Caleg Partai NasDem Dapat Bantuan Dana Kampanye

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai NasDem akan memberikan dana bantuan untuk para calon anggota legislatif (caleg) prioritas sebesar Rp 1-5 miliar per orang. Dana sebesar itu tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan staf ahli, kampanye iklan, material kampanye, dan lain sebagainya. Pemberian bantuan dari partai itu adalah bentuk dari kontrol partai terhadap kadernya agar tidak melakukan money politic. Wasekjen Partai NasDem, Saiful Haq mengatakan itu ketika dihubungi via telefon, Minggu (10//6).

Pemberian dana bantuan caleg itu akan diberikan kepada caleg baik kader maupun nonkader yang berada di dapil prioritas yang meliputi seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Partai besutan Surya Paloh itu belum menentukan jumlah caleg prioritas yang akan diberikan dana bantuan. Dana bantuan itu tidak akan diberikan begitu saja kepada semua caleg. Selain harus berasal dari dapil prioritas, caleg yang bersangkutan harus memiliki rasio elektabilitas 150%. Artinya, ketika ia mengikuti pemilu, caleg tersebut mampu meraih 1,5 kursi sehingga dapat memberikan kesempatan bagi caleg lainnya meraih kursi.

Kendati masih bersifat wacana, namun sistem tersebut direspons positif oleh kalangan internal partai. Saiful yakin bahwa sistem itu akan mengikat caleg agar dapat bekerja tenang sesuai blueprint restorasi yang menjadi visi misi partai. "Ini 'kan strategi pencalegan. Untuk beberapa dapil prioritas memang kita mempersiapkan bujet untuk itu. Sistem ini masih dalam wacana, belum menjadi ketetapan partai. Kami akan lakukan rapat pleno setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi partai, kira-kira November nanti," ujar Saiful Haq.

Mekanisme lain yang juga penting terkait strategi tersebut yakni aturan mengenai penalti berupa pengembalian dana dua kali lipat jika caleg yang bersangkutan mengundurkan diri pada saat telah terpilih di parlemen. Oleh karena itu, sebelum pencalegan, para caleg wajib menandatangani kontrak politik dengan partai. "Jika dari awal tidak menyiapkan dana politik, maka dia tidak akan bisa terkontrol, maka politik uang tidak bisa terkontrol. Justru kebijakan ini fokusnya mau menunjukan parpol punya kontrol terhadap kader-kadernya yang masuk ke legislatif," ucapnya.

Selain kepada caleg prioritas yang kader asli, partai juga berharap besar pada caleg prioritas yang nonkader. Saiful membantah jika partainya telah mencoba membajak/melamar kader partai lain untuk menjadi calegnya pada pemilu 2014 nanti. Yang terjadi, kata dia, kader partai lain yang melirik partai tersebut. "Sampai hari ini tidak ada pembajakan kader, yang ada anggota partai politik lain mulai melirik NasDem sebagai kendaraan baru. Tapi kami juga selektif, kami tidak mau jadi partai buangan," katanya. (A-156/A-147)***

Baca Juga

Jokowi Mempunyai Kelemahan Maladministrasi

POLITIK

TASIKMALAYA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman merasa sedih Indonesia mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi mempunyai kelemahan maladministrasi.

Ketua Komisi I DPR : Bang Yos Sudah Lanjut, Tapi Orangnya Gaul

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Penunjukan Letjen (Pur) Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Marciano Norman mengundang pertanyaan lantaran usianya dinilai sudah lanjut, sementara penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, lancar-lancar saja, tidak ada yang protes.

‎Tak Semua Masyarakat Tahu Pilkada Serentak 9 Desember

POLITIK

‎JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 belum diketahui oleh semua lapisan masyarakat termasuk di daerah penyelenggara pilkada. Salah satunya yakni masyarakat di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sumatra.

Pemimpin yang Ingkar Janji Perlu Difatwai MUI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengakui jika saat ini banyak usulan dari masyarakat agar pemimpin yang ingkar janji itu difatwai MUI, karena janji itu utang.