru meringankan pemerintah, dengan lebih hemat anggaran negara.

“Konversi PTS menjadi PTN akan menyebabkan terjadinya akumulasi pembiayaan yang justru akan memberatkan pemerintah,” kata Edy Suandi Hamid. Saat pernyataan tertulis ini disampaikan, APTISI tengah rapat pleno membahas masa depan PTS di Samarinda.

Dengan kelemahan mendasar tersebut, kata dia, seluruh anggota APTISI sepakat menolak rencana DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Perguruan Tinggi (PT) menjadi UU PT.

Alasan lain penolakan pengesahan RUU PT menjadi UU PT, menyangut banyak pasal dalam RUU PT yang tidak layak menjadi klausul dalam undang-undang. Kemudian, konsep pemikiran sejumlah pasal RUU PT konotasinya sangat dikotomis dan tidak adil dalam mendudukkan posisi PTN dan PTS.

“Yang dianggap penting oleh pengelola PTS dan tidak diakomodasi dalum RUU tersebut menyangut penguatan PTS sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan PTS,” ujar dia.

Menurut dia konsep dasar penguatan PTS di daerah tidak hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah, termasuk daerah perbatasan negara, juga berfungsi mengokohkan integritas NKRI. (A-84/A-108)***