YOGYAKARTA, (PRLM).- Hukum lebih berpihak ke pejabat dan orang-orang besar yang memiliki kemampuan finansial, sebaliknya hukum makin menjauh keberpihakannya kepada orang kecil dan miskin. Ini suatu ironi yang membahayakan, karena bisa menimbulkan antipati.

Pakar hukum pidana Unviersitas Islam Indonesia Dr. Nandang Sutrisno, MH, menyatakan kondisi demikian merupakan masalah besar yang harus diatasi secepatnya. "(Hukum berpihak ke atas) bukan bombastis, tapi ini nyata di lapangan. Betapa sulit penegak hukum menetapkan orang-orang di level atas menjadi tersangka, sebaliknya penegak hukum begitu mudah menjadikan orang kecil, miskin, menjadi tersangka dan ditahan meskipun itu tidak perlu," ujar dia di Yogyakarta, Selasa (10/1).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) mengatakan, reformasi hukum sebenarnya telah dilakukan, bahkan, tahapnya sampai revolusi hukum. Persoalan muncul pada budaya hukum penegak hukum dan masyarakat yang tidak berjalan, sehingga penerapan hukum tidak sesuai kaidah.

Menurut dia, solusi jangka pendek dengan mendisiplinkan dan meningkatkan profesionalitas penegak hukum supaya mereka bisa independen dalam menegakkan hukum. "Polisi, jaksa, hakim sangat penting bersikap independen dalam tugasnya menegakkan hukum. Terlihat ada pemihakan atau bias ke atas ketika mereka menegakkan hukum. Pisau hukum tajam ke bawah, sebaliknya tumpul ke atas," kata dia.

Sementara guru besar ekonomi Edy Suandi Hamid menyatakan suasana hukum yang tumpul ke atas tak bisa dilepaskan dari fenomena industrialisasi kekuasaan. Di balik kasus pembunuhan rakyat di Mesuji Lampung, kasus penembakan rakyat di Bima, terselip kepentingan ekonomi yang dibela oleh perangkat negara. Sebaliknya kasus-kasus anak mencuri sandal jepit, mencopet uang Rp 1000, mencuri pisang, dianggap kejahatan besar dan harus ditindak. Aparat dalam kasus terakhir ini sangat cekatan karena kasus demikian tidak bernilai ekonomis.

Menurut rektor Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, fenomena industrialisasi kekuasaan merata di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Oknum-oknum penghamba kekuasaan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menggapai kekuasaan rela mengeluarkan dana atau mengorbankan harga diri dengan keyakinan kekuasaan yang mereka raih bisa menghasilkan uang lebih besar lagi. Bagi aparat, untuk memperoleh keuntungan, mereka berpihak kepada yang kuat atau yang kaya. Inilah produk dari kapitalisme kekuasaan," ujar dia.

Dia mengajak kalangan perguruan tinggi untuk meningkatkan sikap kritis dengan kondisi yang memprihatinkan sekarang ini, minimal menyuarakan pentingnya keadilan untuk semua orang, dari rakyat jelata sampai presiden. (A-84/A-147)***