Bidan dan Rumah Sakit Bersalin di Banyumas Enggan Laksanakan Jampersal

NASIONAL

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," katanya.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/das)***

Baca Juga

Pelepasan Satga Pamtas RI-Malaysia

NASIONAL

BALIKPAPAN, (PRLM).- Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P, bertindak sebagai Irup pada upacara pelepasan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 433/JS di dermaga pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Timur.

Korban Jatuhnya Hercules Diperkirakan di Atas 100 Jiwa

NASIONAL
Korban Jatuhnya Hercules Diperkirakan di Atas 100 Jiwa

MEDAN, (PRLM).- Pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara Hercules C-130 yang jatuh di Medan hari Selasa (30/6/2015) di daerah permukiman membawa 113 orang, kesemuanya dikhawatirkan meninggal dunia.

Kostrad Gelar Penataran Nikgarlat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Organisasi selalu memerlukan personel yang mempunyai kecakapan–kecakapan sehingga akumulasi dari berbagai kecakapan itu akan menghasilkan berbagai macam produk.

Kekuatan TNI Tergantung Presiden Jokowi dan Dukungan APBN

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan negara satu-satunya di dunia yang tidak mempunyai satelit untuk militer, karena harus mendapat persetujuan dari Amerika Serikat, yang prosesnya cukup rumit.