PG dan PPP Laporkan Dugaan Kampanye Hitam

POLITIK
KETUA DPD Partai Golkar KBB Ernawan Natasaputra (kiri) bersama Ketua DPC PPP KBB Samsul Muarif (kanan) memperlihatkan barang bukti pamflet yang diduga sebagai alat black campaign saat konferensi pers di Gedung DPD PG KBB Jln. Gadobangkong. Ngamprah, Rabu
SATIRA YUDATAMA
KETUA DPD Partai Golkar KBB Ernawan Natasaputra (kiri) bersama Ketua DPC PPP KBB Samsul Muarif (kanan) memperlihatkan barang bukti pamflet yang diduga sebagai alat black campaign saat konferensi pers di Gedung DPD PG KBB Jln. Gadobangkong. Ngamprah, Rabu (20/6/12).*

NGAMPRAH, (PRLM).- Jajaran DPD Partai Golkar (PG) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KBB melapor ke Mapolres Cimahi terkait dugaan black campaign (kampanye hitam). Pasalnya, kedua partai politik itu menemukan pamflet yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik.

"Laporan itu berasal dari kader partai yang kebetulan lewat di sekitaran Jalan Cihampelas. Pamflet itu jelas merugikan PG dan PPP, karena kedua partai itu tidak pernah membuat agenda acara seperti tertera pada pamflet. Apalagi, di situ tertera acara akan dimeriahkan beberapa artis ibu kota," kata Ketua DPD PG Ernawan Natasaputra saat melakukan konferensi pers di Gedung DPD PG Jln. Gadobangkong, Ngamprah, Rabu (20/6/12).

Dia mengatakan, perbuatan tidak bertanggung jawab itu telah dilaporkan ke Mapolres pada pukul 17.00 dengan membawa barang bukti 20 lembar pamflet ukuran A4 serta dua orang saksi dari jajaran pengurus PPP.

Dalam pelaporan itu, kami menuntut pelaku menggunakan pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PPP KBB Asep Ihsan mengungkapkan, pamflet yang berisikan deklarasi pencalonan pasangan Bupati KBB Erni Rusyani Ernawan dan Samsul Muarif sebagai calon Wakil Bupati KBB. Padahal, pihaknya belum menentukan sikap dalam menghadapi Pemilukada KBB 2013.

"Tahapan Mukercab saja belum kami lakukan. Jadi, bagaimana bisa, pasangan itu muncul di pamflet," ucap Asep.

Mengenai perlakuan pencemaran nama baik, Asep mewakili Ketua DPC mengatakan, memercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Soalnya, baik PPP maupun PG tidak mau terjebak dengan menduga-duga pelaku di balik tindakan itu. (CA-12/A-88)***

Baca Juga

Komisi II Ajukan Skenario Berbeda

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sepuluh fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani kesepakatan tentang skenario solusi bagi partai politik ‎yang mengalami dualisme kepengurusan.

PDIP Salahkan Seskab Soal Utang IMF

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ada tidaknya hutang Indonesia kepada IMF (international monetary fund) menjadi‎ polemik berkepanjangan. Partai pendukung Pemerintah, PDIP, menyalahkan pejabat di sekitar Presiden, khususnya Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto atas kesalahan pernyataan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.

UU Pilkada ‎Bisa Pecahkan Rekor Dunia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Apa yang menarik dari Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah? Jawabannya barangkali adalah UU ini bakal memecah rekor dunia.