Hanya 30 Persen BUMN Tidak Melakukan Suap untuk Dapat Proyek

JAKARTA, (PRLM).- Hanya 30 persen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan proyek dengan cara yang jujur. Selebihnya mereka harus melakukan "permainan" untuk mendapatkan proyek. Tak hanya rawan suap, BUMN pun rawan intervensi dari penguasa.

Angka tersebut didapat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari survey yang dilakukan di kementriannya. "Kami pernah mengajukan questioner, survey kecil-kecilan, ada yang mengatakan yang tanpa permainan hanya 30 persen. Selebihnya lewat permainan. Mereka khawatir kalau hanya mereka yang dibersihkan. Nanti mereka bersih tapi tidak dapat proyek. Kalah dengan yang dapat proyek tapi tidak fair," kata Dahlan saaat menjadi pembicara pada Diskusi Media bertema Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif di Gedung KPK, Senin (4/6/12).

Menurut dia, BUMN yang paling rawan melakukan suap adalah BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Proses tender yang tidak jujur, membuat BUMN terdorong untuk melakukan suap daripada gagal memenangkan tender. Sementara pesaing lainnya mendapatkan proyek karena suap.

"Kurang lebih saya tahu permainannya. Sulitnya mendapat proyek, serunya rebutan proyek. Kami sedang memikirkan bagaiman tidak terseret tapi tetap dapat proyek. Kalau nyogok masuk penjara. Mungkin ada permainan lewat subkontraktor, tidak langsung melibatkan BUMN, sedang mencari jalan keluar agar tidak menyogok tapi dapat proyek," tuturnya.

Wakil Ketua KPK mengatakan, sejak 2008 sampai saat ini selalu ada kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Kasus terbaru adalah kasus korupsi sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang menyeret karyawan PT Pembangunan Perumahan sebagai tersangka.

Menurut Busyro salah satu sumber persoalan adalah BUMN seringkali mensubkonkan proyek yang didapatkan kepada perusahaan lain atau subkontraktor. Jika subkontraktor tidak mempunyai kemampuan di bidangnya maka hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dahlan mengatakan, pelibatan subkontraktor sah selama dalam kontrak kerja tidak disebutkan hal tersbeut dilarang. Sebab sub kontraktor dimaksudkan agar proyek selesai tepat waktu.

Ia berkeras, sumber korupsi berasal dari pemilik proyek, dalam hal ini kementerian yang terkait. Selama kementerian tidak beritikad baik untuk melaksanakan tender yang jujur maka BUMN pun tidak akan bersih. (A-170/A-108)***

Baca Juga

Jangan Anggap Remeh Influenza!

JAKARTA, (PR).- Flu atau influenza kerap kali dianggap remeh. Virus ini kerap disamakan dengan pilek biasa yang sejatinya merupakan satu dari sekian banyak gejala menyebarnya virus ini ke dalam tubuh.

KPK Geledah Kamar Tidur di Kediaman Novanto

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa ruangan seperti kamar tidur dan garasi di kediaman Setya Novanto yang dilakukan pada Rabu 15 November 2017 malam hingga Kamis 16 November 2017 dini hari.

Fahri Hamzah: Status Setya Novanto di DPR Tunggu Inkrah

JAKARTA, (PR).- Status kepemimpinan Setya Novanto di DPR akan ditentukan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi kasus hukum yang tengah menjerat Novanto.

#KlipingPR Lolosnya Zarina Hingga ke Amerika Serikat

21 November 2017. Zarina atau media-media lain menyebutnya Zarima menjadi sorotan publik. Ia ditangkap polisi karena memiliki 29.677 butir pil ekstasi. Saat berada di tahanan polisi, ia melarikan diri ke Amerika Serikat.