Muhaimin: Kurangi Kecelakaan Kerja

JAKARTA, (PRLM).-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyerukan agar perusahaan-perusahaan mengurangi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, K3 harus selalu dilaksanakan karena merupakan investasi bagi kemajuan perusahaan itu sendiri.

Muhaimin mengatakan hal itu saat mencanangkan pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2012 di Jakarta, Kamis (12/1). Pencanangan itu menandai dimulainya pelaksanaan Bulan K3 itu secara serentak di seluruh Indonesia.

Muhaimin mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Tujuan dasar penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. "Dengan berbagai upaya kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia Berbudaya K3," katanya.

"Oleh karena itu saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, pengusaha, pekerja dan masyarakat di seluruh Indonesia agar melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab menciptakan prilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya bangsa Indonesia," katanya.

Dikatakan, dalam mewujudkan budaya K3, saat ini dibutuhkannya upaya sosialiasi penerapan K3 harus melibatkan pengusaha, pekerja dan masyarakat umum secara langsung. Hal itu agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri, seperti helm, sepatu, kaos tangan, dll.

“Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 yang diwujudkan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi," katanya.

Dia berharap, para pengusaha dan tenaga kerja lebih banyak mengambil inisiatif dalam meningkatkan kinerja K3 di tempat kerjanya masing-masing.

"Semua pihak harus menyadari penerapan K3 merupakkan investasi sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan perusahaan. Pelaksanaan/penerapan K3 diperusahaan merupakan investasi sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan bisnis perusahaan," kata Muhaimin.

Pemerintah senantiasa melakukan upaya sosialisasi, bimbingan teknis dan pengawasan ketat bagi penerapan norma-norma K3 di lingkungan kerja. Namun tetap saja dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama antara pihak pengusaha/manajemen dan pekerja/buruh.

Menurut dia, pelaksanaan K3 mesti diintegrasikan di setiap jenjang manajemen perusahaan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen. Dengan demikian, dapat mengurangi kecelakaan kerja, menekan tingkat keparahan dan yang selalu kita dambakan bersama yaitu pencapaian kecelakaan nihil.

Peringatan Hari K3 Nasional dan pencanangan Bulan K3 Nasional tahun 2012 ini mengambil tema pokok “Optimalisasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk Peningkatan Mutu Kerja dan Produktivitas”. Tema ini dianggap tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3.

Dalam kesempatan itu, Menakertrans juga mengukuhkan dan melantik Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) masa kerja 2012-2016. Terpilih sebagai Ketua DK3N adalah Waluyo yang kini menjabat sebagai Direktur Umum PT Pertamina (Persero). (A-78/A-89)***

Baca Juga

Jokowi: APBN 2017 Harus Mulai Januari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta pralelang untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 segera dilakukan agar Januari mendatang langsung dijalankan.

Pengunjuk Rasa Mulai Kumpul Berkelompok, Istana Dikawal Ketat

JAKARTA,(PR).- Para pengunjuk rasa aksi damai 4 November 2016 sudah mulai kumpul berkelompok-kelompok. Berdasarkan pantauan "PR", mereka berkumpul sebagian besar di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir, Jalan Veteran, kawasan Tugu Tani, dll.

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Hindari Pengunjuk Rasa

JAKARTA, (PR).- Seusai mengikuti aksi unjuk rasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ada di Istana Negara. Dia menilai Jokowi menghindari para demonstran yang datang ke Istana Negara.

Rumusan Pelanggaran TSM Belum Jelas

JAKARTA, (PR).- Penegakkan hukum dalam hal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih problematis. Salah satunya tentang rumusan sanksi administrasi politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).