Headlines
Sewa Rumdin Naik 12 Kali Lipat,

Pensiunan PT KAI Mengadu ke Dewan

CIREBON, (PRLM).-Ratusan pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 3 Cirebon mengeluhkan kenaikan harga sewa rumah dinas (rumdin) PT KAI yang bahkan mencapai 12 kali lipat dari harga sewa lama. Selain menaikan harga sewa rumdin, cara menagih uang sewa yang melibatkan bank dan polisi juga membuat ratusan pensiunan merasa terintimidasi.

Merasa diperlakukan tidak adil, perwakilan pensiunan kemudian mengadukan nasibnya ke DPRD KOta CIrebon, Rabu (22/2). Selain dihadiri perwakilan pensiunan PT KAI Daop 3 Cirebon, dengar pendapat dengan Komisi A juga dihadiri sejumlah direksi PT KAI Daop 3 Cirebon.

Salah seorang perwakilan pensiunan, Oman mengungkapkan, sejak tahun 2009 harga sewa rumdin yang ditempatinya naik sampai berlipat-lipat yang dinilainya tidak rasional. Semula, dirinya hanya membayar sewa Rp 25.000,00 per bulan, namun kemudian naik menjadi Rp 300.000,00 per bulan.

"Kenaikan yang sampai berlipat-lipat kan tidak rasional. Kami-kami ini cuma pensiunan yang penghasilannya hanya mengandalkan pensiun. Harga sewa sampai ratusan ribu tentu sangat memberatkan kami," katanya saat diterima Komisi A DPRD Kota Cirebon kemarin.

Oman kemudian menceritakan ada tetangganya yang harga sewa rumahnya menjadi Rp 3 juta/bulan dari sebelumnya Rp 700 ribu/bulan. Diakuinya, kenaikan harga sewa tersebut berdasarkan keputusan Direksi PT KAI menurut Surat Keputusan Kep U/LL.003/V/I/KA/2009. Meski begitu, pihaknya menilai kenaikan itu memberatkan, terlebih mereka hanya pensiunan.

Selain harga sewa yang mahal, pensiunan juga mempersoalkan cara menagih sewa rumdin yang dinilai tidak manusiawi. Seorang janda pensiunan PT KAI Mujilah, dalam kesempatan itu mengaku resah dengan sikap represif yang ditunjukkan penagih sewa. Meski dirinya belum pernah diperlakukan seperti itu, namun ia melihat sendiri salah seorang tetangganya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari penagih sewa rumdin.

"Saya pernah melihat tetangga saya ditagih oleh pegawai bank, bahkan didampingi polisi. Pegawai bank itu mengaku diperintah PT KAI Daop 3 untuk menagih sewa, kami semua kan jadi cemas dan was-was, bahkan sampai tidak nyaman tinggal di rumah dinas. Apa memang harus seperti itu cara menagih sampai membawa-bawa polisi segala," katanya.

Mereka berharap dewan bisa memperjuangkan aspirasi para pensiunan yang meminta keringanan harga sewa rumdin, bahkan menghilangkan sistem kontrak. "Kami sangat berharap, bapak-bapak yang terhormat di dewan ini bisa memperjuangkan nasib kami para pensiunan yang jumlahnya mencapai 258 orang," kata Oman.

Sementara itu Manajer Aset PT KAI Daop 3 Edi Joko yang hadir juga pada kesempatan tersebut menyatakan, rumdin tersebut merupakan milik negara. Berdasarkan aturan, katanya, pengelolaannya diserahkan pada PT KAI. Dikatakannya, keberadaan rumdin sendiri awalnya mempermudah operasional dan kinerja pegawai PT KAI.

Saat ini, tercatat ada sekitar 662 unit rumdin, sementara jumlah pegawai PT KAI Daop 3 mencapai 1.200 orang. "Dengan kata lain, jumlah tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan rumdin. Kalau menilik perbandingan itu, antara pegawai aktif dengan pensiunan, peluang memperoleh rumdin bisa jadi sekitar 50:50," katanya.

Terkait permintaan keringanan harga sewa, Edi Joko menyatakan masih memungkinkan namun harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan jajaran direksi di tingkat pusat. Sedangkan soal cara penagihan yang membuat pensiunan resah, pihaknya menegaskan tidak pernah meminta jasa pihak lain. Pihaknya bahkan memiliki tim penagihan.
"Itu sudah menjadi komitmen kami dengan pensiunan untuk tidak menggunakan kekerasan," tandanya.

Sementara itu, anggota Komisi A Cecep Suhardiman menyatakan, Komisi A siap menghadap direksi di tingkat pusat jika PT KAI Daop 3 tidak bisa menyelesaikan masalah itu. "Persoalan ini sudah menyangkut masalah sosial di Kota Cirebon, kami akan memfasilitasi aspirasi pensiunan," katanya. (A-92/A-89)***

Komentari di Facebook !
Customize This