11 Terpidana Mati Perkara Narkoba Belum Dieksekusi

Peredaran Narkoba di Indonesia Dikendalikan Jaringan Internasional

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Peredaran narkoba di Indonesia terindikasi dikendalikan jaringan internasional. Sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Selain itu, kurangnya penegakan hukum menjadikan produsen narkoba luar negeri tertarik masuk ke Indonesia. Sebab hingga saat ini sudah ada 11 terpidana mati narkoba belum juga dilaksanakan eksekusinya.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Gerakan Anti Narkoba (Granat) Brigjen pol (purn) H. Askar Subroto, Sabtu (17/3) seusai acara Pelantikan pengurus DPC Gerakan Anti Narkoba (Granat) Kabupaten Subang periode 2012 - 2017 oleh Ketua DPD Granat Jabar, H. Jeni Wijaya Alwi, di Aula Pemkab. Subang.

Askar mengatakan, kebanyakan narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. Negara pemasoknya kini mengalami pergeseran, asalnya dari ASEAN seperti Thailand, birma, dan Laos. Kini meluas dari negara segitiga emas dunia, termasuk Kolumbia juga masuk Indonesia. "Kenapa jaringan narkoba membidik Indonesia. Itu karena pasar Indonesia bagus, dan penegakkan hukumnya masih kurang," ujarnya.

Dikatakan Askar, sebulan lalu jumlah terhukum mati perkara narkoba di Indonesia tercatat 58 orang. Dari jumlah tersebut ada 11 terpidana mati yang seharusnya sudah dieksekusi. Namun hingga kini eksekusi belum juga dilaksanakan dengan dalih ada desakan pelanggaran HAM. Padahal di tingkat MA, pihaknya sudah memenangkan perkara, hukuman mati berlaku bagi kejahatan narkoba.

"Jadi saat ini kejaksaan agung punya 11 terpidana mati yang belum dieksekusi, kami harap pas hari narkoba nanti bisa dieksekusi, kami akan terus mendesak agar eksekusi dilaksanakan," ujarnya.

Dijelaskan Askar, bila melihat peredaran narkoba di negeri ini ada kesan dikendalikan sindikat Internasional. Sebab peredarannya sangat terorganisir, ditambah lagi 60 - 70 persen narkoba yang beredar di Indosia berasal daril uar negeri, hanya 30 - 40 persen narkoba asal lokal, utamanya ganja.

Askar mengingatkan pengurus Granat, keberadaannya membantu pemerintah dalam mencegah, memberantas dan menolong korban narkoba. Oleh karena itu perlu ada pemetaan daerah berdasarkan tingkat kerawanannya. Utamanya generasi muda sangat rentan terlibat aksi kejahatan termasuk menggunakan narkoba, sebaiknya bisa dirangkul.

"Jadi saat ini tidak ada smp, sma maupun pondok pesantren yang bebas narkoba. Sebab jaringan narkoba ini pintar, dan berbagai hal bisa dimanipulasi," ujarnya.

Sementara Ketua DPC Granat Subang, Boing Solihin Jakaria mengatakan sedih dengan kondisi republik saat ini. Dia mengatakan ada yang salah di negeri ini sehingga penyalahgunaan narkoba semakin berkembang. Pihaknya mengharapkan pengurus DPC bisa mengabdi menangani korban yang terjerat narkoba. "Kami harap pelaku bisa insyaf. Sekaligus mengisi kegiatan dengan hal positif." Katanya.

Pada kesempatan itu, dia meminta izin DPD dan DPP telah membentuk pasukan khusus menangani penyalahgunaan narkoba, inisiatif karena pengurus sering kali mendapat teror dari bandar narkoba. "Ini amanah Muscab dari seluruh jajaran pengurus. Kami juga membentuk duta granat mereka itu siswa SMA, tiap tahun dipilih enam orang tiga wanita, tiga pria," katanya.(A-116/A-108)***

Baca Juga

Pemasukan PBB Cianjur Baru Rp 26 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak, data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah di berita acara dengan fakta yang ada.

DPRD Desak Pemkab Majalengka Bentuk BNN

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Komisi A DPRD Majalengka meminta pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bekerja secara efektif karena peredaran narkoba di wilayah Majalengka sudah cukup memprihatinkan.

Baru 50 Desa di Subang Yang Penuhi Syarat Cairkan Dana Desa

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Subang, baru sekitar 50 desa yang APBDes perubahannya sudah tuntas dan telah memenuhi syarat mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.

Lagi, Satpol PP Subang Tutup 5 Toko Modern tak Berijin

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Kabupaten Subang kembali menutup lima toko modern tak berijin yang masih beroperasi, Jumat (3/7/2015). Dari lima toko modern tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak, dan masing-masing satu toko di Cisalak serta Purwadadi.