PG dan PPP Laporkan Dugaan Kampanye Hitam

POLITIK
KETUA DPD Partai Golkar KBB Ernawan Natasaputra (kiri) bersama Ketua DPC PPP KBB Samsul Muarif (kanan) memperlihatkan barang bukti pamflet yang diduga sebagai alat black campaign saat konferensi pers di Gedung DPD PG KBB Jln. Gadobangkong. Ngamprah, Rabu
SATIRA YUDATAMA
KETUA DPD Partai Golkar KBB Ernawan Natasaputra (kiri) bersama Ketua DPC PPP KBB Samsul Muarif (kanan) memperlihatkan barang bukti pamflet yang diduga sebagai alat black campaign saat konferensi pers di Gedung DPD PG KBB Jln. Gadobangkong. Ngamprah, Rabu (20/6/12).*

NGAMPRAH, (PRLM).- Jajaran DPD Partai Golkar (PG) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KBB melapor ke Mapolres Cimahi terkait dugaan black campaign (kampanye hitam). Pasalnya, kedua partai politik itu menemukan pamflet yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik.

"Laporan itu berasal dari kader partai yang kebetulan lewat di sekitaran Jalan Cihampelas. Pamflet itu jelas merugikan PG dan PPP, karena kedua partai itu tidak pernah membuat agenda acara seperti tertera pada pamflet. Apalagi, di situ tertera acara akan dimeriahkan beberapa artis ibu kota," kata Ketua DPD PG Ernawan Natasaputra saat melakukan konferensi pers di Gedung DPD PG Jln. Gadobangkong, Ngamprah, Rabu (20/6/12).

Dia mengatakan, perbuatan tidak bertanggung jawab itu telah dilaporkan ke Mapolres pada pukul 17.00 dengan membawa barang bukti 20 lembar pamflet ukuran A4 serta dua orang saksi dari jajaran pengurus PPP.

Dalam pelaporan itu, kami menuntut pelaku menggunakan pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PPP KBB Asep Ihsan mengungkapkan, pamflet yang berisikan deklarasi pencalonan pasangan Bupati KBB Erni Rusyani Ernawan dan Samsul Muarif sebagai calon Wakil Bupati KBB. Padahal, pihaknya belum menentukan sikap dalam menghadapi Pemilukada KBB 2013.

"Tahapan Mukercab saja belum kami lakukan. Jadi, bagaimana bisa, pasangan itu muncul di pamflet," ucap Asep.

Mengenai perlakuan pencemaran nama baik, Asep mewakili Ketua DPC mengatakan, memercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Soalnya, baik PPP maupun PG tidak mau terjebak dengan menduga-duga pelaku di balik tindakan itu. (CA-12/A-88)***

Baca Juga

Djan Faridz Dinilai tak Penuhi Syarat Ketum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan kubu M. Romahurmuziy atau Romy (muktamar Surabaya) membuka tawaran islah kepada kubu Djan Faridz (muktamar Jakarta).‎ Namun, Djan Faridz dinilai tidak bisa duduk di posisi ketua umum karena tidak memenuhi syarat.

‎Fadli Zon, "Revisi UU Pilkada Belum Tentu Jadi"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fadli Zon, menegaskan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 8/2015 belum tentu jadi dilakukan.

Bawaslu Jabar Petakan Titik Rawan Pilkan

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memetakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota tahun 2015 di Jawa Barat masuk dalam titik rawan. Perlu pengawasan untuk menekan terjadinya pelanggaran.

Baliho Cabup dan Cawabup Ditertibkan Malah Dipersoalkan

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Penertiban baliho dan spanduk calon bupati dan calon wabup yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bandung dipersoalkan pengurus partai. Hal itu disebabkan penertiban itu bisa menghambat kran aspirasi politik di Kab, Bandung.