NGAMPRAH, (PRLM).- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bandung Barat (KBB) Abubakar menilai wajar jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KBB saling uji perihal Pemilukada Bupati KBB. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan solusi terbaik mengenai Pemilukada bupati periode 2013-2018.

"PDIP menerima apapun hasil keputusan dari pembahasan DPRD dengan KPUD. Hal terpenting, kedua lembaga itu saling menghargai pendapat satu sama lainnya," ucap Abubakar ketika dijumpai seusai memberikan sambutan pada suatu acara di Cipeundeuy KBB, Senin (18/6).

Abubakar mengungkapkan, posisi PDIP tidak dapat memilih antara Pemilukada bupati bersama dengan Pemilukada gubernur. Dengan itu, dia menyerahkan sepenuhnya pada keputusan dewan.

Akan tetapi, kata Abubakar, semua upaya itu sebisa mungkin menghindari kemungkinan ketersinggungan diantara kedua pihak. "Adu argumentasi merupakan sesuatu kewajaran. Apalagi, berdirinya pemerintahan merupakan tanggung jawab dari berbagai unsur," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KBB Ernawan Natasaputra, tegas menginginkan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) KBB dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada provinsi. Artinya, kata Ernawan, Pemilukada Bupati KBB untuk periode 2013-2018 dilaksanakan 24 Februari 2012.

Dia mengatakan, jika melakukan pemilu mandiri, KBB tidak akan mendapatkan bantuan anggaran Pemilukada sebesar Rp 19 miliar dari Pemerintah Provinsi. Hal tersebut mengakibatkan, pendanaan Pemilukada KBB dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah KBB.

"Pemilu bersama akan lebih efektif dan efisien. Lebih baik, besaran anggaran tersebut digunakan untuk merenovasi jalan, bangunan sekolah ataupun membangun Puskesmas," kata Ernawan

Ernawan mengatakan, PG telah siap menindaklanjuti sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB mengenai Pemilukada gabungan. Dia menambahkan, sosialisasi itu berasal dari ketentuan KPU Jabar.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, PG telah melaksanakan rapat kerja daerah guna memilih usulan calon bupati. Hal tersebut, katanya, sebagai upaya PG dalam melakukan berbagai tahapan menjelang Pemilukada. (CA-12/A-108)***