Ratusan Bidan Enggan Laksanakan Program Jampersal

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp 350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu. Klaim penggantian biaya persalinan oleh bidan bersangkutan menjadi banyak yang terlambat, karena harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan di Banyumas, hingga November para bidan desa belum menerima biaya penggantian persalinan dari jampersal.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," kata bidan tersebut.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/A-147)***

Baca Juga

Gempa 6,5 SR Mengguncang Sumatera Barat

JAKARTA, (PR).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, gempa berkekuatan 6,5 skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah barat daya Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 2 Juni 2016 pukul 5.56 WIB dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng Hindia Australia dan lempen

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bisa Digenjot

JAKARTA, (PR).- Badan Anggaran DPR RI akan bergerak cepat membahas RAPBN 2017 dan secara simultan akan membahas revisi UU APBN 2016 dalam bentuk APBN-Perubahan 2016.

Hingga saat ini, masih ada sejumlah perbedaan asumsi dalam RAPBN 2017 antara sebagian fraksi di DPR dengan pemerintah.

Hati-hati Salurkan Dana Transfer Daerah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah diminta berhati-hati dalam menyalurkan transfer daerah seperti dana desa. Karena tidak sedikit kepala daerah yang menjadi tersangka akibat dari dana tersebut.