Suplai Listrik PLTP Dieng untuk Jawa-Madura-Bali Menurun

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Suplai listrik Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dari PT Geo Dipa Energi (GDE) di Kecamatan Dieng Banjarnegara Jawa Tengah ke jaringan interkoneksi Jawa Madura Bali (Jamali) menurun, tinggal 20 Mega Watt (MW) dari kapasitas 60 MW.

"Terjadi penurunan produksi uap panas bumi listrik dari PLTP Dieng secara signifikan sejak 2008," kata Humas PT. Geo Dipa Suparwanto, Minggu (25/12).

Kapasitas terpasang PLTP 60 MW, pada 2008 mengalami penurunan segara signifikan sebesar 20 MW, sehingga suplai listrik ke Jamali hanya 40 MW, tapi pada 2010 menurun lagi, tinggal 20 MW.

Penurunan produksi listrik karena ada penumpukan kerak silica (SiO2)." Endapan silica terjadi selama proses produksi," jelasnya.

Upaya PT GDE untuk mengembalikan kapasitas produksi uap panas bumi antara lain dengan, dengan workover terhadap sumur-sumur produksi. Yakni dengan membersihkan lubang sumur dari pengaruh penyempitan diameter lubang oleh kerak SiO2.

Kemudian memanfaatkan uap dari sumur di lokasi 29 dan lokasi 30 yang saat ini sudah ada. "Proyek pemipaan ini diharapkan bisa menaikkan kapasitas pasokan uap PLTP Dieng dari 19 MW ke 50 MW,"jelasnya.

Mengenai bagi hasil yang dituntut Pemkab Banjarnegara terhadap PT. GDE, Suparwanto mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan. Persoalannya, sekarang harga jual listrik saja belum bisa menutup biaya operasional.

Saat ini harga jual dasar listrik di PLTP Dieng baru USD 4,45 sen/kWh. Sedangkan harga jual listrik yang wajar, minimum USD 7,00 sen /kWh, "Harga tersebut belum bisa menutup biaya opersional,"jelasnya.

PT GDE sedang mengupayakan harga jual panas bumi melalui Asosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI), agar bisa mendekati batas atas penjualan yaitu USD 9,7 sen/kWh.

"Meski penambahan pasokan masih belum dapat menutup seluruh biaya produksi PLTP, namun kami berupaya untuk renegosiasi dengan PLN, agar harga jual listrik PLTP Dieng dapat disesuaikan mendekati keekonomian," tambahnya .

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno sebelumnya mendesak agar PT GDE segera melakukan re negosiasi harga jual dasar listrik. Sehingga bisa menutup biaya operasional dan keuntungan.

"Jika ada kesepakatan harga ada ada keuntungan maka ada bagi hasil yang jelas antara Pemkab dengan PT. GDE yang beroperasi di Dieng," katanya.

Selama ini Pemkab baru mendapat dana CSR kontinue sebesar Rp. 400 juta untuk kepentingan pembangunan Fisik Saluran Air bersih, bantuan ternak dan pertanian. Hanya saja jumlah yang diterima sama dengan pihak daerah lain yang menjadi wilayah operasional PT GDE. Mengingat sumur pompa sebagian besar berada di Banjarnegara. (A-99/das)***

Baca Juga

Indonesia Lahir dari Suatu Revolusi

NASIONAL
DR. Daoed Joesoef tampil sebagai pembicara dalam diskusi panel serial yang berjudul  "Makna Nilai-Nilai Keindonesiaan bagi Pembangunan Negara Bangsa"  bersama  Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Pontjo Sutowo yang digelar di Ballroom The Sultan Hotel

JAKARTA, (PRLM).- Para pemimpin politik yang pernah berkuasa selalu mengatakan pembangunan adalah untuk mengisi kemerdekaan. Ucapan ini misleading. Seolah-olah ada wadah yang cukup solid untuk menampung “isi”. Padahal kenyataannya tidak begitu. Pembangunan adalah untuk membuat wadah yang ideal.

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Din Syamsuddin: Muhammadiyah tak Segan Kritik Pemerintah

NASIONAL

MAKASSAR, (PRLM).- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah akan selalu mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat. Akan tetapi, Muhammadiyah pun akan menentang kebijakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi.

Kejagung Sita Mobil Listrik

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).- Kejaksaan Agung RI menyita sebuah mobil listrik PT Pertamina yang dihibahkan ke Universitas Gadjah Mada, Selasa (4/8/2015).

Bangkrut dan Dipenjarakan, Wajib Pajak Depresi

NASIONAL

PURWOKERTO, (PRLM).- Wajib pajak Dewi Wigati (30), warga Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dijebloskan penjara oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Tengah mengalami depresi.