Presiden Harus Tegas Terhadap Aksi Wamenkum

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menegaskan, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap perilaku pemukulan Wamenkum Denny Indrayana terhadap petugas LP Kelas II Pekanbaru, Darso Sihombing.

"Sebagai anggota DPR saya meminta presiden memberikan teguran keras, bila perlu mencopot jabatannya," tegas Agun kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Melihat kelakukan Denny yang terkesan arogan, Agun menilai semua orang pasti marah apalagi anggota DPR. Pasalnya tindakan Denny tidak mencerminkan seorang pemimpin. "Jangankan anggota DPR, rakyatpun yang melihat pasti marah," ucapnya.

Jika Benar Denny Indrayana melakukan pemukulan, menurut politikus Golkar ini, akan sangat memalukan sama sekali dan tidak mencerminkan orang yang tahu soal hukum. "Ini kejadian yang sangat memprihatinkan, memalukan, seorang pakar hukum, pejabat di bidang hukum," tukasnya.

Agun menjelaskan peristiwa tersebut berawal pukul 02.30 dinihari, Wamenkum dan rombongan dari BNN, berusaha melakukan inspeksi mendadak di LP Kelas II Pekanbaru untuk memeriksa tiga narapidana yang diduga melakukan tindakan pencucian uang.

Wamenkum dan rombongannya berupaya masuk namun pintu tidak dibuka oleh petugas LP karena sesuai protap harus seijin Kepala LP setempat. Akhirnya petugas jaga saat itu menyerah dan membuka pintu, hingga terjadi pemukulan dan penendangan yang diduga dilakukan oleh ADC Wamenkum. (A-109/A-26).***

Baca Juga

Siang Bolong, 2 Napi Narkoba Kabur dari LP Nusakambangan

CILACAP, (PR).- Dua orang napi narkoba di Lembaga Pemasyarakat Batu, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dilaporkan kabur, keduanya baru d baru satu bulan berada di pulau penjara tersebut.

PPP Usulkan Penambahan 3 Kursi DPR RI

JAKARTA, (PR).-  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  mengusulkan adanya penambahan jumlah anggota DPR untuk pemilihan umum (pemilu) 2019, sekurang-kurangnya tiga kursi  untuk DPR RI (pusat).

Legislasi Harus Sejalan dengan Program Pembangunan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Baleg DPR RI Arief Wibowo menegaskan seharusnya program legislasi (UU) itu sejalan dengan program pembangunan nasional yang akan dijalankan oleh pemerintah. Sehingga ada sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional.