Sekolah Swasta Tolak Larangan Pungutan SD/SMP

BANDUNG, (PRLM).- Larangan pungutan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditangguhkan. Lembaga pendidikan swasta yang bergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyatakan larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta.

Demikian dinyatakan Ketua BMPS Jawa Barat Achlan Husen di Bandung. “Kami mengajukan eksekutif review karena peraturan Menteri bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 4 Januari 2012, Kemdikbud mengundangkan Peraturan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011. Peraturan itu dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan.

BMPS, kata dia, merasa keberatan dengan empat pasal yang ada dalam peraturan tersebut. “Pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut,” ucapnya.

Pasal yang ingin diubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.”

Pada pasal 4, aturan itu menyebutkan pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.” (A-160/A-88)***

Baca Juga

Lippo Group Salurkan Beasiswa Senilai Rp 1,5 Miliar

JAKARTA, (PR).- Lippo Group menyerahkan beasiswa senilai Rp 15 miliar kepada 10 perguruan tinggi nasional (PTN) di Auditorium Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa 20 Desember 2016.

Serapan Pendidikan Vokasi Rendah

JAKARTA, (PR).- Tahun depan, pendidikan vokasi akan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, pendidikan vokasi baru menyerap sekitar 5,6 persen dari total mahasiswa nasional.

Mendikbud Izinkan Sekolah Himpun Dana Masyarakat

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengizinkan sekolah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pasalnya, jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sekolah akan sulit maju dan memiliki daya saing tinggi.