Guru Harus Hindari Kekerasan Terhadap Anak Didik

DEPOK, (PRLM).- Tenaga pendidik yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2011.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan hal itu usai membuka acara sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 di hadapan para pendidik di Balai Kota Depok, Senin (5/12). “Tindakan kekerasan terhadap anak jika terjadi di sekolah, maka pihak sekolah akan diberikan sanksi tegas. Salah satu tindakannya ya dengan pemanggilan kepala sekolah,” ujarnya.

Dia mengatakan, sosialisasi Undang-undang perlindungan anak tersebut memang sengaja diberikan pertama kali pada pendidik atau dalam hal ini Kepala Sekolah. Diaharapkan mereka dapat memberikan pnyuluhan dan arahan tentang Undang-undang tersebut pada guru. Dengan demikian, dalam didikannya para guru tidak menyertakan kekerasan dalam mendidik.

Nur Mahmudi mengatakan relevansi antara undang-undang perlindungan anak terhadap kota layak anak sangat bersinergi. “Dengan diterapkan undang-undang tersebut, maka hak anak dapat terlindungi oleh payung hukum yang jelas. Sehingga Depok sebagai kota yang layak anak bisa terwujud, “ ujar Nur.

Ia menambahkan hingga saat ini, persiapan Depok sebagai kota layak anak tengah dilakukan. Salah satunya dengan membuat program-program, di antaranya peningkatan fasilitas dan fasum-fasum yang dibutuhkan anak. Nur Mahmudi juga menargetkan bahwa Kota Depok bebas dari anak jalanan mulai tahun 2012. Saya berharap, anak-anak terlantar tidak ditemukan lagi di Depok. Dinas terkait seperti Disnakersos dan Satpol PP harus bekerja keras dan membina anak-anak tersebut.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, Erry Sriyanti mengatakan sosialisasi undang-undang perlindungan anak tersebut juga merupakan salah satu cara mewujudkan Depok sebagai kota layak anak. Untuk menjadi kota layak anak, diperlukan peran serta dan kerjasama baik dari orangtua, murid serta guru. Mereka diharapkan dapat memenuhi hak anak serta memberikan sikap dan teladan yang baik.

“Anak-anak tentu memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti mendapat perlindungan dan perlakuan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksuial, penelantaran, penganiayaan serta kekerasan. Selain itu terdapat pula hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002,” (A-185/A-147)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.