Ratusan Bidan Enggan Laksanakan Program Jampersal

NASIONAL

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp 350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu. Klaim penggantian biaya persalinan oleh bidan bersangkutan menjadi banyak yang terlambat, karena harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan di Banyumas, hingga November para bidan desa belum menerima biaya penggantian persalinan dari jampersal.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," kata bidan tersebut.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/A-147)***

Baca Juga

Muhammadiyah Gugat 3 UU Investasi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggugat tiga jenis perundang-undangan, sembari mengumandangkan apa yang mereka sebut sebagai "jihad konstitusional" yang dapat menjadi pukulan bagi investor asing di sektor minyak bumi dan gas.

Solo Batik Carnival Menuju Puncak

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Solo Batik Carnival (SBC) 2015 terus bergulir berbagai kegiatannya, terutama workshop yang telah berlangsung hingga minggu ke tujuh. Beragam kegiatan telah dilaksanakan, antara lain pengenalan make-up pada minggu ketiga bulan ini.

Eksekusi Mati

Polda Jateng Siapkan Penembak Jitu

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Persiapan pelaksanaan eksekusi sembilan terpidana mati kasus narkoba di Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah pada Selasa (28/4/2015) hingga pukul 9.00 sudah siap sepenuhnya.

Prajurit Denpal Divif 2 Kostrad Gelar Donor Darah

NASIONAL

MALANG, (PRLM).- Prajurit Denpal Divif 2 Kostrad dan ibu-ibu Persit ranting 7 Denpal Divif 2 Kostrad mengikuti kegiatan sosial donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun(HUT) k e-54 Divif 2 Kostrad, bertempat di Gedung Sandoyo Madivif 2 Kostrad Singosari Malang.