SOREANG, (PRLM).- Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Margahayu mengeluhkan tingginya biaya anggaran hingga jutaan rupiah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk berlangganan media cetak mingguan serta bulanan. Sejumlah Kepala SD mengaku terpaksa berlangganan koran tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun "PRLM", setiap tahunnya SD tersebut harus mengeluarkan biaya untuk langganan koran dan majalah mencapai Rp 11 juta. Dan, rata-rata setiap sekolah berlangganan lebih dari 50 tabloid dan majalah.

"Dari sekian banyak media massa ini, hanya tiga majalah dan tabloid saja yang benar-benar memiliki relevansi dan berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Selebihnya sih sebenarnya sama sekali tidak kami perlukan. Tapi gimana, walaupun keberatan kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Sonia Irawati, petugas Tata Usaha sebuah SD, saat ditemui wartawan di kediamannya, Minggu (1/4/12).

Menurut dia, modus penjualan tabloid dan majalah bulanan itu dilakukan dengan cara memaksa. Bahkan, cenderung ke arah ancaman apabila sekolahnya menolak berlangganan.

"Kami sering menolak berlangganan karena anggarannya terbatas. Tapi, ketika hendak menolak, mereka mengancam dan menakut-nakuti kami. Kalau sudah begitu, kami tidak bisa apa-apa lagi," terangnya.

Ia menilai majalah dan tabloid itu tidak memiliki manfaat terhadap dunia pendidikan, karena rata-rata bertemakan kriminal, hukum, politik hingga hiburan. Padahal, yang dibutuhkan oleh sekolah adalah media massa bertemakan pendidikan.

“Selain itu, ada beberapa media yang tetap harus kami bayar setiap bulan, tapi medianya kadang datang kadang enggak. Selain itu, isi beritanya juga sudah tidak up to date,” keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Tatang Muslihat yang juga seorang staf tata usaha di salah satu SD. Menurut dia, setiap dana BOS yang telah dicairkan per triwulan, sebagian besar harus digunakan untuk majalah dan tabloid tersebut. Setiap tahun, sekolahnya harus mengeluarkan dana sekitar Rp 900 ribu hingga Rp 3,6 juta untuk langganan tabloid dan majalah tersebut.

“Kami mencukup-cukupkan saja uang yang ada dibagi-bagi. Kondisi ini juga sama seperti sekolah yang lainnya, mau nolak enggak berani,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TK/SD Kecamatan Margahayu Ruswan mengakui bahwa pihaknya seringkali kebingungan menghadapi pihak-pihak yang ingin menjual koran-korannya ke setiap SD di wilayahnya.

"Kami juga bingung, kalau ditolak, mereka suka memaksa dan akhirnya mereka mencari-cari kesalahan kami. Karena kami tidak ingin berkepanjangan, akhirnya kami terima korannya," tegas Ruswan.

Dia mengatakan, dari segi aturan peruntukkan dana BOS memang pembelian koran sudah dianggarkan. Namun demikian, tentunya pihak sekolah akan memprioritaskan dulu yang lain daripada koran.

"Sayangnya, pihak-pihak yang menawarkan koran ini seperti tidak mau tahu dan sampai saat ini, fenomena seperti itu masih berlangsung. Makanya, jangan heran jika satu SD bisa menganggarkan uang belasan juta untuk berlangganan koran," tandasnya. (A-194/A-108)***