Sekolah Swasta Tolak Larangan Pungutan SD/SMP

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Larangan pungutan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditangguhkan. Lembaga pendidikan swasta yang bergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyatakan larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta.

Demikian dinyatakan Ketua BMPS Jawa Barat Achlan Husen di Bandung. “Kami mengajukan eksekutif review karena peraturan Menteri bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 4 Januari 2012, Kemdikbud mengundangkan Peraturan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011. Peraturan itu dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan.

BMPS, kata dia, merasa keberatan dengan empat pasal yang ada dalam peraturan tersebut. “Pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut,” ucapnya.

Pasal yang ingin diubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.”

Pada pasal 4, aturan itu menyebutkan pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.” (A-160/A-88)***

Baca Juga

Anggota Pramuka Mengikuti Siaga Race

PENDIDIKAN
Anggota Pramuka Mengikuti Siaga Race

Mahasiswi Manfaatkan Kursi Publik untuk Melukis

PENDIDIKAN
 SEORANG mahasiswi duduk di kursi yang tersediri di trotoar sambil melukis gedung-gedung sepanjang Jalan Asia Afrika.

Ujian Nasional 2015

Pengawasan Dilakukan Secara Silang Antarsekolah

PENDIDIKAN
KEPALA  Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Cianjur, Rosidin.*

CIANJUR, (PRLM).- Sebanyak 40.291 siswa SMP/MTs di Kabupaten Cianjur siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) Paper Based Test (PBT) atau berbasis kertas yang akan dilaksanakan selama tiga hari mulai Senin (4/5/2015) hingga Kamis (7/5/2015).

Jam Masuk Sekolah di Purwakarta Dibuat Berbeda

PENDIDIKAN
Jam Masuk Sekolah di Purwakarta Dibuat Berbeda

PURWAKARTA, (PRLM).- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi akan membuat perbedaan waktu masuk sekolah antara sekolah diperkotaan dan di pedesaan.