Sengketa UMK

Pemprov Jabar Nyatakan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMK Kab. Bekasi

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Menanggapi dibatalkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi, langsung dibalas pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov langsung menyatakan banding terkait putusan majelis hakim tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Protokol, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah yang turut hadir selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/1).

"Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) memerintahkan untuk menyatakan banding jika majelis hakim memutuskan pemerintah provinsi kalah dalam sidang gugatan ini," katanya.

Menurut Ruddy, penetapan UMK Kabupaten Bekasi sudah sesuai mekanisme. Gubernur berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan, mekanisme penentuan nilai UMK dan substansinya sudah sesuai prosedural. “Peradilanan ini tidak fair,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur buruh, Saeful Anwar. Ia menuturkan, keputusan majelis hakim tersebut tidak bisa diterima. "Ini (keputusan) akan menimbulkan persoalan di lapangan," katanya. Dia menambahkan, majelis hakim mengabaikan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi.

Dengan demikian, majelis memerintahkan gubernur untuk mengganti SK tersebut dengan surat keputusan yang baru tentang besaran nilai UMK Bekasi. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Petugas Masih Menutup Jalan Asia Afrika

BANDUNG RAYA
WALAU acara formal peringatan Konferensi Asia Afrika 2015 sudah berakhir, namun sejumlah aktivitas di Jalan Asia Afrika Kota Bandung masih berlangsung.

Pawai Jampana Tradisi Warga Kabupaten Bandung

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Pawai jampana yakni membawa tandu berupa hasil bumi dan hasil kerajinan warga merupakan tradisi budaya warga Kab. Bandung sejak jaman dulu. Pawai ini bisa menjadi daya tarik pariwisata apabila bisa dikemas dengan baik.

Ade Swara dan Istri Akhirnya Lakukan Banding

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Bupati Karawang non aktif, Ade Swara dan istri, Nurlatifah akhirnya menempuh upaya hukum banding terkait vonis 6 dan 5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

Pemerintahan KBB Targetkan Pendapatan PBB P2 Rp 59,5 M

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).-Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menargetkan pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) sebesar Rp 59,5 miliar, atau 22,3% dari rencana pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 266 miliar.