BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dana bantuan untuk Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2012 dan tahun 2013, bisa berbentuk dana hibah. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut tidak perlu lagi melalui tender. Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dalam sambutannya saat menyerahkan Dokumen Pengisian Anggaran (DPA), di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Senin (9/1) siang.

Heryawan menuturkan, dana bantuan RKB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, berbentuk dana hibah. Karena itu, Heryawan berpendapat, tidak ada salahnya jika dana bantuan RKB yang dikelola provinsi pun, bentuknya dana hibah. "Dan saya punya asumsi positif, jika bentuknya dana hibah, hasilnya akan lebih maksimal ketimbang harus ditenderkan. Kalau ditenderkan, uang pembangunan RKB akan terpotong oleh fee pemenang tender dan dana-dana lainnya. Akibatnya, kualitas bangunan tidak maksimal karena menyesuaikan sisa dana yang ada," katanya.

Dana per RKB mencapai Rp 85 juta. Dengan dana itu, kata Heryawan, jika seluruh dananya dipakai dengan benar, artinya berbentuk hibah dan dikelola sekolah, akan mendapatkan hasil yang maksimal. "Jika berbentuk hibah, akan memicu sekolah, komite sekolah, dan warga, untuk bahu membahu membangun sekolahnya menjadi lebih baik," ucapnya.

Heryawan mencontohkan sebuah SMK di Cianjur yang mendapat dana bantuan RKB untuk empat ruangan. "Tapi berkat kekompakan antara pihak sekolah, komite sekolah, warga dan murid-murid, dari dana yang ada, ditambah 25 juta rupiah hasil rereongan, malah bisa menghasilkan enam ruangan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Prov. Jabar Didin Supriadin menuturkan, anggaran RKB tahun 2012, tidak bisa diubah menjadi dana hibah karena sudah dianggarkan untuk dilelang. Besaran anggarannya pun sudah dirasionalisasikan. "Kalau untuk sekolah negeri ya harus lelang. Kalau untuk negeri bisa dihibahkan, kenapa di tahun 2011 kemarin, malah semua dana RKB itu dihibahkan ke swasta. Padahal waktu itu, peruntukkannya ialah 3.000 RKB sekolah negeri," katanya kepada wartawan, di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Senin siang kemarin.

Didin menambahkan dari data anggaran yang ada, pada APBD Tahun Anggaran 2012, Pemprov. Jabar berencana membangun 4.250 RKB yang menyerap dana Rp 349,45 miliar. Dana RKB itu untuk SMP negeri, SMA/SMK negeri dan sekolah swasta. Untuk SMP negeri, dana RKB-nya ialah Rp 125 juta per RKB. Dana RKB untuk SMA/SMK negeri adalah Rp 130 juta per RKB. Sementara untuk sekolah swasta nilainya lebih kecil yaitu Rp 85 juta per RKB karena swasta tidak perlu melalui lelang. "Saya harap, Pemprov konsisten. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu yang tiba-tiba dana RKB untuk sekolah negeri malah dihibahkan seluruhnya untuk sekolah swasta. Akhirnya masyarakat yang dirugikan," ujarnya.

Meskipun jor-joran mengenai RKB, Didin mewanti-wanti agar Pemprov. Jabar jangan melupakan nasib sekolah-sekolah yang rusak. Pasalnya, hingga saat ini, DPRD Jabar belum melihat gerakan Pemprov. Jabar terhadap penanganan sekolah-sekolah di Jabar yang perlu segera direhabilitasi. "Ini patut menjadi perhatian pemprov agar semua persoalan pendidikan dapat tertangani secara merata dan berkeadilan," ucapnya.(A-128/A-147)***