Headlines

Soetan Bhatoegana Tolak Sumpah Pocong

JAKARTA, (PRLM).- Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan jika dirinya bersih. Sama sekali tidak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) tahun anggaran 2009 di Kementerian ESDM. Tidak perlu ada sumpah pocong, karena dia mengakui justru membela orang yang didzalimi.

“Tidak perlu ada sumpah pocong. Saya ini bersih dan ikhlas membela orang yang sedang didzalimi. Saya pun tidak kenal dengan orang ini. Jadi, saya tidak tahu apa-apa,” katanya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (25/11).

Namun dia akan diminta menjadi saksi dalam kasus SHS tersebut karena diduga pernah menekan pejabat pembuat komitmen saat itu, yaitu Ridwan Sanjaya, yang kini jadi terdakwa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Ridwan, Sofyan Kasim, meminta agar Sutan dihadirkan ke KPK. Selain Sutan, Sofyan juga meminta semua pihak yang pernah menekan kliennya dalam pengadaan proyek ESDM tersebut juga dihadirkan di persidangan.

Keterlibatan Sutan sendiri tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ridwan. Dan, Sutan pun menyatakan siap untuk bersaksi di KPK maupun pengadilan. "Kalau dibutuhkan di KPK maupun pengadilan sebagai warga negara yang baik, saya akan datang. Saya siap," katanya.

Yang pasti katanya, dirinya tidak tahu menahu kenapa namanya diseret-seret dalam kasus itu. Apa yang dilakukannya hanya semata menjernihkan persoalan tender dalam proyek ESDM tahun 2009 itu. “Saya ini tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Yang tahu malah staf saya. Jadi, semoga yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” tambah politisi Demokrat ini yakin.

"Saya cuma ingin meluruskan malah dibawa-bawa. Mungkin pihak tender mengira dua perusahaan yang didiskulifikasi itu punya saya, dan itu salah," ujar Sutan.

Ridwan adalah pejabat pembuat komitmen. Diduga proyek senilai Rp 500-an miliar ini digelar tanpa tender. Nah, beberapa perusahaan yang menang itu disebut Sofyan titipan beberapa pejabat penting. Dia menyebut salah satunya Sutan yang menjabat Ketua Komisi Energi di DPR periode lalu. Dalam proyek tanpa tender itu negara dirugikan Rp 131 miliar.

Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar media massa tidak terlalu cepat menciptakan opini bahwa anggota Komisi VII DPR itu terlibat korupsi. "Itu kan baru diisukan, baru diduga. Biarkan dibuktikan dulu. Dan, sebenarnya, seorang anggota DPR sah-sah saja membantu pihak swasta selama tak ada kepentingan pribadi. Itu tidak melanggar aturan sepanjang dia tidak ada kepentingan pribadi," katanya.(A-109/A-147)***

Customize This