Hanya 30 Persen BUMN Tidak Melakukan Suap untuk Dapat Proyek

JAKARTA, (PRLM).- Hanya 30 persen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan proyek dengan cara yang jujur. Selebihnya mereka harus melakukan "permainan" untuk mendapatkan proyek. Tak hanya rawan suap, BUMN pun rawan intervensi dari penguasa.

Angka tersebut didapat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari survey yang dilakukan di kementriannya. "Kami pernah mengajukan questioner, survey kecil-kecilan, ada yang mengatakan yang tanpa permainan hanya 30 persen. Selebihnya lewat permainan. Mereka khawatir kalau hanya mereka yang dibersihkan. Nanti mereka bersih tapi tidak dapat proyek. Kalah dengan yang dapat proyek tapi tidak fair," kata Dahlan saaat menjadi pembicara pada Diskusi Media bertema Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif di Gedung KPK, Senin (4/6/12).

Menurut dia, BUMN yang paling rawan melakukan suap adalah BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Proses tender yang tidak jujur, membuat BUMN terdorong untuk melakukan suap daripada gagal memenangkan tender. Sementara pesaing lainnya mendapatkan proyek karena suap.

"Kurang lebih saya tahu permainannya. Sulitnya mendapat proyek, serunya rebutan proyek. Kami sedang memikirkan bagaiman tidak terseret tapi tetap dapat proyek. Kalau nyogok masuk penjara. Mungkin ada permainan lewat subkontraktor, tidak langsung melibatkan BUMN, sedang mencari jalan keluar agar tidak menyogok tapi dapat proyek," tuturnya.

Wakil Ketua KPK mengatakan, sejak 2008 sampai saat ini selalu ada kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Kasus terbaru adalah kasus korupsi sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang menyeret karyawan PT Pembangunan Perumahan sebagai tersangka.

Menurut Busyro salah satu sumber persoalan adalah BUMN seringkali mensubkonkan proyek yang didapatkan kepada perusahaan lain atau subkontraktor. Jika subkontraktor tidak mempunyai kemampuan di bidangnya maka hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dahlan mengatakan, pelibatan subkontraktor sah selama dalam kontrak kerja tidak disebutkan hal tersbeut dilarang. Sebab sub kontraktor dimaksudkan agar proyek selesai tepat waktu.

Ia berkeras, sumber korupsi berasal dari pemilik proyek, dalam hal ini kementerian yang terkait. Selama kementerian tidak beritikad baik untuk melaksanakan tender yang jujur maka BUMN pun tidak akan bersih. (A-170/A-108)***

Baca Juga

Habib Rizieq Serahkan Tambahan Bukti Baru

JAKARTA, (PR).- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyerahkan tambahan bukti baru pada sidang lanjutan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa 28 Februari 2017. Bukti yang diserahkan tersebut adalah rekaman Ahok yang diwawancara televisi Al Jazeera.

Siti Aisyah Jalani Sidang Perdana

JAKARTA, (PR).- Sidang perdana Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam berlangsung di Pengadilan Negeri Sepang, Malaysia, Rabu, 1 Februari 2017.

Raja Salman dan Jokowi Tanam Pohon Ulin

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo bersama Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud melakukan penanaman pohon di taman belakang Istana Merdeka, Jakarta.