Sekolah Swasta Tolak Larangan Pungutan SD/SMP

BANDUNG, (PRLM).- Larangan pungutan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditangguhkan. Lembaga pendidikan swasta yang bergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyatakan larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta.

Demikian dinyatakan Ketua BMPS Jawa Barat Achlan Husen di Bandung. “Kami mengajukan eksekutif review karena peraturan Menteri bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 4 Januari 2012, Kemdikbud mengundangkan Peraturan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011. Peraturan itu dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan.

BMPS, kata dia, merasa keberatan dengan empat pasal yang ada dalam peraturan tersebut. “Pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut,” ucapnya.

Pasal yang ingin diubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.”

Pada pasal 4, aturan itu menyebutkan pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.” (A-160/A-88)***

Baca Juga

Sistem Pembelajaran Unik Dengan Robot, Drone, dan VR

Di era yang semakin modern ini, ruang kelas di sekolah-sekolah mulai menerapkan berbagai teknologi tinggi. Mulai dari papan interaktif, menggunakan laptop, dan juga pembelajaran online semakin berkembang.

Dosen Jangan Hanya Incar Jabatan Struktural

JAKARTA, (PR).- Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menegaskan, untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional, seorang dosen jangan hanya mengincar jabatan struktural lektor kepala.

Pemerintah Fokus Benahi Politeknik

CILACAP, (PR).- Sekitar 82 persen siswa lulusan SMK/SMA tercatat sebagai tenaga kerja nasional 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 17,5 persen dan lulusan sekolah dasar mencapai 60 persen.