PKS Dukung Pemerintah Sampai 2014 Meski Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah diharapkan tak paranoid menghadapi demo kenaikan harga BBM. Demo adalah hal yang wajar. "Saya kira ini paranoid, ketakutan yang berlebihan. BBM naik kan dirasakan berat bagi masyarakat. Saya katakan agak paranoid, kalau unjuk rasa jangan dihubungkan dengan kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari PKS, M. Nasir di Jakarta, Senin (5/3//12).

Demo kenaikan harga BBM itu biasa saja. Karena itu, tak pantas mengaitkannya dengan penggulingan pemerintahan SBY-Boediono, atau makar. "Saya bilang demo BBM itu bagian dari demokrasi. Saya menyayangkan kemudian menghubungkan dengan penggulingan. Penggulingan ada mekanisme konstitusi di DPR," kata Nasir lagi.

Namun demikian bukan berarti PKS ada di belakang demo, meski PKS menolak kenaikan harga BBM, namun PKS tetap akan mendukung terjaganya pemerintah sampai tahun 2014. "Kita tetap mendukung pemerintahan sampai 2014," ujarnya meyakinkan. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Petani Madu Asal Pandeglang Kini Mampu Membayar Zakat

PANDEGLANG, (PR).- Dulu diberi sekarang bisa berbagi. Inilah kisah kemanfaatan zakat yang dirasakan para petani madu asal Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sempat menjadi penerima manfaat zakat, kini mereka menjadi muzaki, yakni orang yang wajib berzakat.

Wakatobi Ingin Percepatan Badan Otorita Pariwisata

WAKATOBI, (PR).- Semua stakeholder, dari Bupati Wakatobi, DPRD, tokoh masyarakat, pemuka adat, LSM/NGO, dinas-dinas, dan pemerhati pariwisata sepakat bulat, mempercepat Wakatobi sebagai Badan Otorita Pariwisata (BOP).

PRESIDEN RI Joko Widodo saat diwawancarai usai meresmikan Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Iz

Jokowi-DPR Segera Bahas APBN Perubahan

JAKARTA, (PR).- Kamis, 7 April 2016 mendatang, Presiden RI Joko Widodo dan para menteri-menterinya akan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN).

DPD RI: Pemadaman Listrik Pulau Nias Bukti Ketidakseriusan PLN

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menuntut Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera menyelesaikan permasalahan padamnya listrik di Pulau Nias. Padamnya listrik di Pulau Nias terjadi berulangkali, dan terakhir terjadi 1 sampai 3 April 2016.