Sengketa UMK

Pemprov Jabar Nyatakan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMK Kab. Bekasi

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Menanggapi dibatalkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi, langsung dibalas pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov langsung menyatakan banding terkait putusan majelis hakim tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Protokol, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah yang turut hadir selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/1).

"Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) memerintahkan untuk menyatakan banding jika majelis hakim memutuskan pemerintah provinsi kalah dalam sidang gugatan ini," katanya.

Menurut Ruddy, penetapan UMK Kabupaten Bekasi sudah sesuai mekanisme. Gubernur berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan, mekanisme penentuan nilai UMK dan substansinya sudah sesuai prosedural. “Peradilanan ini tidak fair,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur buruh, Saeful Anwar. Ia menuturkan, keputusan majelis hakim tersebut tidak bisa diterima. "Ini (keputusan) akan menimbulkan persoalan di lapangan," katanya. Dia menambahkan, majelis hakim mengabaikan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi.

Dengan demikian, majelis memerintahkan gubernur untuk mengganti SK tersebut dengan surat keputusan yang baru tentang besaran nilai UMK Bekasi. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Potensi ZIS Kab. Bandung Bisa Rp 30 Miliar/Bulan

BANDUNG RAYA

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung Dadang M. Naser menyatakan apabila kaum Muslimin memiliki kesadaran dalam membayar zakat, infak, maupun sedekah (ZIS), maka dalam sebulan bisa berkumpul Rp 30 miliar sebulan. Hal itu apabila setiap Muslim memberikan ZIS-nya setiap bulan Rp 10.000,00.

HTI Jawa Barat Kunjungi Redaksi "PR"

BANDUNG RAYA
REDAKTUR Pelaksana Pikiran Rakyat ("PR") Bandung, Erwin Kustiman didampingi wartawan Eva Fahas menerima kunjungan DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, rombongan dipimpin Siti Nafidah di ruang rapat kecil redaksi, Jalan Asia Afrika, Bandung, Sel

Diciduk Saat akan Transaksi Narkoba di Persimpangan Jalan

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Satuan Tugas Berantas Narkoba Polrestabes Bandung menangkap seorang kurir narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, disita sabu sebanyak 3 gram yang sedianya akan diantarkan dikirimkan kepada pelanggan.

Potensi Gratifikasi di RS Saat Dokter Resepkan Obat

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Potensi gratifikasi di rumah sakit terjadi saat dokter meresepkan obat bagi pasien. Obat yang harus ditebus pasien berasal dari industri farmasi yang dianggap memberi keuntungan pribadi.