Sengketa UMK

Pemprov Jabar Nyatakan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMK Kab. Bekasi

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Menanggapi dibatalkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi, langsung dibalas pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov langsung menyatakan banding terkait putusan majelis hakim tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Protokol, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah yang turut hadir selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/1).

"Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) memerintahkan untuk menyatakan banding jika majelis hakim memutuskan pemerintah provinsi kalah dalam sidang gugatan ini," katanya.

Menurut Ruddy, penetapan UMK Kabupaten Bekasi sudah sesuai mekanisme. Gubernur berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan, mekanisme penentuan nilai UMK dan substansinya sudah sesuai prosedural. “Peradilanan ini tidak fair,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur buruh, Saeful Anwar. Ia menuturkan, keputusan majelis hakim tersebut tidak bisa diterima. "Ini (keputusan) akan menimbulkan persoalan di lapangan," katanya. Dia menambahkan, majelis hakim mengabaikan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi.

Dengan demikian, majelis memerintahkan gubernur untuk mengganti SK tersebut dengan surat keputusan yang baru tentang besaran nilai UMK Bekasi. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Sekda Jabar Meninggal Dunia

BANDUNG RAYA

BANDUNG,(PRLM).-Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wawan Ridwan meninggal dunia pada Sabtu (21/3/2015) pagi. Almarhum meninggal setelah dirawat sekitar 3 minggu di RS Hasan Sadikin Bandung.

Kota Bandung akan Bangun Danau Seluas 30 Hektar

BANDUNG RAYA
RETNO HY/PRLM

BANDUNG, (PRLM).- Kota Bandung semakin banyak kehilangan daerah resapan air akibat alihfungsi lahan menjadi perumahan. Pembangunan dua danau di lahan seluas 30 hektar diharapkan mampu menjadi menjadi kawasan retensi dan memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Bandung di wilayah timur.

Penataan Pasar Masih Semrawut

BANDUNG RAYA
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

Jalan Berlubang di Terusan Kopo

BANDUNG RAYA
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM