Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kondisi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini dinilai buruk. Hal itu dipicu oleh lemahnya penegakan hukum seperti pada kasus dana talangan Bank Century, skandal Nazarudin, dan kasus Nunun Nurbaeti.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, Ph.D, penilaian buruk itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan Desember 2011.

"Hampir sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2011), baru kali ini lebih banyak rakyat menilai kondisi penegakan hukum secara umum buru," katanya dalam diskusi bertema "Korupsi dan tata kelola pemerintahan", di Jakarta, Minggu (8/1).

Selain itu, publik juga menilai kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk, dengan proporsi di bawah 50 persen. Padahal, data longitudinal sejak 2005 sampai 2011 menunjukkan proporsi sikap positif publik senantiasa lebih besar dalam isu penanggulangan korupsi.

Dikatakan, penanggung jawab penurunan kepercayaan ini bukan hanya pemerintah, tetapi semua pihak yang secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena apa yang dinilai buruk dalam demokrasi Indonesia berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum (rule of law), dan pengawasan terhadap korupsi," ujar Dodi.

Data Governance Indicator World Bank 2011 menunjukkan, dalam sepuluh tahun demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti dan masih tetap negatif. "Korupsi tinggi, kepastian hukum rendah, regulasi tidak berkualitas, dan inefisiensi penyelenggaraan negara. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa semakin merosot," katanya.

Survei LSI tersebut mengambil sample sebanyak 1.220 responden dengan margin of error plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011. (A-78/A-109/A-26).***

Baca Juga

Muhammadiyah Gugat 3 UU Investasi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggugat tiga jenis perundang-undangan, sembari mengumandangkan apa yang mereka sebut sebagai "jihad konstitusional" yang dapat menjadi pukulan bagi investor asing di sektor minyak bumi dan gas.

Solo Batik Carnival Menuju Puncak

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Solo Batik Carnival (SBC) 2015 terus bergulir berbagai kegiatannya, terutama workshop yang telah berlangsung hingga minggu ke tujuh. Beragam kegiatan telah dilaksanakan, antara lain pengenalan make-up pada minggu ketiga bulan ini.

Eksekusi Mati

Polda Jateng Siapkan Penembak Jitu

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Persiapan pelaksanaan eksekusi sembilan terpidana mati kasus narkoba di Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2015) hingga pukul 9.00 sudah siap sepenuhnya.

Prajurit Denpal Divif 2 Kostrad Gelar Donor Darah

NASIONAL

MALANG, (PRLM).- Prajurit Denpal Divif 2 Kostrad dan ibu-ibu Persit ranting 7 Denpal Divif 2 Kostrad mengikuti kegiatan sosial donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun(HUT) k e-54 Divif 2 Kostrad, bertempat di Gedung Sandoyo Madivif 2 Kostrad Singosari Malang.