Bidan dan Rumah Sakit Bersalin di Banyumas Enggan Laksanakan Jampersal

NASIONAL

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," katanya.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/das)***

Baca Juga

Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300 Persen

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam mengatakan Sholeh setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah pengedar narkoba anak meningkat hingga 300 persen.

Mabes Polri Benarkan Abraham Samad Resmi Ditahan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Markas besar Polri membenarkan adanya penahanan terhadap pimpinan nonaktif KPK Abraham Samad di Polda Sulselbar terkait kasus pemalsuan dokumen kependudukan.

Eksekusi Mati

Eksekusi Tahap Ketiga akan Dipersiapkan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kejaksaan Agung bersiap-siap untuk melakukan eksekusi mati gelombang tiga. Hanya saja, Kejaksaan Agung memerlukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menggelar eksekusi lanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana ASEAN Tertarik Program PMI Solo

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Sekitar dua puluh orang orang berseragam warna merah berlogo ASEAN mendatangi Griya Palang Merah Indonesia (PMI) Solo, untuk melihat bagaimana sekitar 50 pasien perempuan sakit jiwa yang dirawat PMI Solo sedang membuat kerajinan tangan dari limbah kertas koran.