Cina, Jepang dan Korsel Bangun Perdagangan Bebas

BEIJING, (PRLM).- Cina, Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mengatakan mereka merencanakan pembicaraan terkait perjanjian perdagangan bebas. Para pemimpin tiga negara besar Asia ini menandatangani perjanjian investasi di Beijing untuk membuka jalan perundingan perdagangan bebas.

Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao, mengatakan kawasan Asia Timur Laut adalah yang paling dinamis di dunia dan perdagangan bebas akan semakin menggenjot kemajuan ini. Namun Wen Jiabao mengakui jalan masih panjang dan masing-masing pihak harus meningkatkan rasa saling percaya.

"Pembentukan (zona perdagangan bebas) akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan kita dan mendorong integrasi Asia Timur," kata Wen.

Pembicaraan perdagangan bebas ini direncanakan dimulai akhir tahun ini.

Sementara itu Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengatakan, "Pada saat terjadinya krisis (ekonomi), bila negara-negara melakukan langkah proteksionis untuk kepentingan masing-masing, maka pemulihan ekonomi akan berlangsung lama."

Perdagangan antara ketiga negara tumbuh menjadi US$690 miliar tahun 2011, menurut laporan pemerintah Cina.

Cina adalah mitra dagang terbesar Jepang dan Korea Selatan namun ketegangan ekonomi dan politik menghambat kemajuan lebih lanjut. Ketiga negara ini mengadakan pertemuan tahunan di Beijing dengan tuan rumah PM Jiabao.

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mengatakan hal lain yang disepakati ketiga negara adalah bahwa provokasi apapun yang dilakukan Kora Utara tidak dapat diterima.

Peluncuran roket yang gagal oleh Korea Utara bulan lalu menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi. Pyongyang dikhawatirkan akan melakukan persiapan uji nuklir ketiga.

Cina -anggota tetap Dewan Keamanan PBB, adalah sekutu dekat Korea Utara. Terkait masalah Korea Utara, PM Cina Wen Jiabao mendesak semua pihak "untuk kembali ke jalan dialog dan perundingan."(bbc/A-147)***

Baca Juga

Pejabat di Panama Papers Diduga Ingin Ganjal Tax Amnesty

JAKARTA, (PR).- Pejabat yang tercantum di Panama Papers disinyalir ingin menggagalkan pengampunan pajak (tax amnesty). Motif mereka dipertanyakan dan patut diwaspadai karena menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres pada diri pejabat tersebut dan juga pengelolaan pajaknya.

Harga Kebutuhan Pokok di Bandung Merangkak Naik

Jelang Lebaran, Polri Ikut Cek Stok Sembako

JAKARTA, (PR).- Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan, pembahasan persiapan Lebaran sangat penting dilakukan jauh-jauh hari sebagai peringatan dan bentuk antisipasi.

BRI Bukukan Laba Rp 6,14 TrilIun pada Triwulan I

JAKARTA, (PR).- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membukukan laba bersih sebesar Rp 6,14 trilun pada triwulan I tahun ini. Laba ini tumbuh 0,6 persen dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,08 triliun.

Tax Amnesty tak Boleh Keluar dari Peraturan Perundang-undangan

JAKARTA,(PR).- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menegaskan dalam hal pengampunan pajak (tax amnesty) selalu ada pro kontra. Kontranya adalah sulit untuk memenuhi keinginan pajak, karena wajib pajak membayar pajak sangat kecil.