Banprov Fungsional Diduga tak Sesuai Peruntukannya

PURWAKARTA, (PRLM).- Bantuan provinsi (banprov) untuk peningkatan kinerja guru status nonPNS (bantuan fungsional) dan bantuan kualifikasi untk guru PNS di Kecamatan Maniis, Purwakarta ditengarai tidak sesuai peruntukannya. Praktik semacam ini dapat menciderai rasa keadilan bagi guru yang berhak menerimanya.

Informasi yan diperoleh "PRLM" sejak awal tahun para guru PNS dan nonPNS sudah mulai dilakukan pemberkasan untuk para guru PNS dan non PNS yang akan mendapatkan dana bantuan dari Pemprov Jabar. Dana bantuan yang diberikan adalah dana bantuan fungsional dan kualifikasi.

Bantuan fungsional diberikan kepada guru dengan status nonPNS, setiap guru akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 750 ribu/triwulan atau Rp 250 ribu/bulan. Sedangkan guru PNS mendapatkan bantuan sebesar Rp 3,5 juta/tahun yang merupakan bagian dari program bantuan kualifikasi (bantuan untuk biaya belajar).

Berkaitan dengan adanya praktik semacam itu, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Purwakarta Dede Supendi prihatin dan menyesalkan pratik semacam itu karena dapat menciderai para guru yang seharusnya menerima bantuan. (A-86/A-147)***

Baca Juga

Jumlah Pemudik Diprediksi Naik 20 Persen

CIKARANG, (PR).- Jumlah pemudik yang melintasi Kabupaten Bekasi diprediksi meningkat hingga 20 persen. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi pemicu meningkatnya angka pemudik. Dinas Perhubungan mencatat, 2,5 juta orang bakal melintasi Kabupaten Bekasi sejak H-7 Lebaran.

PNS yang Bolos Siap-siap Tak Naik Jabatan

SINGAPARNA,(PR).- Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tasikmalaya dilarang untuk memperpanjang masa libur seusai cuti bersama lebaran. Jika PNS terbukti membolos pada hari pertama masuk kerja, Senin 11 Juli 2016, maka PNS tersebut harus menerima konsekuensi tidak naik golongan.

Ngarewahkeun, Tradisi Jelang Ramadan di Banjaran

MENYAMBUT bulan suci Ramadan ada kebiasaan warga disejumlah desa di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka yakni melakukan kirim-kirim makanan kepada sanak pamili yang diistilahkan warga setempat dengan “ngarewahkeun”.

Alih Kelola Belum Final, BIJB Teken MoU dengan Citilink

BANDUNG,(PR).- Keputusan soal alih kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka dari pemerintah pusat belum terbit. Namun, PT BIJB tetap menjalankan peran mereka sesuai dengan Perda No.22/2013 unutk merencanakan, membangun, mengoperasikan dan mengembangkan bandara.