ITB Turut Sumbang Saran

Akademisi Teknik Beri Masukan RUU Keinsinyuran

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan masukan-masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran. RUU tentang Keinsinyuran masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012 di mana draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Djoko Suharto dari ITB mengatakan, draft RUU ini perlu waktu untuk mempelajari bersama-sama dengan dosen-dosen lainnya di ITB. Untuk itu, dia meminta soft copy dari RUU tersebut, untuk dimintakan pendapat teman-teman seprofesinya di ITB, sehingga masukan yang diberikan akan menjadi masukan yang komprehensif.

Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Selasa (26/6/12), anggota Baleg Mardani mengatakan, kehadiran RUU ini sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN sampai saat ini belum memiliki Engineer Act sebagai bentuk peraturan yang secara komprehensif mengatur dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap profesi insinyur dan insinyur profesional.

RUU ini, katanya, juga diperlukan untuk mengantisipasi liberalisasi sektor industri, jasa dan perdagangan yang akan diberlakukan pada 2015 mendatang, yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kebutuhan akan insinyur profesional di Indonesia.

RUU ini juga diharapkan memuat standarisasi secara lebih detail dan lebih baik. Menurutnya, standarisasi ini sangat penting mengingat banyaknya universitas swasta yang memiliki fakultas atau jurusan teknik dengan segala perlengkapannya.

Mardani menambahkan, dalam draft RUU ini perlu dicermati organisasi profesi keinsinyuran dan kedudukannya di dalam perundang-undangan ini. Karena ketika akan membahas UU Perdagangan, Kementerian Perdagangan agak detail ketika membahas masalah transaksi jasa, sehingga kami mengkhawatirkan dokter, insinyur dan profesi lainnya saat akan membuka jasa konsultan izinnya bukan dari organisasi profesi, tetapi dari Kementerian Perdagangan. “Kalau kita tidak segera membuat UU nya, sementara teman-teman perdagangan lebih cepat untuk membuat peraturan, tentu itu akan membuat kita mundur ke belakang,” katanya.

Memang, kata Mardani, perjalanan untuk menjadi UU masih jauh, tapi dia optimistis dengan koordinasi dan sinergi yang solid kita bisa segera menyelesaikan RUU ini dengan tepat, akurat, efisien dan produkif sehingga dapat membantu profesi insinyur bisa bersaing dengan profesi yang lain. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Soal Zam-zam, Lebih Baik Sedikit tetapi Asli

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Peredaran air zam-zam palsu di Tanah Abang sebagai salah satu sentra perdagangan terbesar Indonesia, meresahkan kalangan haji dan umroh. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat meminta para jamaah haji dan umroh lebih berhati-hati.

Pansel KY Mulai Jaring Calon

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Panitia Seleksi Komisi Yudusial (KY) mulai menjaring calon anggota KY karena masa jabatan Ketua KY Erman Soeparman dan anggotanya akan berakhir 20 Desember 2015. Sebanyak tujuh nama harus mereka serahkan pada Presiden RI Joko Widodo Agustus mendatang.

Pisahnya Timor Leste Dipengaruhi Perebutan Minyak

NASIONAL

DEPOK, (PRLM).-Komandan Korem 051/Wijayakarta, Kolonel Inf Suharyanto, S.Sos., M.M menilai, penyebab utama konflik yang sempat terjadi di Timor Leste pada akhir tahun 1990-an lebih disebabkan oleh masalah perebutan bagi hasil minyak dan gas antara Indonesia dan Australia.

30 Rumah di Banjarparakan Rusak Diterjang Puting Beliung

NASIONAL

BANYUMAS, (PRLM).- Cuaca ekstrim angin puting beliung saat musim pancaroba, telah menyebabkan puluhan rumah di Desa Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah rata dengan tanah.