Hanya 30 Persen BUMN Tidak Melakukan Suap untuk Dapat Proyek

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Hanya 30 persen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan proyek dengan cara yang jujur. Selebihnya mereka harus melakukan "permainan" untuk mendapatkan proyek. Tak hanya rawan suap, BUMN pun rawan intervensi dari penguasa.

Angka tersebut didapat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari survey yang dilakukan di kementriannya. "Kami pernah mengajukan questioner, survey kecil-kecilan, ada yang mengatakan yang tanpa permainan hanya 30 persen. Selebihnya lewat permainan. Mereka khawatir kalau hanya mereka yang dibersihkan. Nanti mereka bersih tapi tidak dapat proyek. Kalah dengan yang dapat proyek tapi tidak fair," kata Dahlan saaat menjadi pembicara pada Diskusi Media bertema Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif di Gedung KPK, Senin (4/6/12).

Menurut dia, BUMN yang paling rawan melakukan suap adalah BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Proses tender yang tidak jujur, membuat BUMN terdorong untuk melakukan suap daripada gagal memenangkan tender. Sementara pesaing lainnya mendapatkan proyek karena suap.

"Kurang lebih saya tahu permainannya. Sulitnya mendapat proyek, serunya rebutan proyek. Kami sedang memikirkan bagaiman tidak terseret tapi tetap dapat proyek. Kalau nyogok masuk penjara. Mungkin ada permainan lewat subkontraktor, tidak langsung melibatkan BUMN, sedang mencari jalan keluar agar tidak menyogok tapi dapat proyek," tuturnya.

Wakil Ketua KPK mengatakan, sejak 2008 sampai saat ini selalu ada kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Kasus terbaru adalah kasus korupsi sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang menyeret karyawan PT Pembangunan Perumahan sebagai tersangka.

Menurut Busyro salah satu sumber persoalan adalah BUMN seringkali mensubkonkan proyek yang didapatkan kepada perusahaan lain atau subkontraktor. Jika subkontraktor tidak mempunyai kemampuan di bidangnya maka hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dahlan mengatakan, pelibatan subkontraktor sah selama dalam kontrak kerja tidak disebutkan hal tersbeut dilarang. Sebab sub kontraktor dimaksudkan agar proyek selesai tepat waktu.

Ia berkeras, sumber korupsi berasal dari pemilik proyek, dalam hal ini kementerian yang terkait. Selama kementerian tidak beritikad baik untuk melaksanakan tender yang jujur maka BUMN pun tidak akan bersih. (A-170/A-108)***

Baca Juga

Himad Purelang: BPN Jangan Lempar Tanggung Jawab

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sekretaris Umum Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) Janer Sinaga mengungkap, pernyataan yang dikatakan Direktur Konflik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sayuthi, membuat terkejut masyarakat Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ke

Taruna Merah Putih Kerjasama Donor Darah Dengan PMI

NASIONAL

JAKARTA.(PRLM).-Taruna Merah Putih, organisasi nasional yang memperjuangkan aspirasi pelajar, mahasiswa, pemuda, dan profesional muda, kembali membuat kerjasama program donor darah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Berputar Dulu di Beberapa Negara

PPATK Laporkan Aliran Dana Terorisme dari Australia

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari pihak di Australia untuk jaringan radikal di Indonesia.

Presiden Jokowi Sibuk Mengrus Rakyat

Dubes Nadjib Sangkal Adanya Penolakan Diplomatik

NASIONAL

CANBERRA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo terlalu sibuk dalam tiga minggu terakhir untuk menerima panggilan telefon perdana menteri Australia yang memohon ampunan untuk dua terpidana hukuman mati, menurut seorang duta besar, Kamis (25/3/2015).