Pembatasan BBM Bersubsidi tidak Efektif

BANDUNG, (PRLM).- Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak akan efektif menekan besaran subsidi energi karena sulit dikendalikan dan dimonitor.

Kebijakan serupa pernah diberlakukan di sejumlah negara Eropa, tapi gagal akibat maraknya kecurangan yang terjadi di lapangan.

Demikian diungkapkan Guru Besar Ekonomi Lingkungan dari Gothenburg University, Swedia, Prof. Thomas Sterner, pada The 2nd Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE) di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jln. Dipati Ukur, Bandung, Jumat (3/2).

“Beberapa negara di Eropa ada yang pernah menggunakan kebijakan seperti ini, tapi gagal. Mereka memberlakukan harga BBM yang berbeda untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi,” katanya.

Salah satu negara memberikan warna hijau untuk BBM nonsubsidi dan tidak berwarna untuk BBM subsidi, dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan.
Namun, kecurangan tidak bisa dihindari. Menurut dia, banyak pembeli yang bahkan menggunakan alasan alergi warna hijau agar diperbolehkan membeli BBM subsidi.

“Subsidi adalah hal wajar di semua negara, termasuk negara maju. Kalau mau memberikan subsidi untuk transportasi publik, tidak begitu caranya. Bukan BBM-nya yang disubsidi, tapi berikan subsidi terhadap kredit kendaraan umum atau insentif tambahan gaji bagi sopirnya,” katanya.

Kalaupun tetap mau memberikan subsidi langsung kepada BBM, menurut dia, hanya berikan kepada kendaraan umum. Itupun harus dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus, agar kendaraan probadi dan umum tidak tercampur. Dengan demikian, diharapkan bisa meminimalkan kecurangan.

Jika dihadapkan pada dua opsi, pembatasan BBM atau kenaikan harga BBM, ia menilai, lebih baik kenaikan harga BBM. Karena, kenaikan harga BBM tidak akan berdampak langsung pada peningkatan kemiskinan, seperti yang kerap diusung pemerintah atau politisi dalam menentang opsi tersebut.

“Di banyak negara juga sama, politik seperti itu, sering mengatasnamakan orang miskin. Akan tetapi, tidak ada korelasinya antara kenaikan BBM dan peningkatan jumlah kemiskinan. Anggaran subsidi yang dihemat justru bisa digunakan untuk program kesejahteraan,” katanya.

Hal serupa dilontarkan Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Emil Salim. Senada dengan Sterner, ia menilai, kenaikan harga BBM tidak akan berimbas pada peningkatan kemiskinan. Pasalnya, distribusi bebannya pun lebih banyak berada pada kelas menengah atas.

“Untuk BBM, distribusi beban masyarakat mampu lebih besar dibandingkan orang miskin. Masyarakat mampu punya mobil, bahkan kadang lebih dari satu, CC-nya juga besar. Otomatis, kebutuhan BBM-nya lebih besar. Kalau orang miskin, paling banter juga motor,” katanya.

Ia mengimbau, agar masyarakat tidak terjebak kepentingan sejumlah politisi yang menggunakan isu ini untuk kepentingan politik.

“Mari kita berpikir lebih jernih. Kalau ditanya orang miskin, apapun pasti igin gratis. Tapi pada dasarnya dampak yang mereka terima kecil dan bisa tercover program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, ia mengakui, untuk memisahkan kebijakan BBM dari persoalan politik sangat sulit. Apalagi, pada 2014 Indonesia akan memasuki pemilihan presiden. Kebijakan BBM, menurut dia, dipastikan akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Secara global pun harga minyak mentah sangat dipengaruhi politik.

“Padahal kalau melihat secara jernih, rasionalnya harga minyak dunia naik, subsidi akan terus membengkak. Seperti yang saya katakan tadi, kenaikan BBM tidak akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Saya minta, politisi kooperatif, jangan memperkeruh suasana dengan membuat isu BBM memanas,” ujarnya.

Pendapat serupa juga dilontarkan Ketua Laboratorium Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Unpad), Arief Anshory Yusuf. Ia meminta kenaikan harga BBM jangan digembar-gemborkan ke arah kemiskinan.

“Isu kenaikan BBM subsidi tidak sesensitif dulu, saat masih ada minyak tanah. Saat ini sebagian besar BBM subsidi dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” ujarnya.

Kalau subsidi BBM bisa dihemat, lanjut Arief, dananya bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan itu sangat besar. “Bandingkan saja, dana subsidi BBM saat ini Rp 200 triliun, sedangkan untuk program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya Rp 15 triliun,” ujarnya. (A-150/A-89)***

Baca Juga

BI Bebaskan Aturan DP Rumah Pertama

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia melakukan relaksasi Loan to Value atau membebaskan aturan uang muka rumah hingga mencapai nol persen. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Agustus 2018.