Ratusan Bidan Enggan Laksanakan Program Jampersal

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp 350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu. Klaim penggantian biaya persalinan oleh bidan bersangkutan menjadi banyak yang terlambat, karena harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan di Banyumas, hingga November para bidan desa belum menerima biaya penggantian persalinan dari jampersal.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," kata bidan tersebut.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/A-147)***

Baca Juga

CALON Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto  berkampanye di Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/4/2014).*

Gerindra Tak Akan Bela Kader Tersandung Kasus Korupsi

JAKARTA, (PR). - Selain menangkap dua petinggi BUMN dan seorang pihak swasta dalam operasi tangkap tangan Kamis 31 Maret 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi untuk kasus yang berbeda.

Perpustakaan Parlemen untuk Tiga Lembaga

BOGOR,(PR).- Ketua DPR RI Ade Komarudin berkeyakinan untuk menjadikan perpustakaan parlemen sebagai simbol peradaban dan kemajuan parlemen Indonesia. Karena itu, banyak kalangan cendekiawan yang mendukung perpustakaan yang direncanakan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu.

Bandara Halim Ditutup Sementara

JAKARTA, (PR).- Insiden di landasan Bandara Halim Perdanakusuma yang melibatkan pesawat batik Air dan Transnusa membuat bandara ini ditutup sementara.

Lapas untuk Pengedar dan Pengguna Narkoba Perlu Dipisah

JAKARTA, (PR).- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menilai, perlunya pemisahan antara lembaga pemasyarakatan narkoba untuk pengedar dengan pengguna.