Sudah Dirapatkan Menko Perekonomian

Bandara Kertajati Dibangun Lebih Dulu daripada Bandara Karawang

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Bandar udara (bandara) Kertajati dipastikan akan dibangun lebih dulu dibandingkan bandara Karawang. Rencana pembangunan Kertajati sudah masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jabar sementara belum ada satu dokumen pun yang menyatakan keberadaan bandara Karawang.

Hal itu dinyatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimadja kepada "PRLM" di Bandung, Minggu (27/5/12). "Sudah ada rapat yang dipimpin Menko Perekonomian yang dihadiri Menteri Perhubungan, Bapenas, pemprov, dan pemkab, serta dihadiri oleh konsultan Jepang (JICA), disepakati bahwa Kertajati didahulukan," ucapnya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan Karawang masih cukup lama karena studinya yang dilakukan JICA pun belum selesai. Sementara, pembangunan bandara Kertajati sudah melakukan pembebasan lahan meskipun masih terhambat.

"Tidak ada sampai hari ini dokumen. Resmi tentang bandara Karawang. Itu belum masuk di RTRW, baru taraf diskusi. Tetapi karena studinya dilakukan Jepang, mereka pintar dalam mengeksposnya sehingga selalu diperbincangkan," imbuh Deny.

Dikatakannya, kebutuhan pembangunan bandara Kertajati dan Karawang berbeda. Bandara Kertajati dibangun untuk kebutuhan Jabar sementara bandara Karawang rencananya untuk memperkuat Jakarta yang masuk dalam Metropolitan Priority Area (MPA).

Menurut Deny, bandara Jabar dibangun di Kertajati, Majalengka karena pemerintah pusat mensyaratkan tidak boleh terlalu dekat dengan Jakarta. Sementara, bandara Karawang dibangun karena masuk dalam radius 100 kilometer dari titik pusat Tugu Monumen Nasional.

"Pembangunannya pun untuk menunjang keberadaan Pelabuhan Cilamaya yang rencananya mulai proses pembangunan tahun 2015," katanya.

Deny mengatakan, untuk mempercepat proses pembangunan bandara Kertajati, ia mengharapkan masyarakat yang lahannya dipakai bisa mendukung pembangunannya dengan memudahkan proses pembebasan lahan. "Kalau semua lahan sudah dibebaskan, kita langsung bisa maju ke proses konstruksi. Saya juga bingung kenapa sudah mau Juni 2012 kok belum selesai pembebasan lahannya," tuturnya.

Pembebasan lahan yang prosesnya dimulaai sejak 2008 sudah berhasil membebaskan total 621 hektare. Tahun ini, pemprov menargetkan pembebasan lahan sebanyak 100 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp65 miliar.

Namun, pemprov terkendala oleh perundingan yang alot di masyarakat, utamanya Desa Sukamulya. Padahal, lahan di desa itu masuk dalam area landasan pacu yang panjangnya mencapai 4.000 meter dengan lebar 60 meter. "Area itu merupakan ujungnya landasan pacu. Karena itu anggarannya akan diprioritaskan untuk Desa Sukamulya," ucapnya.

Meski begitu, ia mengharapkan masyarakat di sana juga merundingkan harga tanah yanaag dibebaskan mengacu pada hasil appraisal yang dilakukan konsultan. Dengaan begitu, kesepakatan akan lebih cepat dicapai dan cepat pula pembayarannya. (A-160/A-108)***

Baca Juga

Arab Saudi Ingin Tingkatkan Kerjasama Manajemen Masjid

BANDUNG RAYA
Arab Saudi Ingin Tingkatkan Kerjasama Manajemen Masjid

SOREANG,(PRLM).- Pemkab Bandung kedatangan Direktur Lembaga Manajemen Masjid dan Proyek Sosial Arab Saudi, Syekh Adil al Furaidan, yang diterima Bupati Bandung Dadang M. Naser, Sabtu (1/8) di rumah jabatan bupati Soreang.

Dua Pekerja Bangunan Tewas Tertimbun Longsor

BANDUNG RAYA
Dua Pekerja Bangunan Tewas Tertimbun Longsor

NGAMPRAH, (PRLM).- Dua pekerja bangunan tewas tertimbun tanah longsor saat mengerjakan pembangunan rumah di Kompleks Pondok Hijau, RT 1 RW 8, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Senin (3/8/2015).

Anggota DPRD Dinas Luar, Kantor Dewan Sepi

BANDUNG RAYA
Anggota DPRD Dinas Luar, Kantor Dewan Sepi

Puluhan Buruh Tridaya Mas Unjuk Rasa ke Pemkab Bandung

BANDUNG RAYA
Puluhan Buruh Tridaya Mas Unjuk Rasa ke Pemkab Bandung

SOREANG,(PRLM).- Puluhan buruh pabrik tekstil PT Tridaya Mas, Kelurahan/Kec. Baleendah, menggelar unjuk rasa di komplek Pemkab Bandung, Rabu (5/8/2015). Para buruh menuntut agar pihak pabrik membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kab. Bandung (UMK) sebesar Rp 2.041.000,- per bulan.