Sekolah Swasta Tolak Larangan Pungutan SD/SMP

BANDUNG, (PRLM).- Larangan pungutan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditangguhkan. Lembaga pendidikan swasta yang bergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyatakan larangan itu tidak berdasar untuk diberlakukan pada satuan pendidikan swasta.

Demikian dinyatakan Ketua BMPS Jawa Barat Achlan Husen di Bandung. “Kami mengajukan eksekutif review karena peraturan Menteri bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, pada 4 Januari 2012, Kemdikbud mengundangkan Peraturan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011. Peraturan itu dinilai membuka peluang penyimpangan terhadap UU di atasnya yaitu UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan.

BMPS, kata dia, merasa keberatan dengan empat pasal yang ada dalam peraturan tersebut. “Pasal-pasal itu harus ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya perubahan atau review terhadap peraturan tersebut,” ucapnya.

Pasal yang ingin diubah adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, serta pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 3 dalam peraturan itu menyatakan, “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, dan walinya.”

Pada pasal 4, aturan itu menyebutkan pungutan yang dilarang adalah yang dikaitkan dengan persyaratan akademik. sementara, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.” (A-160/A-88)***

Baca Juga

Kalla Tantang Ilmuwan Diaspora

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menantang 40 ilmuwan diaspora Indonesia yang kini berkarier di 32 kampus di 11 negara untuk membuat standar baru dalam dunia pendidikan tinggi nasional.

Ketua Umum PB PGRI Akan Setuju Jika USBN SD dan SMP Dihapus

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai salah konteks jika pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk meningkatkan kompetensi guru. Unifah mengaku akan sepakat jika USBN SD dan SMP dihapuskan.

Mahasiswa Jangan Jadi Penonton di Era Digital

BANDUNG, (PR).- Para sarjana bahkan mahasiswa jangan sebatas jadi penonton di era digital saat ini. Mereka didorong untuk menjadi wirausaha karena jumlah wirausaha di Indonesia masih sedikit. 

Aher: Guru yang Merokok di Sekolah Akan Saya Pecat

BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan memecat guru yang masih merokok di sekolah. Ia menyarankan siswa, guru, atau pihak lain yang menemukan aktifitas merokok di sekolah segera melaporkannya.