Bandara Internasional Jawa Barat Mulai Dibangun Tahun Ini

MAJALENGKA,(PRLM).-Tahun ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kab. Majalengka.

Hal itu dimulai setelah pembebasan lahan seluas 340 hektare di tiga desa, masing-masing Kertajati, Bantarjati, dan Kertasari, selesai dilakukan.

Demikian disampaikan Kepala Balai Pengelolaan Bandar Udara Sukowiranto usai rapat evaluasi persiapan pembebasan lahan BIJB untuk tiga desa, di ruang rapat Sekda Majalengka bersama Panitia Pembebasan Lahan (P2T), Camat Kertajati, Kuwu Kertajati, Bantarjati, Kertasari, BPN, serta bank, Selasa (15/5), sekaligus persiapan menerima kehadiran calon investor asal Jepang pada Rabu (16/5).

Menurut Sukowiranto, Pemerintah Pusat tahun ini akan memulai pembangunan drainase di sisi udara meliputi runway, taksiway serta efron dengan anggaran diperkirakan senilai Rp 10 miliar yang dananya bersumber dari APBNP.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai pembangunan benteng pembatas di wilayah Desa Bantarjati sepanjang kurang lebih 3 km dengan ketinggian benteng sekitar 1 meteran .

“Untuk pembangunan di wilayah sisi udara ditangani oleh Pemerintah Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2011 tentang Pembangunan Lingkungan Bandar Udara, sedangkan Pemerintah provinsi menangani pembangunan sisi darat. Pelaksanaanya diharapkan dalam waktu dekat, karena alokasi anggaran telah tersedia,” ungkap Sukowiranto.

Sementara itu untuk pembebasan lahan tahun ini direncanakan bisa tuntas seluas 330 hektaran di tiga desa. Persiapannya sendiri menurut Sukowiranto telah cukup matang tinggal menunggu aturan baru keluar.

Karena di pasal 58 UU Pertanahan terdapat peraturan peralihan mengenai rujukan pembebasan lahan BIJB yang akan dilakukan tahun ini, apakah pada aturan lama atau baru. Selain itu, ada salah satu pasal yang menyebutkan, proses pengadaan tanah yang sudah berjalan sebelum terbitnya UU 22 tahun 2012 tetap berlaku ke peraturan sebelumnya adapun sisanya mempedomani UU baru.

“Kita sekarang ini menunggu fatwa dari Kementerian Hukum dan HAM agar kita jelas bersikap, jika melangkah sekarang khawatir kita salah bersikap,” ungkap Sukowiranto.

Anggaran untuk pembabasan lahan sendiri sementara ini tersedia senilai Rp 70 miliar, sedangkan pada saat perubahan APBD Provinsi nanti Sukowiranto mengaku telah mengajukan anggaran senilai Rp 200 miliaran.

“Saat ini memang anggaran yang tersedia di APBD murni hanya Rp 70 miliar. Pembayaran untuk nilai uang tersebut diperkirakan satu atau dua minggu beras karena persiapan telah matang. Di perubahan anggaran saya mengajukan Rp 200 miliar sehingga lahan seluar 300 hektaran tersebut tuntas dilaksanakan, kedepan tinggal pembebasan lahan untuk pengembangannya. Uang Rp 200 miliar tiga bulan selesai kita bayarkan ke masyarakat,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Camat Kertajati Aminudin yang menyebutkan persiapan yuridis formal untuk pembebasan lahan seluas 340 hektare sudah sangat siap.

Pengukuran lahan oleh BPN telah dilakukan, pendataan bangunan dan pepohonan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pertanian juga sudah dilakukan.

Yang belum dilakukan saat ini adalah negosiasi harga antara Panitia Pembebasan Tanah dengan masyarakat. Masyarakat sendiri saat ini sudah menunggu lahan mereka segera di bebaskan.

Sementara itu, harga pembebasan lahan untuk saat ini hasil perhitungan tim appraisal, harga terendan senilai Rp 25 ribu/m2 serta harga tertinggi senilai Rp 45 ribum2. Harga tersebut tentunya masih akan dinegosiasikan lagi dengan pera pemilik lahan.(C-28/A-89)***

Komentari di Facebook !