Headlines
Sidang Perdana Kasus Korupsi BP PBB

Kadispenda Prov. Jabar Diancam Hukuman 20 Tahun Penjara

BANDUNG, (PRLM).-Terdakwa dugaan perkara korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kabupaten Subang yang juga Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Jawa Barat, Bambang Heryanto diancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan, dari perkara BP-PBB ini, negara dirugikan sebesar Rp 14 miliar.

Dalam persidangan perdana terhadap terdakwa Bambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan RE Martadinata, jaksa menuturkan, ancaman hukuman tersebut berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa dinilai telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang dari pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Pemkab Subang Tahun Anggaran 2005 hingga 2008. Ancaman hukuman yang kami jatuhkan, yakni dua puluh tahun penjara," ujar JPU, Irra Zukna saat membacakan dakwaan terhadap terdakwa Bambang Heryanto di Ruang Sidang Kresna Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Selasa (3/1).

Keterlibatan Bambang, diungkapkan Irra, sudah jelas berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada. "Peran Bambang dalam kasus ini sangat jelas, bersama beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Subang lainnya yang juga sudah menjalani proses persidangan," katanya.

Saat ditemui seusai persidangan, Irra menjelaskan, kasus yang menimpa Bambang itu, sama dengan kasus Eep Hidayat yang divonis bebas majelis hakim beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ditemui seusai persidangan, Bambang mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. "Ya jalani saja proses hukumnya. Saya menghargai proses hukum," kata dia.

Meski demikian, pihaknya mengakui berkeberatan dengan dakwaan JPU terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pembagian BP-PBB Pemkab Subang Tahun 2005-2008. "Kata jaksa saya membuat SK itu tanpa prosedur, padahal itu telah sesuai prosedur. Itu yang saya tahu. Tapi kenapa ini disalahkan JPU," kata Bambang.

Terdakwa Bambang Heryanto juga merasa keberatan dengan dakwaan JPU terkait pencantuman dana insentif dari pembagian dana BP-PBB. Pasalnya, dia sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang posisinya sebagai koordinator. Dirinya tidak merasa mencantumkan besaran insentif seperti disebutkan di dalam dakwaan JPU.

Pencantuman besaran insentif itu, berasal dari dinas masing-masing, bukan dirinya. "Mana mungkin saya yang mencantumkan karena jumlahnya banyak," ungkapnya.

Seperti diketahui, terdakwa Bambang Heryanto dituduh turut serta dalam kasus dugaan korupsi pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2005 hingga 2008 senilai Rp 14,298 miliar.

Bambang yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang itu mendapat jatah senilai Rp 913 juta dari BP-PBB tersebut. Akan tetapi, Bambang tidak mendekam di rumah tahanan, karena sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya.

Bambang dituduh berperan serta dalam perkara ini saat dirinya berstatus Sekda Kabupaten Subang. Ia dituduh turut berperan dalam proses penerbitan SK Bupati Nomor 973/ Kep.604-Dispenda/2005 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subang.

Surat keputusan inilah yang dianggap pangkal penyalahgunaan BP-PBB Kabupaten Subang dan dugaan penyelewengan BP-PBB itu terjadi di sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan.

Terdakwa Bambang Heryanto dan Mantan Wakil Bupati Maman Yudia dituding kebagian jatah Rp 913 juta. Sedangkan, mantan Kadispenda Kab. Subang, Agus Muharam mengantongi uang sebesar Rp 1,3 miliar. Sisanya dibagi-bagikan kepada para camat dan para lurah/kepala desa di Kab. Subang.

Sementara itu, tim penasehat hukum Bambang langsung membacakan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU. Dalam berkas eksepsinya, penasehat hukum terdakwa menjelaskan, JPU dalam menentukan besaran kerugian negara, tidak ada data kongkret. Pasalnya, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak ditemukan kerugian negara.

"Sejak kapan jaksa itu bisa menentukan jumlah kerugian negara yang kemudian dijadikan bagian dari dakwaan. Sedangkan hasil audit BPK yang menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara, malah tidak disebutkan," ujar seorang penasehat hukum terdakwa, Abdy Yuhana dalam persidangan.

Oleh sebab itu, tim penasehat hukum langsung mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Eksepsi yang diajukan tersebut terdapat pada dakwaan yang dianggap tidak mempunyai kejelasan, keragu-raguan JPU dalam jumlah kerugian negara yang tidak pasti, dan penyembunyian fakta hukum berupa laporan hasil pemeriksaan BPK. "Dakwaan jaksa tersebut telah keliru dan batal demi hukum," ujar Abdy.

Selain itu, Abdy juga menilai, persidangan yang digelar kepada Bambang terkesan dipaksakan. Padahal, substansi persidangan kepada Bambang sama dengan kasus Eep Hidayat yang telah mendapat vonis bebas murni.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim GN Arthanaya itu akan kembali digelar pada Selasa (10/1) pekan depan dengan tanggapan dari jaksa terkait eksepsi penasehat hukum terdakwa. (A-198/A-89)***