DPRD Garut dan Kemendagri Dinilai lakukan Kesalahan Sistematis

GARUT, (PRLM).-DPRD Kab. Garut dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai telah melakukan kesalahan sistematis terkait penetapan pengunduran diri Rd. Diky Chandranegara dari jabatan Wakil Bupati Garut. Hal itu berdampak pada proses pemberhentian Diky menjadi tidak terhormat, apalagi sejauh ini perhatian Pemkab Garut terhadap Diky sangat minim.

Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) Garut Hasanuddin, Senin (19/12). Dia berencana melaporkan Kemendagri dan DPRD Garut atas pelanggaran yang telah dilakukan, serta mendesak 50 anggota DPRD Garut di-recall dari jabatannya.

"DPRD Garut dan Kemendagri telah melakukan kesalahan fatal dalam menindaklanjuti surat pemberhentian Diky Candra dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut. Seharusnya, setelah surat itu terbit, DPRD segera menggelar sidang paripurna untuk membahas surat pemberhentian itu," ujarnya.

Menurut Hasan, seharusnya DPRD dan Kemendagri tidak secara langsung memberhentikan Diky dari jabatan Wakil Bupati Garut, melainkan dinonaktifkan sambil menunggu pengganti. Posisi wabup tidak boleh kosong karena akan sangat besar dampaknya bagi jalannya pemerintahan, terutama dalam segi pengawasan.

"Saya membaca adanya indikasi faktor kesengajaan yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif Garut serta Kemendagri agar jabatan wabup di Garut kosong. Makanya semuanya dibuat seperti begitu rumit sehingga tak ada upaya untuk menempuh proses pengisian jabatan wabup," katanya.

Hasan juga menyayangkan tidak adanya acara pelepasan wabup secara formal oleh pihak DPRD. Begitu surat Kemendagri tentang pemberhentian Diky dari jabatan Wabup Garut turun, maka hal itu dianggap selesai oleh DPRD yang terburu-buru mengambil keputusan dalam hal ini. Setelah itu DPRD juga tak pernah membuat rekomendasi untuk Bupati Garut agar segera mengusulkan dua bakal calon pengganti Diky Candra.

"Mekanisme yang benar, DPRD meminta bupati untuk meminta petunjuk dari Kemendagri soal tata cara dan aturan administratif pengusulan dua calon pengganti wabup tersebut," tuturnya.

Melihat semua proses yang terjadi selama ini terkait pemberhentian Diky Chandra dari jabatan Wabup Garut, Hasan menilai Diky bukan lagi diberhentikan secara hormat, namun jelas-jelas dia diberhentikan dengan sangat tidak hormat.

"Hal itu menyalahi undang-undang karena memang sejak awal prosesnya sudah tidak benar, baik apa yang dilakukan DPRD, gubernur, hingga Kemendagri," katanya.

Dengan cara-cara seperti yang ditempuh DPRD dan Kemendagri seperti itu, Hasan mengaku sangat yakin posisi wabup akan terus kosong hingga akhir masa jabtan 2014 mendatang. Hal itu memang sudah diatur beberapa pihak yang memang menginginkan terjadinya kekosongan jabatan Wabup Garut.

Padahal, lanjutnya, posisi seorang wabup itu sangatlah penting dan strategis untuk membantu tugas-tugas bupati. Wabup memiliki peran dan tugas spesifik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga di tubuh Pemkab Garut.

"Apakah semua tugas yang harus diperankan wakil bupati dapat ditangani oleh bupati semuanya? Saya kira sangat sulit. Jadi adanya wakil bupati merupakan suatu kebutuhan," katanya.

Hasanuddin menjelaskan, kesalahan fatal dan sistemati yang telah dilakukan DPRD Garut dalam proses pemberhentian Diky Candra. Menurutnya, secara tegas dan jelas DPRD Garut telah melanggar UU No 12 Tahun 2008.

Atas kesalahan fatal yang telah dilakukan lembaga DPRD Garut dengan melanggar peraturan perundang-undangan itu, pihaknya dalam beberapa hari ke depan akan melaporkan seluruh anggota DPRD Garut yang berjumlah 50 orang ke partainya masing-masing.

"Kami akan meminta para anggota dewan itu untuk di-recall atau di-PAW karena sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Saat ini kami sedang menyusun draff laporan tersebut," tuturnya. (A-158/A-89)***

Baca Juga

Pilgub Jabar 2018, PDIP Rekrut Tiga Nama

BANDUNG,(PR).- Selain melakukan rekrutmen atau penjaringan internal untuk Pilgub Jabar 2018, PDIP telah menyiapkan tiga nama di luar penjaringan.