PKS Dukung Pemerintah Sampai 2014 Meski Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah diharapkan tak paranoid menghadapi demo kenaikan harga BBM. Demo adalah hal yang wajar. "Saya kira ini paranoid, ketakutan yang berlebihan. BBM naik kan dirasakan berat bagi masyarakat. Saya katakan agak paranoid, kalau unjuk rasa jangan dihubungkan dengan kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari PKS, M. Nasir di Jakarta, Senin (5/3//12).

Demo kenaikan harga BBM itu biasa saja. Karena itu, tak pantas mengaitkannya dengan penggulingan pemerintahan SBY-Boediono, atau makar. "Saya bilang demo BBM itu bagian dari demokrasi. Saya menyayangkan kemudian menghubungkan dengan penggulingan. Penggulingan ada mekanisme konstitusi di DPR," kata Nasir lagi.

Namun demikian bukan berarti PKS ada di belakang demo, meski PKS menolak kenaikan harga BBM, namun PKS tetap akan mendukung terjaganya pemerintah sampai tahun 2014. "Kita tetap mendukung pemerintahan sampai 2014," ujarnya meyakinkan. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.