Pasca Sikap Soal BBM, Mentan Siap Di-reshuffle

DEPOK, (PRLM).- Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, menyatakan siap untuk di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Hal itu terkait dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak sejalan dengan koalisi menyikapi kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM.

"Dari dulu pertama kali diangkat jadi menteri, maka saya harus siap juga di-reshuffle," kata Suswono usai meninjau program "One Day No Rice" di Balai Kota Depok, Selasa (3/4/12).

Dia mengatakan saat ini dirinya siap di-reshuffle baik itu ada kasus maupun tidak. "Saya bekerja sepenuhnya untuk membantu presiden untuk menangani masalah pertanian," kata Suwono.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada pembicaraan dari partainya untuk mundur. Begitu juga dengan presiden, belum ada pemanggilan terkait reshuffle. (A-185/A-88)***

Baca Juga

Patrialis Harus Jadi Hakim Terakhir yang Berkasus Suap

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017 menyebutkan Operasi Tangkap Tangan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu musibah besar bagi bangsa.

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.