Ratusan Bidan Enggan Laksanakan Program Jampersal

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp 350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu. Klaim penggantian biaya persalinan oleh bidan bersangkutan menjadi banyak yang terlambat, karena harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan di Banyumas, hingga November para bidan desa belum menerima biaya penggantian persalinan dari jampersal.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," kata bidan tersebut.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/A-147)***

Baca Juga

Mensos Berikan 'Trauma Healing' Bagi Korban Banjir Bima

BIMA, (PR).- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan trauma healing untuk anak-anak korban banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat. Di posko pengungsian, Mensos memberikan aneka permainan dan hiburan untuk menghilangkan trauma mereka akibat bencana yang menimpanya.

Penambangan Liar Rugikan Negara Triliunan Rupiah

JAKARTA, (PR).- Kasus penambang liar (Gurandil) di Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian dari anggota Komisi III DPR RI. Apalagi selama ini, penambangan liar tidak hanya merugikan negara tapi juga merusak alam yang pada akhirnya menimbulkan bencana.

Aher Kalah Populer Dibanding Ahok

JAKARTA, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kalah populer dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini dilihat berdasarkan riset Indonesia Indicator (I2) terkait sorotan media massa terhadap kinerja kepala daerah.