Pemekaran Kabupaten Cirebon Lebih Rasional

KUNINGAN, (PRLM).-Pemekaran kabupaten baik di Indramayu maupun di Kabupaten Cirebon yang daerahnya sangat luas, jauh lebih rasional dan sebaiknya hal itu dulu yang perlu dikemukakan dibanding dengan langkah pembentukan Provinsi Cirebon.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Tatar Sunda (Duta Sawala) untuk Jawa Barat dan Banten, H. Eka Santosa, saat berkunjung ke Kuningan, Minggu (29/1).

Kalau ditanya soal layak atau tidak, wilayah Cirebon menjadi provinsi, menurutnya sangat layak. Hanya, untuk sementara lebih rasional pemekaran kabupaten dulu baik di Indramayu maupun Kabupaten Cirebon yang wilayahnya cukup luas.

“Kalau pendekatannya ingin menyejahterakan rakyat, lebih baik program pemekaran wilayah kabupaten, sehingga masyarakat yang ada lebih tersentuh pembangunan,” katanya.

Menurut dia, kalau hanya meminta sebuah pemekaran mengapa harus apriori, asalkan jangan meminta merdeka, "Jadi pemekaran harus kita dorong seperti yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sorong, dimekarkan lagi dengan membentuk dua kabupaten baru Tambrauw dan Maibrat," katanya.

Ketertinggalan itu, kata Eka, akibat kekurangarifan para pemimpin bangsa di masa lalu. Kalau hanya sebuah pemekaran, semestinya dipertimbangkan selama itu tidak mengganggu itikad baik mereka. Tujuan daerah otonomi, adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Jadi, kalau pendekatannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih baik ditempuh dulu pemekaran kabupaten. Tapi, kalau langsung pembentukan Provinsi Cirebon, itu pendekatan secara politis,” papar mantan Ketua DPRD Jawa Barat itu.

Eka juga meminta kepada calon gubernur Jawa Barat mendatang, soal pemekaran kabupaten maupun pembentukan Provinsi Cirebon mesti mendapat perhatian serius, termasuk tahapan-tahapannya.

“Dan ini, sebenarnya harus Parpol yang punya program sehingga gubernur terpilih, tinggal menjalankan apa yang sudah diprogramkan Parpol yang mengusungnya,” kata Eka.(A-164/A-89)***

Baca Juga

Pencarian Korban Longsor Gunung Galunggung Terhambat Zona Merah

TASIKMALAYA, (PR).- Badan SAR Nasional (Basarnas) Jawa Barat menyatakan lokasi pencarian dua korban bencana tanah longsor di kawasan wisata Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya berbahaya bagi tim gabungan sehingga menghambat proses pen

Pencarian Dua Korban Longsor Galunggung Masih Nihil

TASIKMALAYA, (PR).- Badan SAR Nasional (Basarnas) Jawa Barat menyatakan, selama sepekan pencarian, petugas gabungan belum menemukan dua korban yang dilaporkan tertimbun tanah longsor di kawasan wisata Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmala

Jajaki "Sister Province", Jabar Tandatangani LoI dengan Incheon 

INCHEON, (PR).- Mengawali kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke beberapa kota di Korea Selatan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Walikota Incheon, Yoo Jeong-bok, tentang P

Pelajar Kota Bogor Akan Dilarang Nongkrong

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota Bogor akan mengeluarkan surat edaran yang melarang pelajar berseragam sekolah "nongkrong" di tempat-tempat mereka biasa berkumpul di luar maupun pada saat jam pelajaran.