Headlines
ITB Turut Sumbang Saran

Akademisi Teknik Beri Masukan RUU Keinsinyuran

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan masukan-masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran. RUU tentang Keinsinyuran masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012 di mana draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Djoko Suharto dari ITB mengatakan, draft RUU ini perlu waktu untuk mempelajari bersama-sama dengan dosen-dosen lainnya di ITB. Untuk itu, dia meminta soft copy dari RUU tersebut, untuk dimintakan pendapat teman-teman seprofesinya di ITB, sehingga masukan yang diberikan akan menjadi masukan yang komprehensif.

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Selasa (26/6/12), anggota Baleg Mardani mengatakan, kehadiran RUU ini sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN sampai saat ini belum memiliki Engineer Act sebagai bentuk peraturan yang secara komprehensif mengatur dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap profesi insinyur dan insinyur profesional.

RUU ini, katanya, juga diperlukan untuk mengantisipasi liberalisasi sektor industri, jasa dan perdagangan yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang, yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kebutuhan akan insinyur profesional di Indonesia.

RUU ini juga diharapkan memuat standarisasi secara lebih detail dan lebih baik. Menurutnya, standarisasi ini sangat penting mengingat banyaknya universitas swasta yang memiliki fakultas atau jurusan teknik dengan segala perlengkapannya.

Mardani menambahkan, dalam draft RUU ini perlu dicermati organisasi profesi keinsinyuran dan kedudukannya di dalam perundang-undangan ini. Karena ketika akan membahas UU Perdagangan, Kementerian Perdagangan agak detail ketika membahas masalah transaksi jasa, sehingga kami mengkhawatirkan dokter, insinyur dan profesi lainnya saat akan membuka jasa konsultan izinnya bukan dari organisasi profesi, tetapi dari Kementerian Perdagangan. “Kalau kita tidak segera membuat UU nya, sementara teman-teman perdagangan lebih cepat untuk membuat peraturan, tentu itu akan membuat kita mundur ke belakang,” katanya.

Memang, kata Mardani, perjalanan untuk menjadi UU masih jauh, tapi dia optimistis dengan koordinasi dan sinergi yang solid kita bisa segera menyelesaikan RUU ini dengan tepat, akurat, efisien dan produkif sehingga dapat membantu profesi insinyur bisa bersaing dengan profesi yang lain. (A-109/A-88)***