Bidan dan Rumah Sakit Bersalin di Banyumas Enggan Laksanakan Jampersal

NASIONAL

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," katanya.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/das)***

Baca Juga

Pelabuhan Adikarto Dioperasikan Tahun 2016

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo dapat dioperasikan mulai awal 2016.

Kekeringan, Ratusan Hektar Sawah di Cilacap Terancam Gagal Panen

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Ratusan hektere sawah tadah hujan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah terancam gagal panen, akibat kekeringan.

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Muhammadiyah Lakukan Jihad Konstitusi

NASIONAL

MAKASSAR, (PRLM).- Selain dakwah kepada kemajuan, Gerakan Pencerahan Muhammadiyah harus berlandaskan amar makruf nahyi mungkar. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, kedua hal tersebut merupakan prasyarat kemenangan.

Mahasiswi Diperkosa Teman Facebook

NASIONAL
PEKANBARU, (PRLM).- Seorang mahasiswi di Pekanbaru, Riau menjadi korban pemerkosaan. Korbannya sebut saja Mawar (17). Mawar terperdaya setelah pelakunya memberinya minuman yang diberi obat penenang. Belakangan diketahui pelaku adalah teman yang belum lama kenal korban lewat Facebook.