20 PTN Diduga Lakukan Pelanggaran Akademik

BANDUNG, (PRLM).- Selain Universitas Pendidikan Indonesia, diduga ada 20 perguruan tinggi negeri lainnya yang melakukan pelanggaran aturan norma akademik. Beberapa PTS di tujuh wilayah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) pun diduga melakukan pelanggaran yang sama.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ditandatangani Dirjen Dikti Djoko Santoso yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri dan Koordinator Kopertis, terdapat 21 PTN di seluruh Indonesia yang masuk dalam daftar kasus. Dalam surat tertanggal 4 Januari 2012 mengenai kebijakan layanan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen itu juga ada daftar tujuh Kopertis yakni Kopertis wilayah I, II, III, IV (wilayah Jabar-Banten), VII, IX, dan X.

Ketika dikonfirmasi, Dirjen Dikti Prof, Djoko Santoso membenarkan jika selain UPI masih ada PTN serta sejumlah PTS lainnya yang juga diduga melakukan pelanggaran. Namun Djoko tidak menjelaskan secara rinci seperti apa kasusnya dan siapa saja yang melanggar. Djoko hanya menjawab singkat, "Ya, beberapa," kata Djoko.

Daftar PTN yang ada dalam lampiran tersebut adalah, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Lampung, Universitas Jambi, Universitas Padjadjaran, Universitas Mataram, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Udayana, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pattimura, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Makassar, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait nama Unpad yang menjadi salah satu PTN dalam daftar kasus, Rektor Universitas Padjadjarana Prof. Ganjar Kurnia menuturkan, dalam surat tersebut sebetulnya tidak secara eksplisit menjelaskan pelanggaran berupa plagiat, namun lebih kepada prosesnya. Dia pun menegaskan, tidak ada kandidat guru besar di Unpad yang terkena masalah plagiat ini. Kalaupun memang ada yang dikembalikan oleh Dikti agar Unpad mereview, itu dikarenakan masalah administrasi atau hal teknis lainnya.

Sementara itu, ditemui usai acara Dies Natalis ITB, Koordinator Kopertis Wilayah IV, Prof Adbul Hakim Halim mengatakan, dalam proses pengusulan memang ada saja ketidaklengkapan baik itu administratif atau yang lainnya. Namun dia menegaskan tidak ada kasus plagiat dalam pengusulan kandidat calon guru besar di Kopertis IV. "Kalau yang diduga melakukan kecurangan sudah diselesaikan sendiri, bahkan sebelum diusulkan saya periksa sendiri. Tapi memang tidak banyak juga yang diusulkan, paling satu atau dua orang yang diusulkan per tahun," katanya. (A-157/A-108)***

Baca Juga

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.

Merger PTS akan Dipermudah

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS).

KKP Tunjuk SMPN 1 Pangandaran Sebagai Sekolah Pantai Indonesia

PARIGI, (PR).- Untuk menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menujuk SMP Negeri 1 Pangandaran sebagai Sekolah Pantai Indonesia (SPI). Demikian dikatakan Dodi Budiana Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran.