JAKARTA, (PRLM).- Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans Myra M. Hanartani di Jakarta, Rabu (18/1/12) menekankan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing (alih daya) yang melaksanakan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh.

Menurut dia, dalam perjanjian kerja outsourcing, harus disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagaian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Saat ditanya mengenai apakah UU Ketenagakerjaan harus ada revisi terkait putusan MK tersebut, Myra menjelaskan, seharusnya seperti itu. Hal itu karena sudah beberapa pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum, diubah atau tidak diberlakukan, seharusnya memang diupayakan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Mudah-mudahan semua pemangku kepentingan juga menyadari itu, bagaimanapun ini harus dikemas dalam peraturan perundang-undangan. Dan kalau semua sudah sepakat kan bisa masuk di prolegnas, kata Myra. (A-178/A-216)***