Pemekaran Kabupaten Cirebon Lebih Rasional

KUNINGAN, (PRLM).-Pemekaran kabupaten baik di Indramayu maupun di Kabupaten Cirebon yang daerahnya sangat luas, jauh lebih rasional dan sebaiknya hal itu dulu yang perlu dikemukakan dibanding dengan langkah pembentukan Provinsi Cirebon.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Tatar Sunda (Duta Sawala) untuk Jawa Barat dan Banten, H. Eka Santosa, saat berkunjung ke Kuningan, Minggu (29/1).

Kalau ditanya soal layak atau tidak, wilayah Cirebon menjadi provinsi, menurutnya sangat layak. Hanya, untuk sementara lebih rasional pemekaran kabupaten dulu baik di Indramayu maupun Kabupaten Cirebon yang wilayahnya cukup luas.

“Kalau pendekatannya ingin menyejahterakan rakyat, lebih baik program pemekaran wilayah kabupaten, sehingga masyarakat yang ada lebih tersentuh pembangunan,” katanya.

Menurut dia, kalau hanya meminta sebuah pemekaran mengapa harus apriori, asalkan jangan meminta merdeka, "Jadi pemekaran harus kita dorong seperti yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sorong, dimekarkan lagi dengan membentuk dua kabupaten baru Tambrauw dan Maibrat," katanya.

Ketertinggalan itu, kata Eka, akibat kekurangarifan para pemimpin bangsa di masa lalu. Kalau hanya sebuah pemekaran, semestinya dipertimbangkan selama itu tidak mengganggu itikad baik mereka. Tujuan daerah otonomi, adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Jadi, kalau pendekatannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih baik ditempuh dulu pemekaran kabupaten. Tapi, kalau langsung pembentukan Provinsi Cirebon, itu pendekatan secara politis,” papar mantan Ketua DPRD Jawa Barat itu.

Eka juga meminta kepada calon gubernur Jawa Barat mendatang, soal pemekaran kabupaten maupun pembentukan Provinsi Cirebon mesti mendapat perhatian serius, termasuk tahapan-tahapannya.

“Dan ini, sebenarnya harus Parpol yang punya program sehingga gubernur terpilih, tinggal menjalankan apa yang sudah diprogramkan Parpol yang mengusungnya,” kata Eka.(A-164/A-89)***

Baca Juga

Ade Armando Bantah Lakukan Penodaan Agama

DEPOK, (PR).- Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Ade Armando membantah melakukan penodaan agama‎ setelah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang - Undang informasi dan transaksi Elektronik (ITE

Distarkim Cianjur Ajukan 4.000 Rutilahu Agar Diperbaiki

CIANJUR, (PR).- Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur akan mengajukan 4.000 rutilahu untuk diperbaiki. Pengajuan ke pemerintah pusat tersebut menjadi upaya menggenjot perbaikan rutilahu yang diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya.

Libur Imlek, Wisatawan Ciater Meningkat

SUBANG, (PR).- Berbeda dengan libur akhir pekan biasa, pekan terakhir di Januari 2017 ini bertepatan dengan Perayaan Imlek 2568.

Penuh Perjuangan untuk Sampai ke Sekolah

MAJALENGKA, (PR).- Sejumlah pelajar SDN Nunuk dan SMP Islam Nunuk terpaksa harus menyeberangi Sungai Cisuluheun selebar 50 meter saat pergi dan pulang sekolah karena jembatan penyeberangan putus, Minggu 29 Januari 2017.