Tokoh Kunci Kasus PJU Her Her Tak Hadir

SOREANG, (PRLM).- Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Lili Muslihat sempat mengklaim memiliki bukti keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Toto Suharto dengan Her Her. Hal itu disampaikannya pada pertemuan terakhir antara Komisi A dengan para kontraktor, Kamis (19/4),

Bukti tersebut berupa bukti setoran tunai dari orang yang diduga Her Her ke rekening Toto.

Seperti diketahui pengadaan sarana PJU di 170 desa se-Kabupaten Bandung berujung pada kisruh antara para kepala desa dan kontraktor.

Anggota Komisi A sekaligus Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bandung Asep Anwar menyayangkan Her Her tidak hadir saat Komisi A memanggilnya untuk memberikan klarifikasi. Padahal dari keterangan yang ada, Her Her merupakan kunci dari permasalahan yang semakin mencuat itu.

Dalam waktu dekat, kata Asep, Komisi A akan memanggil paksa Her Her untuk menjelaskan kronologis permasalahan yang terjadi. Termasuk kemungkinan keterlibatan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Toto Suharto seperti yang dalam bukti yang diklaim oleh Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Lili Muslihat saat di tengah pertemuan antara Komisi A dengan para empat kontraktor lainnya.

Asep menegaskan, Komisi A juga tidak akan segan meminta klarifikasi dari Toto terkait dugaan tersebut. Namun sejauh ini pihaknya belum sempat bertemu dengan Toto. “Pada intinya kami tidak takut meminta keterangan dari siapapun yang diduga terlibat,” katanya. (A-178/A-26).***

Baca Juga

April-Mei, Permulaan Musim Kemarau di Jabar

BANDUNG, (PR).- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa awal musim kemarau di Jawa Barat akan berbeda-beda di sejumlah wilayah, namun dimulai sekitar April-Mei mendatang.

Razia PKL, Satpol PP Temukan Minuman Beralkohol

BANDUNG, (PR).- Razia pedagang kaki lima (PKL) di seberang Griya Jalan Buah Batu pada Kamis, 26 Januari 2017 diwarnai dengan ditemukannya minuman beralkohol. Dari kios yang sama, diamankan pula sekotak alat kontrasepsi berupa kondom.

Pemkab Diminta Selesaikan Aset Bermasalah

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diminta untuk segera menertibkan aset-aset daerah yang masih bermasalah. Soalnya, masalah aset tersebut sudah lama belum juga terselesaikan sejak pemekaran daerah dengan Kabupaten Bandung sembilan tahun lalu.