Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Minim Sosialisasi

BANDUNG, (PRLM).- Masyarakat mengeluhkan minimnya sosialisasi pemberlakuan pajak progresif kendaran bermotor. Nama pemilik kendaraan bermotor pun kemudian menjadi persoalan.

Seorang pengurus biro jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor, Maman (45), mengaku kerap menerima keluhan dari pengguna jasanya beberapa waktu terakhir. Konsumen tidak mengetahui adanya perubahan tarif atas pajak kendaraan bermotor, baik roda dua, maupun roda empat.

"Terutama pemilik kendaraan yang lebih dari satu unit. Dikiranya kami yang menaikan tarifnya," ujar Maman, Kamis (16/2).

Maman tidak heran bila kemudian, para pemilik kendaraan bermotor lebih banyak yang mengurus sendiri, dari pada melibatkan biro jasa.

Namun menurut Maman, bila pemerintah bermaksud menekan jumlah kendaraan motor di Jawa Barat, maka kebijakan pajak progresif bukan solusi yang tepat. Dia berpendapat, penerapan tarif parkir yang tinggi dan penerapan tarif masuk ke jalan-jalan strategis merupakan upaya tepat dalam menekan laju kendaraan bermotor.

Sementara itu, seorang warga, Jamaluddin (30) menuturkan, meski hanya memiliki satu sepeda motor, ia merasa terbebani dengan pemberlakuan pajak progresif. Pedagang mie ayam ini sempat kaget, ketika hendak membayar pajak, petugas Samsat menyodorkan tagihan senilai Rp 785 ribu.

"Memang saya akui, dua tahun ini belum bayar pajak, tapi kalau diperkirakan biaya pajak dengan dendanya hanya sekitar Rp 400 ribuan," ujarnya.

Namun Jamaludin baru menyadari, saat petugas Samsat menjelaskan bahwa yang harus dibayar, bukan hanya denda tunggakan pajak melainkan kenaikan pajak senilai 2.25%. Pedagang mie ayam asal Ciamis ini, mulai teringat dengan sepeda motor Suzuki Tornado tahun 2002, yang telah ia di jual dua tahun lalu.

Sementara itu, masyarakat juga menanggapi penerapan pajak progresif ini secara beragam. Agus Hermanto (42) warga Buah Batu merasa tidak ada masalah terkait pemberlakuan tersebut.

Menurutnya ada beberapa cara agar pemilik kendaraan bermotor tidak terkena pajak progresif. "Gunakan saja nama orang lain di STNK-nya. Selaku pemilik kita hanya punya satu nama saja," ujar pemilik empat sepeda motor. Rupanya tiga sepeda motor milik Agus, menggunakan nama isteri dan dua anaknya. (CA-01/CA-10/A-108)***

Baca Juga

Ini Hasil Lengkap KPID Jabar Award 2017

BANDUNG, (PR).- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat kembali menggelar KPID Jabar Award tahun ini. KPID Jabar Award yang digelar untuk ke-10 kalinya ini kembali memberikan apresiasi kepada insan penyiaran di Jawa Barat.

Warga Cibiru Salat Berjemaah di Lapangan Terbuka

SUBUH keliling menjadi program Pemerintah Kota Bandung yang kini rutin dijalankan Pimpinan Kota Bandung disetiap minggu, salah Satunya Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto yang sudah rutin menggelar Shalat Shubuh Keliling ke setiap daerah di Kota Bandung di Hari Minggu.

Pemkot Cimahi Bongkar Bangunan Liar di Muara Takus

CIMAHI, (PR).- Berdiri puluhan tahun, bangunan liar akhirnya dibongkar di Jalan Muara Takus Raya RT 6 RW 18 Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Senin, 20 November 2017.