Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kondisi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini dinilai buruk. Hal itu dipicu oleh lemahnya penegakan hukum seperti pada kasus dana talangan Bank Century, skandal Nazarudin, dan kasus Nunun Nurbaeti.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, Ph.D, penilaian buruk itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan Desember 2011.

"Hampir sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2011), baru kali ini lebih banyak rakyat menilai kondisi penegakan hukum secara umum buru," katanya dalam diskusi bertema "Korupsi dan tata kelola pemerintahan", di Jakarta, Minggu (8/1).

Selain itu, publik juga menilai kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk, dengan proporsi di bawah 50 persen. Padahal, data longitudinal sejak 2005 sampai 2011 menunjukkan proporsi sikap positif publik senantiasa lebih besar dalam isu penanggulangan korupsi.

Dikatakan, penanggung jawab penurunan kepercayaan ini bukan hanya pemerintah, tetapi semua pihak yang secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena apa yang dinilai buruk dalam demokrasi Indonesia berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum (rule of law), dan pengawasan terhadap korupsi," ujar Dodi.

Data Governance Indicator World Bank 2011 menunjukkan, dalam sepuluh tahun demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti dan masih tetap negatif. "Korupsi tinggi, kepastian hukum rendah, regulasi tidak berkualitas, dan inefisiensi penyelenggaraan negara. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa semakin merosot," katanya.

Survei LSI tersebut mengambil sample sebanyak 1.220 responden dengan margin of error plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011. (A-78/A-109/A-26).***

Baca Juga

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Siti Noordjannah Haedar Raih Suara Terbanyak

NASIONAL
PROSES pemungutan suara menghasilkan Siti Noordjannah Djohantini, incumben ketua PP Aisyiah (2010- 2015), meraih suara terbanyak.*

MAKASSAR,(PRLM).- Siti Noordjannah Djohantini, incumben ketua PP Aisyiah (2010- 2015), meraih suara terbanyak dalam pemilihan colon ketua PP Aisyiah (2015-2020).

Istri Dr Haedar Nashir, peraih suara terbanyak dalam pemilihan suara calon PP Muhammadiyah, mengantongi 1479 suara.

Keabsahan Ijazah 5.000 PNS Akan Dievaluasi

NASIONAL
LUBUKLINGGAU, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, bakal menggelar razia ijazah palsu. "Kita sudah membentuk tim untuk melakukan pengecekan keabsahan ijazah seluruh pegawai negeri sipil (PNS)," ujar Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Soeh, Jumat (7/8/2015).

Nama Kuntoro dan Dwi Soetjipto Menguat Sebagai Menteri ESDM

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pergantian jabatan atau reshuffle anggota kabinet khususnya di bidang perekonomian makin menguat pasca-Lebaran hingga menjelang akhir Agustus 2015. Salah satunya, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terancam digantikan.

Pedagang Bakso Merantau, Istrinya Menikah Lagi

NASIONAL
KARANGANYAR, (PRLM).- Pria paruh baya berinisial HA harus berurusan dengan polisi karena menganiaya suami baru istrinya. HA mengaku saat hati, karena istrinya tega menikah lagi saat ia merantau mencari nafkah dengan berjualan bakso di luar Pulau Jawa.