Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

JAKARTA, (PRLM).- Kondisi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini dinilai buruk. Hal itu dipicu oleh lemahnya penegakan hukum seperti pada kasus dana talangan Bank Century, skandal Nazarudin, dan kasus Nunun Nurbaeti.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, Ph.D, penilaian buruk itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan Desember 2011.

"Hampir sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2011), baru kali ini lebih banyak rakyat menilai kondisi penegakan hukum secara umum buru," katanya dalam diskusi bertema "Korupsi dan tata kelola pemerintahan", di Jakarta, Minggu (8/1).

Selain itu, publik juga menilai kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk, dengan proporsi di bawah 50 persen. Padahal, data longitudinal sejak 2005 sampai 2011 menunjukkan proporsi sikap positif publik senantiasa lebih besar dalam isu penanggulangan korupsi.

Dikatakan, penanggung jawab penurunan kepercayaan ini bukan hanya pemerintah, tetapi semua pihak yang secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena apa yang dinilai buruk dalam demokrasi Indonesia berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum (rule of law), dan pengawasan terhadap korupsi," ujar Dodi.

Data Governance Indicator World Bank 2011 menunjukkan, dalam sepuluh tahun demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti dan masih tetap negatif. "Korupsi tinggi, kepastian hukum rendah, regulasi tidak berkualitas, dan inefisiensi penyelenggaraan negara. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa semakin merosot," katanya.

Survei LSI tersebut mengambil sample sebanyak 1.220 responden dengan margin of error plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011. (A-78/A-109/A-26).***

Baca Juga

Satu Kecamatan Satu E-Warong

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menargetkan setiap kecamatan setidaknya memiliki satu elektronik warung gotong royong yang dikelola kelompok usaha bersama program keluarga harapan.

Nyoman Berdamai dengan Edi Sukamto Selesaikan GWK

BANDUNG, (PR).- Kisruh saling lapor antara pematung nasional Nyoman Nuarta dengan Edi Sukamto berujung perdamaian. Nyoman menyatakan dia sudah tidak berselisih lagi dengan Edi Sukamto, juga dengan yang lainnya.

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).