Partai Golkar Tempati Posisi Teratas

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Jika pemilu digelar saat ini, elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas mengalahkan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Dalam setiap survei, posisi “Tiga Besar” masih dipegang oleh ketiga partai besar tersebut secara bergantian. Namun, dalam survei kali ini ada lonjakan suara yang cukup mencolok dari responden pemilih Partai NasDem.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi dalam riaran pers survei terbaru mereka di Kantor LSI, Jln. Lembang Terusan, Jakarta Pusat, Minggu (11/3).

Dodi mengatakan, dari survei tersebut diperoleh hasil yaitu, Partai Golkar mendapat 17,7 persen dukungan, diikuti PDIP dengan 13,6 persen dukungan, Partai Demokrat dengan 13,4 persen dukungan, dan Partai NasDem dengan 5,9 persen dukungan.

Survei LSI bertajuk ‘Media Massa dan Sentimen Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu 2014’ itu dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2012 dalam wawancara tatap muka dengan 2.418 responden.

“Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling. Responden terpilih lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden,” katanya. (A-156/A-26).***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.