Headlines

Tahun Depan, UKM Dikenai Pajak

BANDUNG,(PRLM).- Pajak atas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) rencananya akan mulai diberlakukan awal tahun depan. Namun kalangan UKM dinilai belum siap menerima pemberlakuan regulasi tersebut.

"Paling tidak kita usahakan 0,5 persen dari omzetnya. UKM 'kan omzetnya minimal Rp 300 juta, pengesahannya Januari," kata Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Syarifuddin Hasan, ditemui di sela “National Economic Green Festival 2011” di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung (7/12).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Rektor Unpad Ganjar Kurnia, serta Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda.

Seperti diberitakan sebelumnya, pajak atas UKM sempat diusulkan lima persen bagi pengusaha beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar. Namun pada pembahasan hingga awal Oktober, besarannya diturunkan menjadi dua persen dari total pendapatan (revenue).

Sementara untuk UKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta, besaran pajaknya 0,5 persen. Regulasi rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Mengenai pajak UKM, Syarifuddin menilai, pelaku UKM tidak akan terbebani dengan pajak ini. Besaran pajak yang diterapkan kepada UKM berbeda dengan hitungan pajak “normal”, tarif PPh bagi perusahaan besar, yaitu sebesar 25 persen.

Berkaitan dengan UKM, dalam kesempatan yang sama dia mengatakan, kalangan kampus merupakan lingkungan yang tepat untuk memulai kewirausahaan. Mahasiswa termasuk usia produktif yang potensial karena berani mengambil risiko. Selain itu, mahasiswa juga cendeurng memiliki kreativitas dan inovasi yang bisa digunakan dalam kewirausahaan.

Dia mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya berjanji membantu aspek pembiayaan untuk memulai usaha. Mahasiswa bisa mengajukan proposal untuk pembiayaan usaha kepada kementerian. “Sampaikan proposal, cukup dua atau tiga lembar, tunjukkan bahwa bisnisnya profitable,” katanya.

Berkaitan dengan penerapan pajak, kalangan UKM dinilai belum siap. Terlepas dari nominal angka pajak, kesadaran di tingkat pelaku UKM harus dibangun terlebih dahulu. Selama ini, sosialisasi dari pemerintah dinilai masih kurang.

“Khusus untuk UKM, pemahaman pajak masih rendah. Pajak kan partisipasi. Targetnya, bagaimana UKM secara sadar bisa membayar pajak,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Bidang UMKM dan Kemitraan, Iwan Gunawan.

Pada prinsipnya dia sepakat bahwa pajak perlu diberlakukan untuk semua jenis usaha, termasuk UKM. Namun persoalannya, penerapan pajak harus disesuaikan dengan kultur. Jika tidak disikapi dengan baik, penerapan pajak justru akan kontraproduktif terhadap pertumbuhan UKM.

Dia mencontohkan, pajak selama ini masih dimaknai sebagai kewajiban karena adanya aturan. Orang cenderung takut untuk tidak membayar pajak karena ada sanksi. Pendekatan seperti ini tidak bisa dilakukan kepada UKM. Maka sosialisasi yang bersifat masif harus digiatkan terlebih dahulu sebelum penerapan pajak.

Di sisi lain, dia juga menegaskan, pemerintah harus mampu menunjukkan “reward” atas pembayaran pajak yang dilakukan pelaku usaha, misalnya berupa iklim usaha dan infrastruktur yang baik. Jika dirasa bermanfaat, pelaku UKM akan membayar pajak dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut.

Namun dengan kondisi seperti saat ini, secara umum dia menilai, pemberlakuan pajak UKM belum bisa diberlakukan Januari 2012. Masih perlu waktu untuk menyiapkan kesadaran di tingkat UKM mengenai pajak, sekaligus pembuktian "reward" pembayaran pajak dari pemerintah. “Saya berharap diundurkan saja,” ujarnya. (A-179/A-89)***

Komentari di Facebook !
TERKINI