Headlines

Putusan MK tentang Outsourcing Disambut Positif

BANDUNG, (PRLM).- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persamaan hak tenaga kerja alih daya (outsourcing) mendapat respons positif. Namun, pemerintah diminta secepatnya menindaklanjuti putusan tersebut dengan petunjuk teknis yang lebih jelas.

“Kalau MK sudah memutuskan, maka Menakertrans melalui dinas terkait harus menindaklanjutinya. Paling tidak, bulan depan sudah ada,” kata Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Iwan Kusmawan, Rabu (18/1).

Pada Selasa (17/1), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membacakan putusan nomor perkara 27/PUU-IX/2011 di Jakarta, atas uji Materi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MK menyatakan, Pasal 65 Ayat (7) dan Pasal 66 Ayat (2) Huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada intinya, putusan ini menghapus diskriminasi antara pekerja tetap dan pekerja alih daya. Keduanya mendapat hak yang sama tanpa memperhatikan status pekerja. Ini berarti, posisi tawar pekerja alih daya saat ini lebih kuat, berbeda dengan sebelum adanya putusan MK.

Iwan mengatakan, selama ini pekerja alih daya cenderung samar, mulai dari pencatatan statistik hingga hak yang bisa diperolehnya. Angka pasti jumlah pekerja alih daya sulit diperoleh karena tidak ada batasan jelas mengenai kategori pekerja ini. Maka tidak mengherankan jika data setiap lembaga berbeda.

Namun untuk lingkup Jawa Barat, dia memperkirakan, jumlah tenaga kerja alih daya sekitar 30 persen dari total jumlah pekerja. Asumsi tersebut diperoleh dari hitungan jumlah daerah di Jawa Barat yang memiliki sentra industri padat karya.

Lebih lanjut dia menambahkan, dengan keluarnya putusan MK, harus ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk menghindari perdebatan mengenai hak-hak yang bisa diperoleh pekerja alih daya. Petunjuk tersebut akan menjadi rujukan bersama berbagai pihak yang berkepentingan.

Di sisi lain, Iwan menegaskan, pengawasan yang dilakukan pemerintah juga harus dilakukan secara nyata. Dikhawatirkan, tindak lanjut atas putusan MK tidak akan berdampak banyak jika pengawasannya lemah. “Selama ini, produk hukumnya ada, tapi pengawasannya tidak jelas,” kata Iwan.

Respons senada juga dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaja. Dia mengatakan, pengusaha tidak berkeberatan dengan keluarnya putusan MK seputar persamaan hak pekerja alih daya tersebut. “Pada prinsipnya, kalau pemerintah sudah memutuskan, kami akan taat,” ujarnya.

Namun dia juga menegaskan, putusan tersebut harus dilanjutkan dengan batasan yang jelas. Pendefinisian, cakupan dan aturan main diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi antara sejumlah kalangan yang berkaitan.

Kalaupun putusan MK ini ditindaklanjuti, pemberlakuannya perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya swasta, tapi juga kalangan pemerintah. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah juga memanfaatkan pekerja alih daya untuk sejumlah bidang, seperti keamanan serta kebersihan.

Di sisi lain, kesepakatan Indonesia dengan dunia luar perlu juga menjadi perhatian. Dia mencontohkan, pada 2015 nanti Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Konsekuensi atas kesepakatan ini, arus perdagangan tidak hanya berlaku untuk produk, tapi juga tenaga kerja. Maka aturan main yang jelas mengenai tenaga alih daya perlu disusun secara matang agar tidak kontraproduktif dengan komitmen lain yang sudah dibuat.

“Jangan sampai nanti bertabrakan dengan komitmen Indonesia,” katanya. (A-179/das)***

×