Harga BBM Naik, DPR Siap Potong Gaji Hingga 80 Persen

JAKARTA, (PRLM).- Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012 mendatang ditanggapi kalangan DPR RI dengan kesiapan dipotong gajinya antara 10 hingga 15 persen, bahkan sampai 80 persen. Dewan juga minta agar pemerintah melakukan perencanaan konvensi subisidi BBM tersebut secara terencana, tepat sasaran dan adil, agar subsidi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Pemerintah juga harus mulai mengkonversi dari BBM ke gas. Dengan menaikkan harga BBM.

Harus ada kesadaran tinggi dari penyelenggara negara untuk dipotong gajinya guna meringankan beban rakyat yang pasti akan makin sulit dengan kenaikan BBM ini. Dari presiden sampai camat harus siap dipotong. "Potong gaji antara 10-15 persen tidak akan memberatkan, mulai dari presiden, menteri, DPR dan DPRD. Semua pejabat seharusnya siap potong gaji,” tandas Wakil Ketua MPR RI H.M. Lukman Hakim Saifuddin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (2/3/12).

Menurut Lukman, pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit dengan beban APBN yang besar ini. Tapi, mengingat yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM itu adalah rakyat, maka pemerintah harus melakukan terobosan dan solusi terbaik dengan adanya jaminan konvensasi yang langsung dirasakan rakyat.

“Kalau bantuan langsung tunai (BLT) itu tidak tepat sasaran, berpotensi ada penyimpangan dan menjadikan rakyat terus miskin,” tambah politisi PPP ini.

Sejauh itu lanjut Lukman, BLT itu tendensi politiknya tinggi. Karena itu kompensasi itu harus sistematis. Seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Apalagi banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, gedung sekolah yang rusak. Pelayanan kesehatan yang masih mahal, dan transportas idi pedesaan yang memprihatinkan,” tegasnya. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Amerika Serikat Mulai Beralih ke Tenaga Angin

BANDUNG, (PR).- Terkait dengan komitmen dunia untuk mengurangi emisi gas buang (CO2), pakar jurnalisme lingkungan, Prof Matthew Frank mengatakan, jurnalis punya peranan penting untuk mewujudkan hal tersebut.

MA Kekurangan Hakim Agung

JAKARTA, (PR).- Kekosongan kursi jabatan hakim agung menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR RI dengan Ketua Mahkamah Agung beserta jajaran di Ruang Kusuma Atmaja, Gedung MA, Jakarta, Senin 4 Septem