Kebocoran Biaya Perjalanan PNS Mencapai 40%

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, kebocoran biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 30-40 persen dengan modus operandi mengakali biaya perjalanan dinas. Untuk itu seluruh Kementerian Lembaga (K/L) diminta melakukan pengawasan secara lebih ketat.

Demikian diungkapkan Menkeu dalam sambutan acara pelantikan eselon II di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/5). "Seluruh departemen dan institusi untuk melakukan pengawasan ketat pada perjalanan dinas dan urusan visa," paparnya.

Dari laporan audit perjalanan dinas yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan adanya kemungkinan para PNS yang disebut melakukan ketidakpatuhan terhadap anggaran. "Saya mendapatkan informasi itu dan itu sebetulnya kan hanya sebagian yang diungkapkan tentang ketidaktertiban pengelolaan keuangan," ujarnya.

Menurut dia, masih banyak pos-pos lain yang berpotensi merugikan negara, selain pos perjalanan dinas PNS. "Jadi, begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang harus dirapihkan," kata Agus.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, jumlah anggaran perjalanan dinas PNS untuk tahun ini nilainya mencapai Rp 18 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Poernomo mengatakan, meski ketat dalam aturan, tetap ada potensi kebocoran anggaran. Semua tergantung niat PNS dari level atas sampai bawah. Apakah ingin berbuat menyeleweng atau ikut aturan.

"Semuanya tergantung dari hati kita masing-masing. Apakah kita mau niat fraud (nyeleweng) apa tidak, karena ada kesempatan, ada aturan-aturan yang bisa diakali. Makanya aparat yang lebih tinggi untuk menjalankan fungsinya," katanya.

Kebocoran anggaran banyak dilakukan PNS adalah untuk menambah pendapatan dengan cara yang melanggar aturan. "Yang dilihat BPK itu kan perjalanan dinas, dan saya melihatnya itu pola-pola lama dalam rangka bagaimana memanfaatkan belanja perjalanan untuk menambah dalam tanda petik pendapatan," tuturnya.

Pihak Kemenkeu telah mengubah cara pemberian perjalanan dari lump sum menjadi at cost. Sewaktu sistem lump sum, PNS masih bisa memanipulasi anggaran dinas dengan berbagai cara. Salah satunya, mengurangi realisasi biaya perjalanan dengan budget yang telah dianggarkan. Hal ini agar bisa mendapatkan sisa yang bisa dibawa pulang.

Untuk itu, Herry mengharapkan adanya peran serta pimpinan dan bagian verifikasi guna mempertanggungjawabkan laporan perjalanan dinas para pegawai. Para pimpinan ini harus memastikan para pegawainya benar-benar melakukan perjalanan dinas yang ditugaskan.

"Ada peran dari atasan dan KPK. Misalkan atasan yang memberikan perintah perjalanan ini, dia harus kontrol itu, berangkat nggak. Kemudian dicek boarding pass-nya bagaimana, sebenarnya ada trik-trik tertentu untuk meyakini apakah boarding pass ini asli atau tidak. Dengan penerbangan, kode-kode ini asli. Jadi sebenarnya ini kontrol dari yang memberi perintah," tegasnya.

Menurut Herry, jika antara pegawai, pimpinan, dan bagian verifikasi masih saling bekerja sama untuk menyelewengkan anggaran perjalanan dinas ini, maka tindakan ini masih terjadi.

"Jadi, yang terpenting adalah fungsi atasan untuk mengontrol ini dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban. Selama masih kongkalikong ya tetap ada. Ya itu dia, bagian verifikator yang membukukan itu, itu harus ketat," ujarnya. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.