Presiden Harus Tegas Terhadap Aksi Wamenkum

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menegaskan, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap perilaku pemukulan Wamenkum Denny Indrayana terhadap petugas LP Kelas II Pekanbaru, Darso Sihombing.

"Sebagai anggota DPR saya meminta presiden memberikan teguran keras, bila perlu mencopot jabatannya," tegas Agun kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4).

Melihat kelakukan Denny yang terkesan arogan, Agun menilai semua orang pasti marah apalagi anggota DPR. Pasalnya tindakan Denny tidak mencerminkan seorang pemimpin. "Jangankan anggota DPR, rakyatpun yang melihat pasti marah," ucapnya.

Jika Benar Denny Indrayana melakukan pemukulan, menurut politikus Golkar ini, akan sangat memalukan sama sekali dan tidak mencerminkan orang yang tahu soal hukum. "Ini kejadian yang sangat memprihatinkan, memalukan, seorang pakar hukum, pejabat di bidang hukum," tukasnya.

Agun menjelaskan peristiwa tersebut berawal pukul 02.30 dinihari, Wamenkum dan rombongan dari BNN, berusaha melakukan inspeksi mendadak di LP Kelas II Pekanbaru untuk memeriksa tiga narapidana yang diduga melakukan tindakan pencucian uang.

Wamenkum dan rombongannya berupaya masuk namun pintu tidak dibuka oleh petugas LP karena sesuai protap harus seijin Kepala LP setempat. Akhirnya petugas jaga saat itu menyerah dan membuka pintu, hingga terjadi pemukulan dan penendangan yang diduga dilakukan oleh ADC Wamenkum. (A-109/A-26).***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.