Pembangunan Interchange Warung Domba akan Dipercepat

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan akan segera mempercepat kelanjutan proses pembangunan interchange Warung Domba, di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan akses keluar-masuk tol Cipularang KM 104-105 itu akan dipacu berbarengan dengan proses pembangunan megaprojek Kota Baru Walini.

"Insya Allah akan disegerakan," ujar Gubernur, seusai membuka kegiatan Character Building Atlet dan Pelatih Pelatda Jawa Barat di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (1/3).

Percepatan proses pembangunan interchange itu dilakukan berbarengan seiring dengan pembangunan Kota Baru Walini. Pembukaan akses Tol Cipularang itu dinilai akan selaras dengan penataan kota baru tersebut.

"Interchange itu kan akan sangat berguna bagi keberadaan Kota Baru Walini nantinya," tuturnya.
Dalam proses pembangunan Kota Baru Walini, direncanakan akan memerlukan lahan seluas 10 ribu hektar. Pada tahap pertama ini, kata Heryawan, akan disiapkan sekitar tiga ribu lahan terlebih dahulu.

Ia pun optimistis pembangunan di atas lahan seluas 10 ribu hektar itu akan terwujud. "Ini cita-cita besar. Siapapun nanti yang melanjutkannya, cita-cita itu harus terlaksana" katanya.

Terkait dengan belum keluarnya izin dari pemilik lahan yakni PTPN VIII, ia berharap akan segera diselesaikan. "Mudah-mudahan kesepakatan dengan PTPN VIII akan segera disepakati," ucapnya.

Heryawan menjelaskan, harapan itu didasari oleh langkah solutif dalam menjawab persoalan kepadatan penduduk di Kota Bandung. Saat ini, persoalan kepadatan penduduk terus mendera Kota Bandung. Akan tetapi, pertambahan penduduknya sulit untuk dihindari.

Di sisi lain, Kota Bandung juga mengalami keterbatasan lahan. Penyebaran penduduk pun terhambat pengembangan wilayah kota kembang itu. "Oleh karena itu, kepadatan ini harus dipisah. Untuk memecahkan kepadatan penduduk," ujarnya.

Selain itu, pembangunan kota baru bertujuan agar ada solusi bagi kepadatan aktivitas ekonomi. Hal itu berdasarkan tujuan planologi. "Kalau kota sudah mengalami kepadatan penduduk, hal itu akan memunculkan masalah baru seperti kumuh dan kriminalitas. Sebelum hal itu terjadi, kita harus bangun kawasan baru," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Abubakar juga meminta bantuan kepada Gubernur untuk melanjutkan proses kelanjutan pembangunan di Kecamatan Cikalong Wetan itu.

Jika dilihat dari kacamata bisnis, kawasan yang akan difasilitasi akses tol itu memang belum menjadi prioritas. Padahal, sesuai target pemerintah daerah, wilayah tersebut memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

Jika terwujud, interchange itu mampu menjadi lokasi strategis untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, interchange itu akan mendukung kawasan industri baru di Kecamatan Cipeundeuy yang berada tidak jauh dari lokasi akses-keluar masuk tol.

Selain itu, kawasan di Cikalong Wetan juga akan ditata sebagai kota terpadu. Rencananya, Institut Teknologi Bandung (ITB) juga merencanakan membangun kampus di wilayah tersebut.

“Kawasan tersebut nantinya akan menjadi paduan antara masterplan PTPN VIII dengan RTRW Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Abubakar. (A-196/A-108)***

Baca Juga

Pedagang Bendera Menunggu Pembeli

BANDUNG RAYA
SEORANG pedagang bendera dan umbul-umbul merah putih duduk menunggu pembeli, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (31/7/2015).

PNS Bandung Barat Miliki Kartu Pegawai Elektronik Multifungsi

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik bagi para pegawai negeri sipil. Kartu tersebut merupakan kartu elektronik terpadu, yang terdiri atas kartu pegawai, BPJS Kesehatan, Tabungan Perumahan, dan ATM Bank BJB.

10 SKPD Dinilai Bermasalah

BANDUNG RAYA
10 SKPD Dinilai Bermasalah

NGAMPRAH, (PRLM).- Massa LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Senin (3/7/2015).

Perwakilan Kaum Difavel Ikuti Pertemuan dengan KPK

BANDUNG RAYA
PERWAKILAN Gerakan Difabel Anti Korupsi (Gradasi) Kota Bandung mengemukakan pendapatnya, saat mengikuti pertemuan antara Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Sel