Sekolah Swasta Tolak Larangan Pungutan SD/SMP

BANDUNG, (PRLM).- Larangan pungutan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditangguhkan. Lembaga pendidikan swasta yang bergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyatakan larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta.

Demikian dinyatakan Ketua BMPS Jawa Barat Achlan Husen di Bandung. “Kami mengajukan eksekutif review karena peraturan Menteri bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 4 Januari 2012, Kemdikbud mengundangkan Peraturan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011. Peraturan itu dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan.

BMPS, kata dia, merasa keberatan dengan empat pasal yang ada dalam peraturan tersebut. “Pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut,” ucapnya.

Pasal yang ingin diubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.”

Pada pasal 4, aturan itu menyebutkan pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.” (A-160/A-88)***

Baca Juga

126.804 Siswa Lolos SBMPTN 2016

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 126.804 siswa lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016. Jumlah ini termasuk penerima bidik misi, yakni sebanyak 25.506 siswa.

Tiongkok Tertibkan 30 Universitas Palsu

BEIJING, (PR).- Tiongkok tampaknya menjadi surga untuk berbagai barang dan komoditas palsu. Bahkan, tindakan pemalsuan ini pun telah meluas ke sektor pendidikan.

Sekolah Tidak Tepat Menafsirkan Perwal PPDB

BANDUNG, (PR).- Masih ada sekolah yang tidak tepat menafsirkan peraturan walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beberapa sekolah ada yang sudah membagikan surat pernyataan siswa diterima. Padahal surat itu seharusnya diambil pada 14 Juli 2016.