JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap sebaiknya Menkes meninjau ulang program sosialisasi kondom. Karena menurut dia, program itu bukan prioritas "Persoalan sosialisasi kondom ya menurut saya harus ditinjau kembali, karena itu bukan hal prioritas. Sebab seakan-akan melegitimasi anak-anak boleh melakukan pergaulan bebas," tutur Pramono, di Gedung DPR/MPR, Jakarta,
.
Menurut Pramono, Menkes sebenarnya bisa lebih fokus mengurus masalah lain yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kalaupun menghindarkan pergaulan bebas bisa dilakukan dengan kampanye untuk menjauhi free sex.

"Kalau kemudian kondom disosialisasikan kepada siswa ini legitimasi baru untuk mereka melakukan hal-hal di luar norma keagamaan. Banyak hal yang juga dilakukan pelayanan rumah sakit (RS), Jamkesmas dan lain-lain," tambah Pramono.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakin Saifuddin meminta Menkes Nafsiah Mboi untuk mencari cara komprehensif untuk mencegah free sex remaja. Penting dilakukan, agar remaja terhindar dari pergaulan bebas yang berujung pada praktik aborsi.

"MPR tidak dalam posisi menyetujui kebijakan Menkes Nafsiah Mboi mensosialisasikan kondom untuk remaja. Kebijakan Menkes itu menunjukkan seringnya kita terjebak menyelesaikan suatu masalah secara instan dan jalan pintas. Alih-alih ingin menuntaskan satu masalah, yang didapat justru banyak masalah," tutur Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Dikatakan, sosialisasi kondom bagi remaja di tengah minimnya pendidikan agama, moral, dan reproduksi sehat, maraknya tayangan pornografi, keterbatasan sarana olahraga dan berkesenian, perlindungan dan penegakan hukum yang lemah, justru akan menyuburkan praktek seks bebas di kalangan remaja yang kini kian permisif.

"Justru kebijakan itu bisa menjadi pembenar bahwa pemerintah melegalkan praktek seks bebas," tambah Lukman.

Menurut Lukman, persoalan kehidupan seks remaja kita itu lahir dari beragam sebab. Dari yg dikarenakan murni ketidaktahuan, perkara pergeseran nilai, kesulitan ekonomi, keterpengaruhan lingkungan, sampai karena keterpaksaan akibat sindikasi kejahatan.

"Pemerintah haruslah melihat dan mengatasi persoalan tersebut secara lebih menyeluruh dengan menempuh berbagai pendekatan dan melibatkan banyak kalangan. Pemerintah harus didukung untuk mampu laksanakan kebijakan yang lebih terintegralisasi dan komprehensif," katanya. (A-109/A-88)***