Headlines

174 Perizinan Diterbitkan dalam Dua Bulan

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan 174 perizinan dalam dua bulan terakhir. Sejumlah izin tersebut diperoleh melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat, Abubakar mengatakan, penyelenggaraan PPTSP merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah pelayanan perizinan bagi masyarakat dan para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten BandungBarat. Program tersebut kini telah memiliki payung hukum, yakni Perbup No. 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan.

“Dengan adanya program ini, proses perizinan akan lebih cepat selesai. Kami juga terus berupaya menlengkapi fasilitas, termasuk menambah jumlah personel yang dibutuhkan untuk pelayanan satu atap ini,” katanya seusai menghadiri sosialisasi Perbup 44/2011 di Aula Kantor Kecamatan Parongpong, Selasa (8/5/12). Sosialisasi itu dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan dan desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat.

Di tempat yang sama, Kepala BPMPPT Kabupaten Bandung Barat, Bambang Subagio mengatakan, dikeluarkanya sejumlah perizinan sejak PPTSP dibuka resmi 1 Maret lalu menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami prosedur perizinan di Bandung Barat. Dia juga mengaku akan terus menyosialisasikan program tersebut ke setiap kecamatan.

“Pada pertengahan Mei nanti, rencananya juga akan ada tim dari Sekretariat Negara untuk memantau perkembangan program PPTSP di Bandung Barat. Kami berharap agar program ini lebih dipahami masyarakat luas,” katanya.

Dari sejumlah izin yang diajukan pemohon, kata Bambang, sebagian besar berupa izin usaha dan perdagangan. Pengurusan izin dilakukan dalam kurun waktu 7-20 hari, bergantung pada jenis perizinan yang diajukan pemohon.

Melalui PPTSP, BPMPPT Kabupaten Bandung Barat saat ini melayani 21 perizinan usaha dan tata ruang dalam satu atap. Sejumlah perizinan tersebut di antaranya Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Toko Modern, Izin Usaha Industri, izin Reklame, dan Izin Gangguan (HO).

Untuk mengajukan surat perizinan, pemohon izin akan melalui 11 tahakp. Mula-mula, pemohon mengajukan izin ke bagian informasi dan mengambil formulir pendaftaran. Formulir tersebut kemudian diserahkan ke salah satu dari empat loket sesuai dengan jenis izin yang diajukan untuk diperiksa kelengkapannya.

Jika persyaratan terpenuhi, pemohon izin dapat mengambil surat keputusan (SK) izin dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) enam hari kemudian untuk mendapatkan nomor SK. Selanjutnya, pemohon akan diinformasikan mengenai penerimaan atau penolakan izin yang diajukannya.

“Setelah izin diperoleh, pemohon tinggal mengurus pembayaran administrasinya di Bank BJB yang juga berada di Kantor BPMPPT. Jadi, pemohon tidak perlu menyimpan dana dulu di dinas terkait,” kata Bambang.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPMPPT, Ade Zakir menambahkan, meski belum ada keluhan dari pemohon izin, dia mengakui hingga kini pihaknya masih kesulitan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Bandung utara (KBU). Dari 15 pemohon pada 2011, baru 8 di antaranya yang sudah mendapatkan rekomendasi gubernur.

Berdasarkan Pergub No. 58 Tahun 2011 tentang Revisi Pergub No. 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Pemkab Bandung Barat hanya melayani perizinan untuk bangunan yang sudah berdiri tanpa izin. Sementara izin bangunan baru dan renovasi bangunan yang telah berizin ditangani Pemprov Jabar. “Karena peraturan itu, proses perizinan KBU cukup memakan waktu,” katanya. (A-192/A-108)***

×
Customize This