Peredaran Narkoba di Indonesia Dikendalikan Jaringan Internasional

SUBANG, (PRLM).- Peredaran narkoba di Indonesia terindikasi dikendalikan jaringan internasional. Sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Selain itu, kurangnya penegakan hukum menjadikan produsen narkoba luar negeri tertarik masuk ke Indonesia. Sebab hingga saat ini sudah ada 11 terpidana mati narkoba belum juga dilaksanakan eksekusinya.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Gerakan Anti Narkoba (Granat) Brigjen pol (purn) H. Askar Subroto, Sabtu (17/3) seusai acara Pelantikan pengurus DPC Gerakan Anti Narkoba (Granat) Kabupaten Subang periode 2012 - 2017 oleh Ketua DPD Granat Jabar, H. Jeni Wijaya Alwi, di Aula Pemkab. Subang.

Askar mengatakan, kebanyakan narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. Negara pemasoknya kini mengalami pergeseran, asalnya dari ASEAN seperti Thailand, birma, dan Laos. Kini meluas dari negara segitiga emas dunia, termasuk Kolumbia juga masuk Indonesia. "Kenapa jaringan narkoba membidik Indonesia. Itu karena pasar Indonesia bagus, dan penegakkan hukumnya masih kurang," ujarnya.

Dikatakan Askar, sebulan lalu jumlah terhukum mati perkara narkoba di Indonesia tercatat 58 orang. Dari jumlah tersebut ada 11 terpidana mati yang seharusnya sudah dieksekusi. Namun hingga kini eksekusi belum juga dilaksanakan dengan dalih ada desakan pelanggaran HAM. Padahal di tingkat MA, pihaknya sudah memenangkan perkara, hukuman mati berlaku bagi kejahatan narkoba.

"Jadi saat ini kejaksaan agung punya 11 terpidana mati yang belum dieksekusi, kami harap pas hari narkoba nanti bisa dieksekusi, kami akan terus mendesak agar eksekusi dilaksanakan," ujarnya.

Dijelaskan Askar, bila melihat peredaran narkoba di negeri ini ada kesan dikendalikan sindikat Internasional. Sebab peredarannya sangat terorganisir, ditambah lagi 60 - 70 persen narkoba yang beredar di Indosia berasal daril uar negeri, hanya 30 - 40 persen narkoba asal lokal, utamanya ganja.

Askar mengingatkan pengurus Granat, keberadaannya membantu pemerintah dalam mencegah, memberantas dan menolong korban narkoba. Oleh karena itu perlu ada pemetaan daerah berdasarkan tingkat kerawanannya. Utamanya generasi muda sangat rentan terlibat aksi kejahatan termasuk menggunakan narkoba, sebaiknya bisa dirangkul.

"Jadi saat ini tidak ada smp, sma maupun pondok pesantren yang bebas narkoba. Sebab jaringan narkoba ini pintar, dan berbagai hal bisa dimanipulasi," ujarnya.

Sementara Ketua DPC Granat Subang, Boing Solihin Jakaria mengatakan sedih dengan kondisi republik saat ini. Dia mengatakan ada yang salah di negeri ini sehingga penyalahgunaan narkoba semakin berkembang. Pihaknya mengharapkan pengurus DPC bisa mengabdi menangani korban yang terjerat narkoba. "Kami harap pelaku bisa insyaf. Sekaligus mengisi kegiatan dengan hal positif." Katanya.

Pada kesempatan itu, dia meminta izin DPD dan DPP telah membentuk pasukan khusus menangani penyalahgunaan narkoba, inisiatif karena pengurus sering kali mendapat teror dari bandar narkoba. "Ini amanah Muscab dari seluruh jajaran pengurus. Kami juga membentuk duta granat mereka itu siswa SMA, tiap tahun dipilih enam orang tiga wanita, tiga pria," katanya.(A-116/A-108)***

Baca Juga

Guru Honorer Akan Gelar Aksi Saat Hari Pahlawan

KARAWANG, (PR).- Ribuan guru honorer pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2016 mendatang, akan menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Karawang‎. Para guru honorer ini berencana akan mengadukan soal kesejahteraan mereka yang selama ini masih mengkhawatirkan.

Pedagang Pangandaran Resah Jembatan Bailey tak Kunjung Beres

PARIGI, (PR).- Pedagang di Pasar Pananjung Pangandaran, Kabupaten Pangandaran mengeluhkan sepinya pembeli ke Bupati Pangandaran. Setelah ambruknya Jembatan Puterapinggan, pendapatan para pedagang anjlok hingga 50 persen.

Belum Ada Museum Sejarah di Depok

DEPOK, (PR).- Peringatan hari pahlawan 10 November 2016 digelar oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota Depok. Ironisnya, hingga kini Depok belum memiliki museum sejarah.

UMK Tahun 2017 Ciamis Naik 8,25 Persen

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis menetapkan Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar Rp 1.475.792, naik 8,25 persen dari sebelumnya yaitu Rp 1.363.319. Hasil penetapan tersebut pada Senin 14 November 2016 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Ciamis.