Ratusan Bidan Enggan Laksanakan Program Jampersal

BANYUMAS. (PRLM).- Ratusan bidan dan rumah sakit bersalin swasta di Kabupaten Banyumas enggan melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Anggaran untuk program Jampersal diluncurkan sejak Mei 2011 masih menumpuk di tingkat daerah.

Alasan mereka menolak kerja sama Jampersal, karena pencairan dana dari APBN sangat rumit, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Rumah sakit yang menolak menjalin kerja sama program Jampersal sebagian besar adalah RS bersalin yang dikelola swasta. Serta para bidan yang membuka praktik persalinan sendiri. Padahal di Banyumas, terdapat 600 bidan namun hanya segelintir yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. "Problem ribetnya sistem pencairan klaim Jampersal sudah sering di keluhkan," kata Ketua Ikatan Bidan Indonosia (IBI) Banyumas, Puji Astuti, Kamis (24/11).

Dijelaskan dalam program Jampersal, pasien yang akan melahirkan dengan menggunakan fasilitas ini, memang diminta untuk menandatangani kesediaan mengikuti program KB jangka panjang, seperti IUD, vaksektomi dan tubektomi. Para bidan yang menangani pasien mendapat jasa pelayanan sebesar Rp 350.000 per pasien.

Sejauh ini sudah melaksanakan program jampersal, hanya bidan-bidan desa yang bernaung di bawah puskesmas-puskesmas kecamatan dan rumah RS milik pemerintah. Di Banyumas, RS yang melaksanakan program jampersal adalah RSU Margono Soekarjo, RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang. Sementara RS Bersalin (RSB), RS Ibu dan Anak (RSIA) serta RS Swasta, hingga data akhir September 2011, tak ada satu pun yang menjalin kerja sama.

Sebab dana Jampersal dari APBN yang dialokasikan sebagai pengganti biaya persalinan pasien yang digratiskan, tidak langsung masuk ke rekening masing-masing bidan, tapi masuk ke APBD dulu. Klaim penggantian biaya persalinan oleh bidan bersangkutan menjadi banyak yang terlambat, karena harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan di Banyumas, hingga November para bidan desa belum menerima biaya penggantian persalinan dari jampersal.

Menurut salah seorang bidan desa, setiap bulan sudah mengajukan klaim Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan. "Sejak Mei hingga November belum ada pencairan Jampersal," kata bidan tersebut.

Padahal informasinya, dana jampersal dari pusat sudah turun September lalu langsung ke Dinas Kesehatan dari dinas dicairkan masuk rekening puskemas. "Tapi kemudian dana yang sudah masuk ke rekening Puskesmas diminta untuk dikembalikan ke rekening kas daerah," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Widayanto, membantah jika pencairan dana jampersal yang menjadi hak bidan yang menangani pesien jampersal, mengalami keterlambatan. ''Ketentuannya memang harus masuk APBD dulu. Tapi sekarang para bidan tersebut sedang dalam proses pengajuan klaim, mungkin tidak lama lagi sudah bisa dicairkan,'' jelasnya. (A-99/A-147)***

Baca Juga

3.928 IUP Masih Tak Sesuai Standar

JAKARTA, (PR).- Ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam kasus tindak pidana korupsi persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014 membuka mata banyak pihak kalau pengelolaan IUP masih carut marut.

Bantul Masih Kekurangan Pasokan Ikan

YOGYAKARTA, (PR).- Mempunyai wilayah pesisir 17 Kilometer, tak membuat Kab. Bantul melimpah hasil tangkapan ikannya. Justru kebutuhan ikan laut untuk sektor kuliner di Kabupaten Bantul ternyata masih banyak kekurangan.

PEREMPUAN cenderung hidup lebih lama dari pria, tapi tidak bagi perempuan pengidap diabetes tipe 1.*

Penderita Diabetes Bisa Capai 16,2 Juta Jiwa

BANDUNG, (PR).- Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2007 dan 2013, prevelansi diabetes mengalami peningkatan dari 5,7 persen menjadi 6,9 persen atau sekitar 9,1 juta jiwa.