Hanya 30 Persen BUMN Tidak Melakukan Suap untuk Dapat Proyek

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Hanya 30 persen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan proyek dengan cara yang jujur. Selebihnya mereka harus melakukan "permainan" untuk mendapatkan proyek. Tak hanya rawan suap, BUMN pun rawan intervensi dari penguasa.

Angka tersebut didapat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari survey yang dilakukan di kementriannya. "Kami pernah mengajukan questioner, survey kecil-kecilan, ada yang mengatakan yang tanpa permainan hanya 30 persen. Selebihnya lewat permainan. Mereka khawatir kalau hanya mereka yang dibersihkan. Nanti mereka bersih tapi tidak dapat proyek. Kalah dengan yang dapat proyek tapi tidak fair," kata Dahlan saaat menjadi pembicara pada Diskusi Media bertema Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif di Gedung KPK, Senin (4/6/12).

Menurut dia, BUMN yang paling rawan melakukan suap adalah BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Proses tender yang tidak jujur, membuat BUMN terdorong untuk melakukan suap daripada gagal memenangkan tender. Sementara pesaing lainnya mendapatkan proyek karena suap.

"Kurang lebih saya tahu permainannya. Sulitnya mendapat proyek, serunya rebutan proyek. Kami sedang memikirkan bagaiman tidak terseret tapi tetap dapat proyek. Kalau nyogok masuk penjara. Mungkin ada permainan lewat subkontraktor, tidak langsung melibatkan BUMN, sedang mencari jalan keluar agar tidak menyogok tapi dapat proyek," tuturnya.

Wakil Ketua KPK mengatakan, sejak 2008 sampai saat ini selalu ada kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Kasus terbaru adalah kasus korupsi sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang menyeret karyawan PT Pembangunan Perumahan sebagai tersangka.

Menurut Busyro salah satu sumber persoalan adalah BUMN seringkali mensubkonkan proyek yang didapatkan kepada perusahaan lain atau subkontraktor. Jika subkontraktor tidak mempunyai kemampuan di bidangnya maka hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dahlan mengatakan, pelibatan subkontraktor sah selama dalam kontrak kerja tidak disebutkan hal tersbeut dilarang. Sebab sub kontraktor dimaksudkan agar proyek selesai tepat waktu.

Ia berkeras, sumber korupsi berasal dari pemilik proyek, dalam hal ini kementerian yang terkait. Selama kementerian tidak beritikad baik untuk melaksanakan tender yang jujur maka BUMN pun tidak akan bersih. (A-170/A-108)***

Baca Juga

Tempat Kos dan Pendatang Dirazia, Antisipasi Sidang Ba'asyir

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Menghindari pendatang gelap menjelang sidang peninjauan kembali kasus terorisme yang melibatkan Abu Bakar Ba'asyir, petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Cilacap Jawa Tengah melakukan razia serta pendataan pendatang di rumah kos-kosan di sekitar lokasi Pengadilan Negeri (

200 Tahun Tambora Meletus Diperingati dengan Festival

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Pariwisata Arief Yahya meluncurkan Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 yang mengambil momentum peristiwa meletusnya Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, yang menghebohkan dunia pada 200 tahun lalu.

Pemerintah Diminta Buat Regulasi Atasi Masalah Otsus Papua Barat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Penggunaan dan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) hingga saat ini dirasa belum meningkatkan kemakmuran masyarakat Papua baik dari kualitas pembangunan infrastruktur maupun manusianya.

Ketua DPR: Gafatar Bubarkan Saja

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI, Ade Komarudin menegaskan bahwa pemerintah selayaknya membubarkan organisasi bernama Gafatar jika dalam perjalanannya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila.