Headlines
Sengketa UMK

Pemprov Jabar Nyatakan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMK Kab. Bekasi

BANDUNG, (PRLM).-Menanggapi dibatalkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi, langsung dibalas pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov langsung menyatakan banding terkait putusan majelis hakim tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Protokol, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah yang turut hadir selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/1).

"Pak Gubernur (Ahmad Heryawan) memerintahkan untuk menyatakan banding jika majelis hakim memutuskan pemerintah provinsi kalah dalam sidang gugatan ini," katanya.

Menurut Ruddy, penetapan UMK Kabupaten Bekasi sudah sesuai mekanisme. Gubernur berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan, mekanisme penentuan nilai UMK dan substansinya sudah sesuai prosedural. “Peradilanan ini tidak fair,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur buruh, Saeful Anwar. Ia menuturkan, keputusan majelis hakim tersebut tidak bisa diterima. "Ini (keputusan) akan menimbulkan persoalan di lapangan," katanya. Dia menambahkan, majelis hakim mengabaikan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi.

Dengan demikian, majelis memerintahkan gubernur untuk mengganti SK tersebut dengan surat keputusan yang baru tentang besaran nilai UMK Bekasi. (A-198/A-89)***

Facebook Comments Box