BANJAR,(PRLM).-Dibandingkan dengan sebelumnya, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menurun hingga menjadi delapan persen dari 44,5 juta warga Jawa Barat. Sebagian kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan yang jauh dari perkotaan atau di sekitar hutan.

"Saat ini secara bertahap angka kemiskinan dapat dikurangi, dari sebelumnya sepuluh persen menjadi delapan persen atau sekitar 4 juta KK. Angka tersebut di bawah rata-rata nasional yang masih berkisar antara 10 - 11 persen dari jumlah penduduk," ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Senin (25/6).

Dia mengutarakan hal itu usai Laungching Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang teintegrasi dengan PNPM , di Setda Banjar. Disebutkan bahwa salah satu faktor pengentasan kemiskinan adalah semakin baiknya kondisi infrastukrur jalan.

"Sinergitas infrastruktur yang bagus berdampak positif terhadap semakin tingginya bidang pendidikan. Hal tersebut juga terkait nyata dengan berkurangnya penduduk miskin. Soal berapa besar penurunannya, lebih pasti ada di Biro Pusat Statistik (BPS)," katanya.

Dede Yusuf yang Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Jawa Barat mengatakan bahwa berdasarkan survei seluruh prorgam pemerintah, yang tepat sasaran adalan PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ). Program tersebut langsung berhubungan dengan masyarakat, baik di perkortaan maupun perdesaan.

'' Terlebih terintegrasi dengan kearifan sosial dan kearifan lokal yang mempu memberi dorongan masyarakat untuk terus membangun diri dan lingkungan," tutur Dede Yusuf.

Lebih lanjut ia mengatakan masih prihatin dengan adanya kegiatan atau projek mercusuar yang tidak langsung berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Sebeb di lain sisi masih banyak desa yang tidak diurus maksimal.

"Akan lebih bermanfaat apabila anggaran p[rpojek mercusuar tersebut dialihkan untuk pengentasan kemiskinan. irosnis di satu sisi membangun program mercusuar, tetapi di lain pihak desa tidak terurus," ujarnya.

Sementara Walikota Banjar Herman Sutrisno mengungkapkan ada tiga desa yang mendapatkan bantuan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Desa tersebut mendapat bantuan dana sebesar Rp 1 miliar.

"Kami mengajukan sembilan desa, akan tetapi pusat hanya menyetujui tiga desa. Desa tersebut mendapat bantuan Rp 1 miliar, pemanfaatannya Rp 850 juta untuk infrastruktur dan Rp 150 juta unmtuk perencanaan program," katanya.

Untuk permanfaatannya, ia menambahkan, di antaranya diprojeksikan pembuatan saluran irigasi untuk sektor pertanian, pembuatan kolam ikan, serta bergai kegiatan lain. "Kami sudah menekankan kepada desa tersebut agar memanfaatkan bantuan dengan sebaiknya," tutur Herman.(A-101/A-89)***