Harga BBM Naik, DPR Siap Potong Gaji Hingga 80 Persen

JAKARTA, (PRLM).- Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012 mendatang ditanggapi kalangan DPR RI dengan kesiapan dipotong gajinya antara 10 hingga 15 persen, bahkan sampai 80 persen. Dewan juga minta agar pemerintah melakukan perencanaan konvensi subisidi BBM tersebut secara terencana, tepat sasaran dan adil, agar subsidi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Pemerintah juga harus mulai mengkonversi dari BBM ke gas. Dengan menaikkan harga BBM.

Harus ada kesadaran tinggi dari penyelenggara negara untuk dipotong gajinya guna meringankan beban rakyat yang pasti akan makin sulit dengan kenaikan BBM ini. Dari presiden sampai camat harus siap dipotong. "Potong gaji antara 10-15 persen tidak akan memberatkan, mulai dari presiden, menteri, DPR dan DPRD. Semua pejabat seharusnya siap potong gaji,” tandas Wakil Ketua MPR RI H.M. Lukman Hakim Saifuddin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (2/3/12).

Menurut Lukman, pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit dengan beban APBN yang besar ini. Tapi, mengingat yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM itu adalah rakyat, maka pemerintah harus melakukan terobosan dan solusi terbaik dengan adanya jaminan konvensasi yang langsung dirasakan rakyat.

“Kalau bantuan langsung tunai (BLT) itu tidak tepat sasaran, berpotensi ada penyimpangan dan menjadikan rakyat terus miskin,” tambah politisi PPP ini.

Sejauh itu lanjut Lukman, BLT itu tendensi politiknya tinggi. Karena itu kompensasi itu harus sistematis. Seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Apalagi banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, gedung sekolah yang rusak. Pelayanan kesehatan yang masih mahal, dan transportas idi pedesaan yang memprihatinkan,” tegasnya. (A-109/A-88)***

Baca Juga

BPK tidak Akan Audit Ulang Kemendes

JAKARTA, (PR).- BPK RI menegaskan tidak akan melakukan audit ulang atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016 bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Diaspora Indonesia Minta Agar Dibentuk Dapil Luar Negeri

JAKARTA, (PR).- Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri menginginkan dibentuknya Dapil Luar Negeri. Dengan begitu hak konstitusional dan hak politik warga negara di pemilihan umum terpenuhi.

Persekusi Terus Berulang, Sistem Hukum Indonesia Kacau

JAKARTA, (PR).- Sistem hukum di Indonesia akan kacau bila persekusi atau sweeping terus berulang. Negara berdasarkan hukum tidak memperbolehkan ada warganya bertindak sepihak dalam penegakkan hukum.

Peta dan Aplikasi Mudik Akan Diluncurkan H-10 Lebaran

CIBINONG, (PR).- Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Institut Teknologi Nasional (Itenas) akan meluncurkan peta jalur mudik Pulau Jawa pada 10 hari sebelum Lebaran 2017 (H-10).