Bidan dan Rumah Sakit Bersalin di Banyumas Enggan Laksanakan Jampersal

NASIONAL

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerjasama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," katanya.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/das)***

Baca Juga

Kepolisian Poso Siapkan Operasi Baru Perburuan Kelompok Teroris Santoso

NASIONAL

POSO, (PRLM).- Kepolisian Poso Sulawesi Tengah menegaskan tidak akan berhenti memburu kelompok teroris Santoso meskipun Operasi Camar Maleo IV telah berakhir pada 9 Januari 2016.

Sopir Perkosa Wanita yang Pulang Berbelanja

NASIONAL
KEFAMENANU, (PRLM).- - Janin hasil hubungan paksa atau diperkosa yang mulai membesar membuat wanita berinisial SJ atau Stefani Janaria (27) asal Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, akhirnya melapor ke kantor Polres Timor Tengah Utara.

Dukun Cabul Nekat Setubuhi Korban di Gua Keramat

NASIONAL
TUBAN, (PRLM).- Perbuatan seorang dukun asal Tuban, Jawa Timur ini benar-benar bejat. Saat dimintai tolong untuk menyembuhkan orang sakit, ia malah menyetubuhi korbannya yang masih di bawah umur hingga dua kali.
 

Presiden Jokowi Lantik 13 Duta Besar

NASIONAL

JAKARTA,(PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik 13 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1/2016). Pelantikan digelar sekitar pukul 10.00 dan dihadiri para keluarga duta besar.