Partai Golkar Tempati Posisi Teratas

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Jika pemilu digelar saat ini, elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas mengalahkan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Dalam setiap survei, posisi “Tiga Besar” masih dipegang oleh ketiga partai besar tersebut secara bergantian. Namun, dalam survei kali ini ada lonjakan suara yang cukup mencolok dari responden pemilih Partai NasDem.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi dalam riaran pers survei terbaru mereka di Kantor LSI, Jln. Lembang Terusan, Jakarta Pusat, Minggu (11/3).

Dodi mengatakan, dari survei tersebut diperoleh hasil yaitu, Partai Golkar mendapat 17,7 persen dukungan, diikuti PDIP dengan 13,6 persen dukungan, Partai Demokrat dengan 13,4 persen dukungan, dan Partai NasDem dengan 5,9 persen dukungan.

Survei LSI bertajuk ‘Media Massa dan Sentimen Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu 2014’ itu dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2012 dalam wawancara tatap muka dengan 2.418 responden.

“Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Responden terpilih lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden,” katanya. (A-156/A-26).***

Baca Juga

Pengamat, "Sebaiknya Presiden Rombak Susunan Menteri Ekonomi"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Perbincangan mengenai pergantian menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin ramai, terutama ditujukan untuk para menteri sektor ekonomi.

MPR RI Tunjuk 60 Anggota Untuk Amandemen UUD 1945

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- MPR RI tengah mempersiapkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, MPR telah menunjuk 60 orang anggota lembaga pengkajian MPR dalam rangka amandemen tersebut.

KPU Dinilai Setengah Hati Cegah Dinasti Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah pemerintahan dan otonomi daerah, Saan Mustafa mengatakan, surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tentang petahana menyebabkan pencegahan dinasti politik seakan menjadi setengah hati.

Calon Keluarga Petahana Tutupi Kasus Agar tak Terungkap

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria mengingatkan, masyarakat harus menyelidiki kasus-kasus incumbent (petahana) selama memimpin di daerah.